Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Gaji Guru. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Gaji Guru. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Sabtu, 25 November 2017

MAU JADI GURU SMU ? 10 NEGARA INI BERIKAN GAJI TERBESAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Salam Sejahtera

Mendikbudku.com - Hari guru nasional diperingati setiap 25 November 2017. Guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Butuh pengorbanan yang begitu besar bagi seorang guru untuk bisa memberikan pendidikan bagi generasi muda tanpa mengharap keuntungan pribadi.

Itulah mengapa profesi guru di beberapa negara sangat dihargai. Menurut survei yang dilakukan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 2017, ada 10 negara yang memberikan gaji sangat besar bagi penduduknya yang berprofesi sebagai guru.

Hasil gambar untuk uang pns
Gambar Ilustrasi

Besaran gaji yang tercatat disini merupakan jumlah pendapatan khusus guru yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Angka ini juga merupakan rentang pendapatan maksimal yang bisa didapat selama seorang individu berkarier sebagai tenaga pengajar.
Berikut ulasannya melansir Business Insider, Sabtu (25/11/2017):

10. Irlandia

Gaji guru: US$ 65 ribu atau Rp 877 juta per tahun (asumsi kurs Rp 13.505 per dolar Amerika Serikat)

Ekuivalen: Rp 73,08 juta per bulan

9. Kanada

Gaji guru: US$ 66 ribu atau Rp 891 juta per tahun

Ekuivalen: Rp 74 juta per bulan

8. Belanda

Gaji guru: US$ 66 ribu atau Rp 891 juta per tahun

Ekuivalen: Rp 74 juta per bulan

7. Amerika Serikat

Gaji guru: US$ 68 ribu atau Rp 918 juta per tahun

Ekuivalen: Rp 76 juta per bulan
6. Austria

Gaji guru: US$ 75 ribu atau Rp 1,01 miliar per tahun

Ekuivalen: Rp 84 juta per bulan

5. Korea Selatan

Gaji guru: US$ 75 ribu atau Rp 1,01 miliar per tahun

Ekuivalen: Rp 84 juta per bulan

4. Belgia

Gaji guru: US$ 76 ribu atau Rp 1,02 miliar per tahun

Ekuivalen: Rp 85 juta per bulan
3. Jerman

Gaji guru: US$ 84 ribu atau Rp 1,13 miliar per tahun

Ekuivalen: Rp 94 juta per bulan

2. Swiss

Gaji guru: US$ 103 ribu atau Rp 1,3 miliar per tahun

Ekuivalen: Rp 115 juta per bulan

1. Luksemburg

Gaji guru: US$ 137 ribu atau Rp 1,8 miliar per tahun

Ekuivalen: Rp 154 juta per bulan

Sumber : liputan6.com

Demikian berita seputar gaji guru yang dapat mendikbudku.com bagikan, semoga bermanfaat.


Minggu, 11 Desember 2016

Surat Edaran MENDAGRI Mengenai Larangan Pemotongan Gaji Guru, Uang Makan Guru, & Dana BOS

Informasi yang akan admin bagikan mengenai Inilah Surat Edaran MENDAGRI Mengenai Larangan Pemotongan Gaji Guru, Uang Makan Guru, & Dana BOS. Stop memotong gaji guru, uang makan guru dan dana bos kalau tidak, maka sanksi tegas akan diterima oleh oknum Aparatur Sipil dan Perangkat Daerah yang terbukti melakukan Pungli.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (MENDAGRI) telah menerbitkan Surat edaran dalam Bentuk Instruksi Mendagri nomor 180/3935/SJ tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Berikut ini Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 180/3935/SJ tertanggal 24 Oktober 2016.
Surat Edaran MENDAGRI Mengenai Larangan Pemotongan Gaji Guru, Uang Makan Guru, & Dana BOS
Instruksi Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ
Join Site
"Dapatkan Informasi Terbaru"
BERITA LAINNYA :
Contoh Surat Permohonan SK Bupati/Walikota Untuk Penerbitan NUPTK 2017 LIHAT
 Daftar Pencairan Sertifikasi Guru Triwulan 4 Diberbagai Provinsi Lengkap  LIHAT
Daftar Guru Yang Diangkat PNS, GTT, GTY Dan Honorer Diberbagai Provinsi Lengkap LIHAT

1. Perizinan dengan fokus
a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
b. Penerbitan Izin Gangguan;
c. Penerbitan Izin Trayek;
d. Penerbitan Izin Pertambangan;
e. Penerbitan Izin Perhubungan Darat, Laut dan Udara;
f.  Rekomendasi Tindak Sengketa Tanah;
g. Penerbitan Izin Usaha.

2. Hibah dan Bantuan Sosial dengan fokus:
a. Pencairan dana hibah dan bantuan social
b. Pemotongan Dana Bantuan Sosial

3. Kepegawaian dengan fokus
a. Mutasi Pegawai;
b. Kenaikan Pangkat;
c. Promosi Jabatan;
d. Pemotongan Gaji Guru, tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap.

4. Pendidikan dengan fokus
a. Pencairan Dana Operasional Sekolah
b. Pemotongan Uang Makan Guru

5. Dana Desa dengan fokus
a. Pemotongan dana desa
b. Pengambilan bunga Bank pada penempatan Dana Desa

6. Pelayanan Publik dengan fokus
a. Penyaluran Beras Miskin;
b. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
c. Pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan;
d. Pelayanan pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

7. Pengadaan barang dan Jasa dengan fokus
a. Perencanaan pengadaan
b. Penentuan Pemenang

8. Kegiatan lain yang memiliki resiko penyimpangan.
Pada point ke 5 Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 180/3935/SJ tersebut dinyatakan member sanksi terhadap Aparatur Sipl dan Perangkat Daerah yang terbukti melakukan Pungli.
    Demikian info yang dapat saya sampaikan mengenai Surat Edaran MENDAGRI Mengenai Larangan Pemotongan Gaji Guru, Uang Makan Guru, & Dana BOS mudah - mudahan bermanfaat. Salam Pendidikan.

    Sabtu, 25 November 2017

    TUNJANGAN MENINGKAT, BERAPA PENGHASILAN GURU SAAT INI ?

    Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

    Selamat Malam

    Mendikbudku.com - Hari Guru Nasional diperingati setiap 25 November. Dalam peringatan hari guru kali ini, kesejahteraan guru kini sudah lebih baik. Bagaimana tidak, pendapatan guru kini sudah mencapai Rp 10 juta per bulan.

    Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan pendapatan itu bisa tercapai karena ada tambahan tunjangan.

    Hasil gambar untuk gaji guru
    Gambar Ilustrasi

    "Kalau kesejahteraan guru untuk saat ini memang patut disyukuri, dibandingkan beberapa tahun lalu sudah jauh lebih baik. Kalau nominal sudah bisa hampir Rp 10 juta, bahkan ada yang di atas itu," kata Ramli saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (25/11/2017).

    Ia menuturkan, setidaknya saat ini ada tiga sumber pendapatan guru setiap bulan. Pertama adalah gaji, kedua yaitu tunjangan profesi dan ketiga adalah tunjangan daerah. Untuk tunjangan daerah, baru diperoleh semasa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.

    Sayangnya, kesejahteraan ini, Ramli mengakui masih belum merata. Sebagian besar yang memperoleh pendapatan besar tersebut masih terfokus di kota-kota besar di Indonesia.

    "Jadi masih ada guru yang berpenghasilan Rp 10 juta per bulan, namun juga masih ada yang berpenghasilan Rp 500 ribu per bulan, ini yang harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah," ujar dia.

    Guru-guru yang memiliki penghasilan masih kecil tersebut, Ramli menyebutkan mayoritas adalah guru-guru berstatus honorer. Dari angka yang disampaikan, setidaknya guru berstatus PNS saat ini jumlahnya masih terbatas. Setidaknya perbandingan antara guru PNS dan yang tidak mencapai 1:13. Pada peringatan hari guru kali ini, pihaknya berharap ada kenaikan status guru honorer.

    "Jadi kita harap para guru yang honorer itu bisa ditingkatkan statusnya apakah menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak atau jadi PNS," tutur dia. 

    Besaran Gaji PNS

    Pemerintah berupaya memperbaiki kualitas dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS). Bagi guru yang masuk dalam pegawai negeri sipil (PNS), besaran gajinya ikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima PNS antara lain take home pay yang terdiri dari tiga komponen gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

    Gaji pokok PNS pun mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2015. Besarannya tergantung golongan dan masa kerja. Bila ada kenaikan itu pun hanya untuk tunjangan saja.

    Bagi gaji PNS golongan I besarannya gaji mulai dari Rp 1,4 juta hingga Rp 2,5 juta. Ini tergantungan golongan dan masa kerja. Kemudian gaji PNS golongan II besarannya gajinya Rp 2,4 juta hingga Rp 4,5 juta. PNS golongan III besaran gajinya Rp 2,4 juta hingga Rp 4,5 juta. Kemudian PNS golongan IV besaran gajinya Rp 2,8 hingga Rp 5,6 juta. Besaran gaji tersebut belum termasuk tunjangan.

    Sumber : liputan6.com

    Demikian berita seputar guru yang dapat mendikbudku.com bagikan, semoga bermanfaat.

    Senin, 23 Oktober 2017

    BEGINI RESPON TEGAS MENDIKBUD MUHADJIR TERKAIT SERIBU GURU HONORER MOGOK MENGAJAR

    SUARAPGRI - Kabar seribu lebih guru honorer di Kabupaten Jember, Jawa Timur mogok mengajar, sampai ke telinga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
    Menteri Muhadjir gerah mendengar kabar tersebut. Apalagi pemicunya adalah gaji mereka yang bersumber dari dana BOS yang tidak dicairkan.


    Muhadjir Effendy meminta Pemkab Jember segera menyelesaikan perkara ini.
    Ditemui di kantor Kemendikbud kemarin (23/10) Menteri Muhadjir mengatakan, dana BOS boleh untuk membayar gaji guru honorer atau guru tidak tetap di sekolah negeri. Syaratnya, mereka harus memiliki surat penugasan yang dikeluarkan oleh bupati atau kepala dinas.

    “Saya berharap surat penugasan itu bisa secepatnya diterbitkan. Supaya guru bisa mendapatkan gaji,’’ katanya.
    Mendikbud Muhadjir Effendy mengakui pemda berat dalam mengeluarkan surat penugasan itu. Diantaranya khawatir surat itu suatu saat dibuat bukti untuk menuntut diangkat menjadi PNS.

    Muhadjir Effendy mengatakan, kekhawatiran seperti itu bisa dicarikan solusinya. Seperti, mewajibkan para guru membuat surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi guru PNS.
    Dia menjelaskan dan BOS untuk sekolah negeri tidak berada di APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun, sudah ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK).

    Menteri Muhadjir meminta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad untuk menelpon langsung Pemkab Jember. Supaya guru kembali mengajar di sekolah-sekolah.
    Hamid membenarkan meskipun dana BOS boleh untuk membayar gaji guru honorer, tidak bisa serta merta dicairkan. Para guru wajib mendapatkan surat penugasan dari dinas pendidikan setempat.

    Penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer di sekolah negeri maksimal 15 persen dari dana yang diterima.
    Seperti yang diketahui, alokasi dana BOS untuk SD adalah Rp 800 ribu/siswa/tahun. Sedangkan,  di jenjang SMP sebesar Rp 1 juta/siswa/tahun dan di SMA/SMK ditetapkan Rp 1,4 juta/siswa/tahun.

    Total anggaran dana BOS 2017 mencapai Rp 45,119 triliun. Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi terbanyak yakni Rp 7,7 triliun. Disusul Provinsi Jawa Timur Rp 5,4 triliun dan Provinsi Jawa Tengah Rp 5,2 triliun.
    Ketua PGRI Jember Supriyono sudah menyurati Pemkab Jember supaya segera menerbitkan surat keterangan (SK) penugasan kepada para honorer. Setelah mendapatkan SK tersebut, para guru honorer bisa mendapatkan gaji dari dana BOS.

    Selain itu juga, setelah pegang SK penugasan tadi, para guru honorer bisa ikut program sertifikasi guru. Sehingga berpeluang mendapatkan uang tunjangan profesi guru (TPG) minimal Rp 1,5 juta per bulan.
    Dia mengaku heran karena sebentar lagi SK penugasan guru honorer di Kabupaten Lumajang diterbitkan.

    ’’Bahkan di Probolinggo SK penugasan untuk guru honorer sudah diberikan,’’ jelasnya. (sumber: jpnn.com)

    MENDIKBUD MUHADJIR EFFENDY MINTA SEGERA CAIRKAN GAJI GURU HONORER

    SUARAPGRI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy gerah mendengar kabar bahwa lebih dari 1.000 guru honorer di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mogok mengajar.

    Apalagi, pemicunya adalah gaji mereka yang bersumber dari dana BOS yang tidak dicairkan. Mendikbud Muhadjir meminta kepada Pemkab Jember agar segera menyelesaikan perkara tersebut.


    Saat ditemui di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemarin (23/10), Menteri Muhadjir menereangkan bahwa, dana BOS boleh digunakan untuk membayar gaji guru honorer atau guru tidak tetap di sekolah negeri.

    Syaratnya, mereka harus memiliki surat penugasan yang dikeluarkan Bupati atau Kepala Dinas.

    ''Saya berharap surat penugasan itu bisa secepatnya diterbitkan supaya guru bisa mendapat gaji,'' tegasnya.

    Menteri Muhadjir juga mengakui, pemda berat dalam mengeluarkan surat penugasan tersebut karena khawatir surat itu suatu saat dijadikan bukti untuk menuntut diangkat sebagai PNS. 

    Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut mengatakan bahwa, solusi atas kekhawatiran seperti itu bisa dicarikan. Misalnya, mewajibkan para guru membuat surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi guru PNS.

    Dia juga menjelaskan, dana BOS untuk sekolah negeri tidak berada di APBN Kemendikbud, tetapi sudah ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK).

    Mendikbud Muhadjir meminta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menelepon langsung Pemkab Jember. Diharapkan, guru kembali mengajar di sekolah-sekolah.

    Hamid menegaskan, meski boleh dipakai untuk membayar gaji guru honorer, dana BOS tidak bisa serta-merta dicairkan. Para guru wajib mengantongi surat penugasan dari dinas pendidikan setempat.

    Penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer di sekolah negeri maksimal 15 persen dari dana yang diterima.(sumber: jawapos.com)

    Kamis, 30 November 2017

    HOREEE ! GAJI GURU HONORER DI DAERAH INI NAIK DUA KALI LIPAT MULAI TAHUN 2018

    Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

    Selamat Malam

    Mendikbudku.com - Para guru honorer dan tenaga kependidikan bisa bernafas lega pada 2018 nanti.

    Sebab, tahun depan gaji mereka akan dinaikkan dua kali lipat dari jumlah yang telah diterima selama ini.

    Ketua Komisi IV DPRD Kepri yang menangani bidang pendidikan, Teddy Jun Askara mengatakan, selama ini pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil (PNS) menerima gaji sebesar Rp 1 juta per bulan.

    Hasil gambar untuk gaji guru honorer
    Gambar Ilustrasi

    Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), badan anggaran (Banggar) dan Komisi IV menganggarkan gaji tersebut sebesar Rp 2 juta per bulan.

    Jumlah ini berlaku sama untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang tinggal di kota dan pulau-pulau dalam wilayah Kepri.

    "Karena pada APBD Murni 2018 anggaran kita kurang maka gaji pendidik dan tenaga kependidikan ini akan dianggarkan lagi pada APBD Perubahan 2018. Nanti gaji mereka dirapel," ungkap Teddy di ruang kerjanya didampingi anggota Komisi IV Hanafi Ekra.

    Sekretaris Komisi IV DPRD Kepri, dokter Jusrizal menambahkan, TAPD, Banggar dan Komisi IV juga memperhatikan kenaikan tunjangan prestasi guru PNS.

    Dia mengatakan, tunjangan prestasi guru PNS ini dianggarkan berdasarkan stadar Provinsi Kepri. Jumlahnya berlaku sama untuk setiap guru di seluruh kabupaten/kota di Kepri.

    "Anggaran untuk tunjangan prestasi guru PNS juga akan dimasukkan di APBD Perubahan 2018," sebut Jusrizal.

    Komisi IV DPRD Kepri juga memperjuangkan penganggaran pembangunan tiga unit sekolah baru sesuai yang perencanaan pelaksanaannya (DED) sudah diselesaikan pada 2017.

    Teddy menginformasikan bahwa pembangunan fisik ketiga unit sekolah tersebut akan dikerjakan dengan ada 2018 mendatang.

    "Ada pembangunan SMAN 5 Karimun senilai Rp 10 miliar, SMAN Tanjung Riau sebesar Rp miliar," sebut Teddy.

    "SMAN Batuaji sebesar Rp 4 miliar. SMAN Batuaji ini sudah mendesak dibangun berkat perjuangan Rizky Faisal karena penduduk di sana sudah sangat padat," tambahnya lagi.

    Persentase anggaran untuk bidang pendidikan dari keseluruhan APBD 2018 sebesar 26 persen atau senilai Rp 929, 6 miliar.

    Total anggaran tersebut mencakupi gaji PNS sebesar Rp 214 miliar, tunjangan profesi guru senilai Rp 53 miliar, dana BOS untuk SD dan SMP sebanyak Rp 300 miliar.

    "Dana BOS itu masih masuk struktur APBD Kepri. Kami berharap agar dana BOS dikeluarkan dulu dari struktur APBD Kepri baru dihitung dana untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen.

    Kita lihat anggarannya sebesar Rp 900 miliar. Tetapi itu sudah termasuk gaji, BOS, DAK dan sisanya kegiatan Disdik Kepri," rinci Teddy.

    Sumber : tribunnews.com

    Demikian berita gembira untuk guru honorer yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare.

    Senin, 18 September 2017

    Gaji Guru Honorer Diusulkan Naik 30 Persen dari Dana Bos




    Pemerintah diminta menaikkan porsi gaji guru honorer di dalam komponen dana bantuan operasioanl sekolah (BOS) hingga 30 persen. Selama ini, porsi gaji guru honorer di dalam postur dana BOS dinilai terlalu kecil. Saat ini dana BOS untuk gaji guru honorer maksimal 15 persen.

    Usulan itu mengemuka di tengah rencana Kemendikbud menaikkan satuan biaya (unit cost) dana BOS. Seperti diberitakan unit cost dana BOS untuk SD diusulkan naik dari Rp 800 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 1 juta/siswa/tahun dan untuk SMP naik dari Rp 1 juta/siswa/tahun jadi Rp 1,4 juta/siswa tahun.

    Pemerintah diminta juga menaikkan porsi pembayaran gaji guru honorer dari dana BOS. Saat ini dana BOS diperbolehkan untuk membayar gaji guru honorer hanya 15 persen. Porsi ini dinilai terlalu kecil, apalagi di sekolah yang jumlah siswa dan guru honorernya sedikit.

    BACA SELENGKAPNYA...

    sumber : sekolahdasar.net


    Minggu, 19 Maret 2017

    Download Syarat Guru Honorer Akan Digaji Sesuai Standar UMR 2017

    Salam dunia pendidikan. Kali ini kami akan membagikan Syarat Guru Honorer Akan Digaji Sesuai Standar UMR 2017 untuk anda, yang mungkin bisa membantu anda untuk memudahkan pekerjaan, dan semoga bermanfaat.

    Kabar baik admin ucapkan kepada tenaga honorer pasalnya sebanyak 705 guru honorer SMA/SMK belum bisa bernapas lega. Itu karena pembayaran gaji honor tersendat selama tiga bulan. Badan Pengelolaan Keuangam Aset Daerah (BPKAD) dan Disdik Sumsel masih merancang pola anggaran untuk bisa membayar gaji guru honorer. Tujuannya agar tak memunculkan permasalahan ke depannya. Meski demikian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memberikan lampu hijau.Untuk melihat standar gaji honorer sesuai umr tahun 2017 dapat dilihat dibawah ini :




    Link Download:
    Terkait soal tersendatnya pembayaran gaji guru PNS SMA/SMK yang selama kurun tiga bulan terakhir akibat alih status dari kabupaten/kota ke provinsi, Budi memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi mengingat selama ini terjadi lantaran kendala administrasi semata. Untuk Informasi Selengkapnya Dapat Dicek Disini

    “Kalau gaji guru PNS sudah beres semua, insya Allah mulai bulan depan sudah lancar. Tersendat selama ini karena masalah administrasi yang belum kelar pasca peralihan dari Disdik kabupaten/kota ke Disdik provinsi,” tandasnya. Sumber : sumek.co.id

    Demikianlah postingan saya kali ini yang mengenai Syarat Guru Honorer Akan Digaji Sesuai Standar UMR 2017 semoga bermanfaat bagi Bapak/Ibu, silahkan diunduh dan jangan lupa untuk dibagikan sekian dan terimakasih sudah berkunjung. Wassalam wr wb.

    Inilah Syarat Guru Honorer Akan Digaji Sesuai Standar UMR 2017

    Syarat Guru Honorer Akan Digaji Sesuai Standar UMR 2017. Kabar baik admin ucapkan kepada tenaga honorer pasalnya sebanyak 705 guru honorer SMA/SMK belum bisa bernapas lega. Itu karena pembayaran gaji honor tersendat selama tiga bulan. Badan Pengelolaan Keuangam Aset Daerah (BPKAD) dan Disdik Sumsel masih merancang pola anggaran untuk bisa membayar gaji guru honorer. Tujuannya agar tak memunculkan permasalahan ke depannya. Meski demikian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memberikan lampu hijau.
    Untuk melihat standar gaji honorer sesuai umr tahun 2017 dapat dilihat dibawah ini :


    Inilah Syarat Guru Honorer Akan Digaji Sesuai Standar UMR 2017

    Join Site Untuk Mendapatkan Info Selanjutnya

    Link Download:
    Terkait soal tersendatnya pembayaran gaji guru PNS SMA/SMK yang selama kurun tiga bulan terakhir akibat alih status dari kabupaten/kota ke provinsi, Budi memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi mengingat selama ini terjadi lantaran kendala administrasi semata. Untuk Informasi Selengkapnya Dapat Dicek Disini

    “Kalau gaji guru PNS sudah beres semua, insya Allah mulai bulan depan sudah lancar. Tersendat selama ini karena masalah administrasi yang belum kelar pasca peralihan dari Disdik kabupaten/kota ke Disdik provinsi,” tandasnya. Sumber : sumek.co.id

    Rabu, 06 Desember 2017

    Guru Malas Tak Berkualitas Tak Berhak Dapat Dan Mendikbud akan Rombak Tunjangan Profesi Guru

    Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, tunjangan profesi kurang efektif untuk meningkatkan mutu guru. Pemberian tunjangan yang nilainya satu kali gaji pokok itu tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik.


    "Tahun 2007 itu diberi tunjangan profesi harapannya agar kualitas jadi bagus. Ternyata ya nggak mutu-mutu," kata Muhadjir Sabtu.Tercatat ada sekitar 66 persen guru yang sudah menerima tunjangan profesi. Angka ini dari total jumlah guru yang mencapai lebih dari 733 ribu. Artinya, ada sekitar 483.780 pendidik yang menerima yang...Baca Selengkapnya....


    [Lihat Juga File Dan Informasi Penting lainnya di bawah ini]

    Jumat, 10 Maret 2017

    Verifikasi Serta Berkas Data Guru Penerima Sertifikasi 2017

    Verifikasi Data Guru Penerima Sertifikasi 2017. Verifikasi data calon penerima tunjangan profesi guru tahun 2017 yaitu  memastikan isian riwayat gaji berkala dan pangkat di aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) sama seperti di laman online Info GTK. Para guru diminta untuk untuk melakukan verifikasi data mereka di dapodik yang muncul secara online di laman Info GTK. Untuk Anda yang belum mempunyai berkas Verifikasi dapat didownload dibawah ini:
    Verifikasi Serta Berkas Data Guru Penerima Sertifikasi 2017

    "Dapatkan Informasi Terbaru"
    Apabila terjadi perbedaan, silahkan cek:

    1. Pastikan Tanggal di info GTK muncul setelah Sync /perubahan terakhir.

    2. Pastikan yang di entry pada riwayat KGB/Pangkat Dapodik Sesuai dengan SK yang di terima oleh GTK (cek kembali TMT per golongan dan masa kerja) .

    3. Jika gaji pokok di entrian dapodik sudah sesuai dengan SK berkala/pangkat tetapi di info gtk lebih besar cek SK berkalanya apakah tanggalnya di bawah bulan juli 2015 kalau iya biarkan karena di SK masih menggunakan gaji pokok yang lama. (pastikan gaji pokok yg d info GTK sama dengan SPJ Gaji/ PP 30 tahun 2015)

    4. Untuk KGB/Pangkat golongan tahun 2017 sementara belum di akui. masih memakai yang lama.

    5. Apabila Sampai tanggal 8 Maret, data di info gtk masih belum berubah padahal di dapodik sudah di ubah sesuai SK yang ada. Cetak info gtk yang ada, coret bagian nama pangkat golongan, TMT pangkat gol, Masa Kerja, gaji Pokok yang salah dan tulis sebelah kanan yang benar, serta cetak hasil screenshot riwayat KGB dan riwayat pangkat di Aplikasi Dapodik untuk lampirannya.

    6. Surat Pernyataan /Fakta intgritas disesuaikan dengan SK KGB/Berkala yang terakhir dan benar yang sudah di entrykan di dapodik..

    7. Bagi GTK yang punya SK KGB/Pangkat tahun 2017 mohon untuk melampirkan SK sebelum 2017 dan SK 2017

    8. Hal-hal tersebut diatas bertujuan untuk memvalidkan GAJI POKOK pada SKTP 2017, karena regulasi 2017 proses pencairan tunjangan profesi akan menggunakan sistem pembayaran online. Jadi besaran Gaji Pokok yang dipakai adalah gaji pokok yang tercantum di SKTP. Maka dari itu Dinas berharap sebelum proses penerbitan SKTP dipastikan dulu bahwa Gaji Pokok GTK sudah Valid/Benar sesuai realita yang ada.

    Sabtu, 16 September 2017

    Di Cek Pemda Akan Naikkan Gaji Guru Honorer

    Salam dunia pendidikan. Kali ini kami akan membagikan sebuah Infomasi pendidikan yaitu Pemda Akan Naikkan Gaji Guru Honorer , yang mungkin bisa membantu anda untuk bisa mengetahuinya, dan semoga bermanfaat.



    Honor yang diterima para guru honorer saat ini sangat kecil. Program pemerintah daerah di bidang pendidikan tidak hanya meningkatkan sarana dan prasarana. Program itu juga berkaitan kesejahteraan guru honorer di sekolah. Pasalnya, honor yang diterima para guru honorer saat ini sangat kecil.

    Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansya mengaku prihatin dengan gaji yang diterima oleh guru honorer di Kobar yang kurang dari Rp 1 juta. Dia juga sering mendapat keluhan masalah tersebut, terutama saat datang berkunjung ke sekolah-sekolah.

    BACA SELENGKAPNYA...

    sekolahdasar.net
    Terimakasih sudah berkunjung di bloog admin semoga semua yang kami sediakan dibloog ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua sekian dan wassalam wr wb.

    Selasa, 07 November 2017

    INDONESIA KEKURANGAN SEKITAR 1 JUTA GURU, INI SOLUSI DARI KETUA PGRI

    SUARAPGRI - Indonesia masih kekurangan sekitar satu juta guru pada jenjang SD-SMA. Karenanya, guru tidak tetap (GTT) maupun honorer harus dioptimalkan untuk mengatasi krisis guru tersebut.

    Hal ini diungkapkan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, di sela-sela seminar nasional peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) di Gedung Graha Mulya, Sukoharjo, Selasa (7/11/2017).


    “Indonesia kekurangan 800.000 orang hingga 1 juta orang guru di berbagai daerah. Hal ini menjadi persoalan jangka panjang yang harus segera diatasi,” tuturnya.

    Padahal, pemerintah pusat menerapkan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama beberapa tahun ini.

    Sementara guru PNS di setiap daerah yang memasuki masa pensiun berjumlah ratusan orang setiap tahun. Hal ini berimbas pada minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM) guru di setiap daerah.

    Unifah Rosyidi meminta pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang cenderung merugikan profesi guru.

    “Kami selalu mawas diri dan mau mengevaluasi. Jika ingin kualitas pendidikan maju, kembalikan kedaulatan guru. Persoalan itu harus dibenahi,” ujarnya.

    Solusinya, pemerintah harus menyusun analisis kebutuhan tenaga kerja untuk mengetahui persentase kekurangan guru di setiap jenjang pendidikan. Bisa juga dengan merekrut guru untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    Solusi lainnya para Guru Tidak Tetap (GTT) harus menerima gaji yang layak.

    “Persentase dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membayar gaji guru honorer bisa dinaikkan. Saat ini kan maksimal 15 persen dari dana BOS yang diterima di setiap sekolah,” jelas Unifah.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, mengatakan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ihwal krisis guru di Tanah Air.

    Menurut Menteri Muhadjir, guru harus meningkatkan profesionalisme agar kualitas pendidikan makin maju dan berkembang.

    Seminar nasional itu dihadiri oleh Wakil Bupati Sukoharjo Purwadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo Darno, dan Ketua PGRI Sukoharjo Bambang Sutrisno. Sementara jumlah guru yang mengikuti seminar lebih dari 1.500 orang. (sumber: solopos.com)

    Jumat, 01 Desember 2017

    GURU SD PENSIUN PADA TAHUN INI MENCAPAI 274 RIBU ORANG, BEGINI RESPON MENDIKBUD

    Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

    Salam Sejahtera

    Mendikbudku.com - Jumlah guru SD yang pensiun di Indonesia pada tahun ini mencapai 274.000 orang.

    Pemerintah berencana mengangkat guru baru pada tahun depan.

    Hasil gambar untuk muhadjir bicara soal krisis guru
    Gambar Ilustrasi

    “Kami usahakan ada pengangkatan guru pada 2018, entah CPNS, Pegawai Perjanjian Kerja (PPK), atau kontrak,” kata Prof Dr Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (1/12/2017).

    Pihaknya masih menghitung kebutuhan guru karena menyangkut anggaran.

    Menurutnya, tidak ada proses rekrutmen guru selama tujuh tahun terakhir.

    Akhirnya sekolah merekrut guru honorer yang secara nasional mencapai 727.000 orang.

    Ini juga menjadi permasalahan sendiri.

    Makanya pihaknya fokus pada masalah guru pada tahun depan.

    Perekrutan CPNS atau PPK guru akan mengutamakan honorer kategori dua (K2).

    Menurutnya, anggaran untuk guru cukup menguras APBN.

    Selain gaji, juga tunjangan prestasi guru (TPG).

    Dari 66 persen guru yang mendapat TPG, sudah menyerap Rp 64 triliun.

    Sedangkan sebanyak Rp 147 triliun untuk gaji guru.

    “Saya tagih guru yang sudah mendapat sertifikasi,” tambahnya.

    Dia minta guru yang mendapat sertifikasi berbagi kepada honorer sebagai gerakan hati.
    “Insyallah berkah,” imbuhnya.

    Sumber : tribunnews.com

    Demikian berita terkini seputar guru yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare.

    Sabtu, 02 Desember 2017

    PRESIDEN JOKOWI RESTUI USULAN MENAIKKAN DANA BOS UNTUK GURU HONORER

    Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

    Selamat Pagi

    Mendikbudku.com - Presiden Joko Widodo merespons positif usulan Persatuan Guru Republik Indonesia untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) khususnya diperuntukkan bagi guru honorer.

    Menurut Jokowi, ada banyak ruang untuk membantu guru seperti dana BOS. Ia menjanjikan dana BOS akan diperbaiki jumlah dan kualitasnya.

    Jokowi: Peran Guru Tak Bisa Tergantikan - JPNN.COM
    Gambar Ilustrasi

    “Saya setuju usulan PGRI menaikkan dana BOS. Berapa jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Mendikbud, MenPAN-RB, dan kepala daerah harus koordinasi untuk membahas ini,” ucap Jokowi pada puncak acara HUT PGRI ke-72 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (2/12).

    Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Alasannya, jumlah dana BOS yang diperuntukkan bagi guru sangat sedikit sehingga memengaruhi kesejahteraan.

    “Hanya 15 persen dana BOS yang diperuntukkan bagi guru honorer. Semuanya dibayarkan untuk gaji dan nilainya sangat rendah,” ujar Unifah.

    Untuk diketahui, gaji guru tidak tetap, guru honorer di 3T (terdepan, terluar, tertinggal) rata-rata Rp 300 ribu. Ini berbeda jauh dengan guru PNS sehingga kesenjangan sangat terasa. Padahal tanggung jawab GTT dan guru honorer ini setara guru PNS.

    “Kalau belum bisa diangkat semuanya menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), kami mohon dengan segala hormat kepada bapak presiden, BOS jangan 15 persen. Kalau boleh BOS itu dinaikkan 30 persen,” ujarnya.

    PGRI juga mengusulkan agar dana BOS diberikan kepada daerah untuk mengaturnya. Jangan terlalu straight sehingga kepala sekolah kebingungan. Unifah mengatakan, kalau mau dorong inovasi aturan boleh tetapi sebagai guidance bukan aturan yang menyulitkan guru.

    “Apalagi kalau rombelnya sedikit. Kalau sekelasnya 20 orang, guru honorer dibayar oleh BOS 15 persen. Marilah kita membuka hati bahwa kalau kita mau pendidikan maju guru harus diperhatikan profesionalitasnya," tegasnya.

    Sumber : jpnn.com

    Demikian berita terkini yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare.

    KABAR GEMBIRA! PRESIDEN JOKOWI RESTUI USULAN MENAIKKAN DANA BOS UNTUK GURU HONORER

    SUARAPGRI - Bekasi, Presiden Joko Widodo merespons positif usulan dari Persatuan Guru Republik Indonesia untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) khususnya diperuntukkan bagi guru honorer.

    Menurut Presiden Jokowi, ada banyak ruang untuk membantu guru seperti dana BOS. Ia menjanjikan dana BOS akan diperbaiki jumlah dan kualitasnya.


    “Saya setuju usulan PGRI menaikkan dana BOS. Berapa jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Mendikbud, MenPAN-RB, dan kepala daerah harus koordinasi untuk membahas ini,” kata Jokowi pada puncak acara HUT PGRI ke-72 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (2/12).

    Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

    Alasannya, jumlah dana BOS yang diperuntukkan bagi guru sangat sedikit sehingga mempengaruhi kesejahteraan.

    “Hanya 15 persen dana BOS yang diperuntukkan bagi guru honorer. Semuanya dibayarkan untuk gaji dan nilainya sangat rendah,” tutur Unifah Rosyidi.

    Untuk diketahui, gaji guru tidak tetap, guru honorer di 3T (terdepan, terluar, tertinggal) rata-rata Rp 300 ribu. Ini berbeda jauh dengan guru PNS sehingga kesenjangan sangat terasa. Padahal tanggung jawab GTT dan guru honorer ini setara dengan guru PNS.

    “Kalau belum bisa diangkat semuanya menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), kami mohon dengan segala hormat kepada bapak presiden, BOS jangan 15 persen. Kalau boleh BOS itu dinaikkan 30 persen,” pungkasnya.

    PGRI juga mengusulkan agar dana BOS diberikan kepada daerah untuk mengaturnya. Jangan terlalu straight sehingga kepala sekolah kebingungan.

    Unifah juga mengatakan, kalau mau dorong inovasi aturan boleh tetapi sebagai guidance bukan aturan yang menyulitkan guru.

    “Apalagi kalau rombelnya sedikit. Kalau sekelasnya 20 orang, guru honorer dibayar oleh BOS 15 persen. Marilah kita membuka hati bahwa kalau kita mau pendidikan maju guru harus diperhatikan profesionalitasnya," tegasnya. (sumber: jpnn.com)

    Kamis, 07 Desember 2017

    GANJAR DAN PRESIDEN JOKOWI SEPAKAT DORONG PENYELESAIAN MASALAH GURU TIDAK TETAP SECEPATNYA

    SUARAPGRI - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo mencapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Pembahasan tersebut berkaitan dengan kepastian status Guru Tidak Tetap (GTT). Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).


    "Presiden akan mengecek langsung RPP itu di Kemenpan dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan. Bola sekarang di Kemenpan," jelas Ganjar usai bertemu Joko Widodo, Rabu (6/12).

    Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Presiden Jokowi akan mendorong penyelesaian masalah GTT secepatnya. Pertemuan tersebut juga diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

    Ganjar juga menyampaikan, Jusuf Kalla mewanti-wanti bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi. Sedangkan, menurut Mendikbud Muhadjir, baru ada 3.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat.

    "Intinya kalau pak Wapres harus hati-hati, pak Mendikbud sama. Kalau saya usul yang penting segera mulai prosesnya karena persoalan ini sudah lama berlarut-larut," pungkas Ganjar.

    Ditambahkannya lagi, status GTT saat ini tidak jelas karena mereka diangkat oleh kepala sekolah yang merasa kekurangan tenaga pengajar. Contohnya di Jateng saat ini kekurangan guru mencapai 49.631.

    Namun ternyata keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud.

    "Karena untuk mengangkat GTT, Bupati Wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan," katanya.

    Sedangkan, untuk GTT SMA/SMK saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Pemprov Jateng telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk membayar gaji guru dan pegawai kependidikan non-PNS sesuai upah minimum kota (UMK).

    Syaratnya untuk guru harus berijazah sarjana dengan jurusan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu (linier), dan mengajar minimal 24 jam per minggu. Untuk yang belum 24 jam akan diatur sesuai proporsi jam mengajar.

    Tercatat jumlah guru SMA/SMK non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS di Jateng mencapai 14.638 ribu orang. Terdiri atas 7.618 guru wiyata bakti dan 7.020 tenaga pendidikan.

    Sebagian kabupaten/kota pun sudah mengadopsi gaji minimal UMK ini. Di antaranya Kota Semarang dan Kota Magelang. Namun banyak daerah yang belum sehingga puluhan ribu GTT kesejahteraannya tidak terjamin.

    Misalnya GTT dari Kudus yang hanya bergaji Rp 250 ribu per bulan dan GTT Cilacap yang bergaji Rp 400 ribu perbulan. Selain gaji kecil, mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi oleh karena statusnya yang tidak diakui Kemendikbud.

    "Nah dengan jadi PPPK maka gajinya minimal kan UMK dengan anggaran APBN langsung. Mereka jadi bisa ikut sertifikasi maka dapat tambahan dari tunjangan," katanya. (sumber: merdeka.com)

    Rabu, 22 November 2017

    APA JADINYA JIKA SEKOLAH DASAR SE-INDONESIA TANPA GURU HONORER?

    SUARAPGRI -  Kekurangan guru saat ini paling banyak ada di jenjang sekolah dasar (SD). Untungnya, ada guru honorer yang membantu.

    Karena itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, berharap pemerintah tidak mempersulit dalam pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Sebab, selama ini guru honorer membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru.


    ’’Coba tidak ada guru honorer, pasti banyak SD yang tidak bisa berjalan kegiatannya,’’ ujarnya.

    Sebab, banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap sebagai kepala sekolah. Sisanya diisi oleh guru honorer.

    Dia tidak keberatan dilakukan seleksi asalkan sama-sama guru honorer. Artinya dalam setiap pengangkatan CPNS baru, dialokasikan kuota untuk guru honorer.

    Unifah Rosyidi juga mengakui guru harus kompeten dan professional.

    Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS atau P3K di antaranya terkait dengan kesejahteraan.

    Saat ini sumber gaji guru honorer beraneka ragam.

    ’’Ada yang digaji APBN kota, kabupaten, atau provinsi. Tetapi banyak juga yang masih digaji oleh sekolah,’’ pungkasnya.

    Wakil Kepada SMAN 1 Gunungsari Lombok Barat itu menjelaskan, guru honorer yang sudah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) gajinya lumayan besar.

    Yakni mencapai Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan, guru honorer yang hanya menggantungkan dari SPP atau dana BOS masih ada yang digaji kurang dari Rp 1 juta per bulan. (sumber: fajar.co.id)

    Senin, 20 November 2017

    JIKA TIDAK ADA GURU HONORER, PASTI BANYAK SEKOLAH DASAR YANG NGADAT

    SUARAPGRI - Jakarta, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, kekurangan guru saat ini paling banyak ada pada jenjang SD.

    Unifah Rosyidi berharap kepada pemerintah agar tidak mempersulit pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Sebab, selama ini guru honorer membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru.


    ’’Coba tidak ada guru honorer, pasti banyak SD yang tidak bisa berjalan kegiatannya,’’ tuturnya.

    Sebab, banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap kepala sekolah. Sisanya diisi oleh guru honorer.

    Dia tidak keberatan dilakukan seleksi asalkan sama-sama guru honorer. Artinya dalam setiap pengangkatan CPNS baru, dialokasikan kuota untuk guru honorer. Unifah juga mengakui guru harus kompeten dan professional.

    Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS atau P3K di antaranya terkait kesejahteraan.

    Saat ini sumber gaji guru honorer beraneka ragam.

    ’’Ada yang digaji APBN kota, kabupaten, atau provinsi. Tetapi banyak juga yang masih digaji sekolah,’’ pungkasnya.

    Wakil Kepada SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat itu menjelaskan, guru honorer yang sudah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) gajinya lumayan besar.

    Yakni mencapai Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan, guru honorer yang hanya menggantungkan dari SPP atau dana BOS masih ada yang digaji kurang dari Rp 1 juta per bulan. (sumber: jpnn.com)

    Follow Me

    Popular Posts