KEMENDIKBUD : TAK ADA MAKSUD MENDIKBUD UNTUK MERENDAHKAN MASYARAKAT NTT

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Salam Sejahtera

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi protes yang dilayangkan Komunitas Pena Nusa Tenggara Timur (NTT).

Protes terkait pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengenai hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menyangkut provinsi NTT.

Gambar Ilustrasi

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BKLM Kemendikbud), Ari Santoso, menegaskan tidak ada maksud Mendikbud untuk merendahkan masyarakat NTT.

Ari pun menjelaskan konteks yang disampaikan Mendikbud sebagai satu sampel untuk laporan PISA, kualitas pendidikan di NTT masih di bawah rata-rata nasional.

“Mendikbud menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Saat ini Kemendikbud fokus mengatasi kesenjangan melalui berbagai program afirmasi, khususnya untuk Indonesia di bagian timur,” kata Ari dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).

Ari menekankan, dalam PISA, seorang siswa dikatakan memiliki tingkat literasi yang baik apabila ia mampu menganalisis, bernalar, dan mengomunikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam matematika, sains dan membaca dengan baik.

Tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekosistem pendidikan secara umum di suatu wilayah yang dijadikan sampel.

Kepala BKLM memaparkan, kita bisa melihat bahwa secara umum, kondisi pembangunan manusia di NTT masih di bawah rata-rata nasional.

Indeks Pembangunan Nasional NTT sebesar 63,13; sedangkan rata-rata nasional sebesar 70,18.

Capaian Ujian Nasional tahun 2016 provinsi NTT juga masih di bawah rata-rata nasional.

Adapun rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru provinsi NTT di bawah rata-rata nasional, yakni 50 dari rata-rata nasional 56.

Serta jumlah akreditasi sekolah juga masih rendah.

“Sebanyak 70 persen sekolah di NTT belum terakreditasi,” ujarnya.

Berangkat dari data tersebut, Mendikbud Muhadjir, menurut Ari, menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di provinsi NTT.

“Kemendikbud masih dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan di NTT. Setidaknya sudah ada sekitar 400 miliar dana bantuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di NTT sejak tahun 2016,” tutur Ari.

Dilanjutkannya, Kemendikbud juga menjadikan NTT sebagai prioritas pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Di tahun 2016, Kemendikbud menyalurkan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp.1.282,34 miliar untuk provinsi NTT.

Untuk membantu siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin agar terus melanjutkan pendidikan, pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar kepada 567.827 siswa.

Berbagai lokakarya, pelatihan, dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan juga terus dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas profesi seperti kelompok kerja guru (KKG), dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

“Dua tahun terakhir ini, pemerintah menugaskan lebih dari seribu orang guru garis depan untuk membantu pendidikan di daerah terdepan, terluar, tertinggal di NTT,” kata Kepala BKLM.

Kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi NTT semakin menunjukkan hasil capaian positif.

Rata-rata Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) provinsi NTT di tahun 2015 sebesar 73,12; sedangkan secara nasional sebesar 63,28.

Secara umum, tren positif nampak pada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) provinsi NTT yang semakin meningkat di semua jenjang.

APK untuk Sekolah Dasar mencapai 110,33; untuk Sekolah Menengah Pertama sebesar 103,12; dan untuk Sekolah Menengah Atas/Kejuruan sebesar 85,1.

Diberitakan puluhan aktifis asal Nusa Tenggara Timur (NTT) berunjuk rasa lakukan aksi damai meminta Presiden Jokowi copot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Rabu (6/12/2017) siang di Depan Monumen Perjuangan Bajra Sandhi, Denpasar,

Hal ini dikarenakan ucapannya di sebuah media dinilai melecehkan warga NTT dimana dalam pemberitaan tersebut ditulis, "saya khawatir yang dijadikan sampel Indonesia adalah siswa-siswa dari NTT."

Bentangan spanduk mengecam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mewarnai aksi yang dikawal ketat petugas Polsek Denpasar Timur

Mereka menyatakan kekecewaannya atas ucapan M Effendy tidak mencerminkan seorang pemangku jabatan Negara.

Dimana seharusnya M. Effendy memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan bukan justru melecehkan.

Hingga selesai aksi ini berjalan lancar dan damai.

Sumber : tribunnews.com

Demikian berita terkini yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare.