SUARAPGRI - Gelombang pensiun Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jumlah besar bakal terjadi dalam kurun 2017 – 2021. Data dari Kementerian Pendidikan menyebutkan total yang pensiun mencapai 295 ribu orang lebih.
Kondisi ini menjadi peluang bagi tenaga honorer untuk ’’naik kelas’’ jadi guru PNS.
Untuk mencari solusi pengisian kekosongan guru PNS tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera berkoordinasi dengan lintas kementerian. Diantaranya dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenag.
Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman mengatakan, kekosongan guru PNS itu tidak bisa diisi hanya dari rekrutmen guru garis depan (GGD).
’’GGD itu kan untuk mengisi kekosongan guru di daerah terpencil dan terluar. Sedangkan, yang pensiun tidak hanya di daerah terpencil,’’ jelasnya di Jakarta kemarin (17/10).
Selain itu juga, dari sisi jumlah, kuota GGD juga tidak sebanding dengan jumlah guru PNS yang pensiun.
Contohnya tahun ini kuota guru PNS melalui GGD berjumlah tujuh ribu kursi, namun terisi 6.296 orang guru.
Sedangkan, jumlah guru PNS yang pensiun tahun 2017 mencapai 38.829 orang. Sementara, tahun depan guru PNS yang pensiun berjumlah 51.458 orang, sedangkan, kuota GGD-nya hanya 2.086 orang.
Nurjaman mengatakan, teknis rekrutmen guru PNS belum bisa disampaikan. Sebab, pembahasan lintas kementerian masih belum dilaksanakan.
Namun, dia mengatakan ada kesempatan bagi para guru honorer untuk menjadi PNS. Dengan catatan guru honorer itu memenuhi syarat menjadi guru PNS. Di antaranya minimal berijazah S1 atau Diploma IV.
’’Syarat untuk jadi PNS itu sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Bukan kewenangan dari Kemendikbud,’’ jelasnya.
Namun selama bisa memenuhi syarat, dia mengatakan, sangat memungkinkan bagi guru honorer untuk menjadi PNS.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menjelaskan, pemerintah pusat harus secepatnya membuat analisis kebutuhan riil guru di lapangan.
“Analisis kebutuhannya harus per satuan pendidikan,’’ katanya. Sehingga kebutuhan guru bisa tergambarkan lebih detail.
Unifah Rosyidi menuturkan, selama ini pemerintah menyebut rasio guru di Indonesia sudah ideal. Ternyata dalam menghitung rasio tersebut, juga diikutsertakan para guru honorer.
Menurutnya, pola menghitung seperti itu tidak fair. Perhitungan rasio guru dengan siswa seharusnya hanya menghitung guru PNS.
Unifah berharap untuk pengisian kekosongan guru PNS akibat pensiun itu memprioritaskan guru honorer.
Sebab guru honorer banyak yang sudah puluhan tahun membantu pemerintah menambal kebutuhan guru di sekolah negeri.
’’Guru honorer jangan seperti habis manis sepah dibuang,’’ ujar Unifah.
Terkait dengan pola rekrutmen GGD Unifah menuturkan, mulai muncul penolakan. Dia berharap Kemendikbud tidak menerjunkan 100 persen guru PNS baru untuk daerah terpencil.
Sebaiknya juga mengakomodasi guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi di daerah terpencil.
Perkara ada yang belum sarjana, kewajiban pemerintah pusat atau daerah untuk menyekolahkan dahulu.(sumber: jpnn.com)
Berikut Data Pensiun Guru PNS Tahun 2018
(5 Pemprov dan 5 Pemkab/Pemkot Terbanyak)
1. Pemprov DKI Jakarta : 2.328 orang
2. Pemprov Jawa Barat : 874
3. Pemprov Jawa Timur : 817
4. Pemprov Jawa Tengah : 781
5. Pemprov Sulawesi Selatan : 525
1. Pemkot Palembang : 614
2. Pemkab Malang : 612
3. Pemkot Bandung : 548
4. Pemkab Jember : 540
5. Pemkab Bandung : 537
Jumlah Guru PNS Pensiun tahun 2017-2021
2017 : 38.829 orang
2018 : 51.458
2019 : 62.759
2020 : 72.976
2021 : 69.757
Total : 295.779 orang
(Sumber: Badan Kepegawaian Nasional dan Kemendikbud)
Comments
Post a Comment