SUARAPGRI - Pengiriman PNS Guru Garis Depan (GGD) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah terpencil.
Namun, penempatan guru-guru dari luar daerah memicu kecemburuan. Khususnya dari guru yang bertahun-tahun jadi honorer tanpa kejelasan diangkat jadi PNS.
Suara penolakan diantaranya muncul dari Kabupaten Sintang, salah satu lokasi penempatan GGD 2017. Sejumlah mahasiswa meminta seluruh GGD dipulangkan ke daerah asalnya.
Sebab, program GGD sama sekali tidak mengakomodasi guru-guru putra daerah setempat. Penolakan terhadap pengiriman GGD juga muncul dari Maluku.
Awal September lalu sebanyak 6.296 orang CPNS GGD resmi dilepas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Klausul baru penempatan GGD seluruh guru harus berada di sekolah penempatan minimal sepuluh tahun. Tetapi ternyata, ada beberapa peserta CPNS GGD yang mundur di awal tugas.
Diantaranya ada dua orang CPNS GGD tahun 2017 penempatan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengundurkan diri. Kabupaten Kapuas Hulu sendiri mendapatkan jatah penempatan GGD 2017 sebanyak 29 orang.
Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman mengatakan, sejatinya tidak perlu ada gelombang penolakan terkait pengiriman GGD.
Sebab tujuan GGD adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Menurutnya, di sejumlah sekolah yang terpencil, jumlah gurunya kurang. Kalaupun ada guru PNS, tidak setiap hari berada di sekolah.
’’Penolakan GGD oleh warga setempat mungkin didasari oleh ketidaktahuan,’’ katanya di Jakarta beberapa hari lalu.
Nurzaman juga menjelaskan, program penempatan GGD, termasuk kuotanya, hasil kesepakatan pemda dengan Kemendikbud. Jadi bukan Kemendikbud serta-merta menempatkan orang di suatu daerah.
Terkait kecemburuan oleh guru honorer di daerah setempat, Nurzaman mengatakan tidak perlu jadi bahan penolakan. Dia menegaskan, putra-putri daerah, juga berhak mengikuti seleksi CPNS GGD.
Jika hasilnya memenuhi kriteria, putra-putri daerah bisa lolos untuk menjadi CPNS GGD. Bahkan CPNS GGD dari daerah setempat tingkat rontok atau pengunduran dirinya rendah.
Kemendikbud sendiri bakal kembali menyiapkan formasi untuk CPNS GGD 2018. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak tahun ini.
Nurzaman menuturkan, kuota CPNS GGD 2018 direncanakan berjumlah 2.086 orang. Kemendikbud berjanji akan lebih mengakomodasi putra-putri daerah untuk rekrutmen CPNS GGD 2018.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, mekanisme pengiriman CPNS GGD harus diubah. Dia mengakui, tujuan pengiriman guru ke daerah terpencil itu baik.
’’Tetapi banyak guru-guru honorer yang mengangis melapor ke PGRI. Mereka sudah mengajar belasan tahun tetapi tidak diangkat,’’ ujarnya.
Menurut Unifah Rosyidi, dari faktor usia, peserta CPNS GGD relatif muda-muda. Sehingga kesempatan karir mereka masih panjang.
Sedangkan, guru-guru honorer di derah banyak yang sudah tua dan terancam tidak bisa mendaftar jadi CPNS.
’’Saya berharap Kemendikbud bisa memberikan prioritas CPNS GGD untuk guru honorer setempat,’’ tuturnya.
Perkara guru honorer setempat belum mengikuti pendidikan profesi guru (PPG), menurut Unifah bisa diatur belakangan. Misalnya, setelah ditetapkan lolos menjadi CPNS GGD, mereka diikutkan kuliah PPG selama satu tahun terlebih dahulu.(sumber: jpnn.com)
Namun, penempatan guru-guru dari luar daerah memicu kecemburuan. Khususnya dari guru yang bertahun-tahun jadi honorer tanpa kejelasan diangkat jadi PNS.
Suara penolakan diantaranya muncul dari Kabupaten Sintang, salah satu lokasi penempatan GGD 2017. Sejumlah mahasiswa meminta seluruh GGD dipulangkan ke daerah asalnya.
Sebab, program GGD sama sekali tidak mengakomodasi guru-guru putra daerah setempat. Penolakan terhadap pengiriman GGD juga muncul dari Maluku.
Awal September lalu sebanyak 6.296 orang CPNS GGD resmi dilepas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Klausul baru penempatan GGD seluruh guru harus berada di sekolah penempatan minimal sepuluh tahun. Tetapi ternyata, ada beberapa peserta CPNS GGD yang mundur di awal tugas.
Diantaranya ada dua orang CPNS GGD tahun 2017 penempatan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengundurkan diri. Kabupaten Kapuas Hulu sendiri mendapatkan jatah penempatan GGD 2017 sebanyak 29 orang.
Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman mengatakan, sejatinya tidak perlu ada gelombang penolakan terkait pengiriman GGD.
Sebab tujuan GGD adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Menurutnya, di sejumlah sekolah yang terpencil, jumlah gurunya kurang. Kalaupun ada guru PNS, tidak setiap hari berada di sekolah.
’’Penolakan GGD oleh warga setempat mungkin didasari oleh ketidaktahuan,’’ katanya di Jakarta beberapa hari lalu.
Nurzaman juga menjelaskan, program penempatan GGD, termasuk kuotanya, hasil kesepakatan pemda dengan Kemendikbud. Jadi bukan Kemendikbud serta-merta menempatkan orang di suatu daerah.
Terkait kecemburuan oleh guru honorer di daerah setempat, Nurzaman mengatakan tidak perlu jadi bahan penolakan. Dia menegaskan, putra-putri daerah, juga berhak mengikuti seleksi CPNS GGD.
Jika hasilnya memenuhi kriteria, putra-putri daerah bisa lolos untuk menjadi CPNS GGD. Bahkan CPNS GGD dari daerah setempat tingkat rontok atau pengunduran dirinya rendah.
Kemendikbud sendiri bakal kembali menyiapkan formasi untuk CPNS GGD 2018. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak tahun ini.
Nurzaman menuturkan, kuota CPNS GGD 2018 direncanakan berjumlah 2.086 orang. Kemendikbud berjanji akan lebih mengakomodasi putra-putri daerah untuk rekrutmen CPNS GGD 2018.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, mekanisme pengiriman CPNS GGD harus diubah. Dia mengakui, tujuan pengiriman guru ke daerah terpencil itu baik.
’’Tetapi banyak guru-guru honorer yang mengangis melapor ke PGRI. Mereka sudah mengajar belasan tahun tetapi tidak diangkat,’’ ujarnya.
Menurut Unifah Rosyidi, dari faktor usia, peserta CPNS GGD relatif muda-muda. Sehingga kesempatan karir mereka masih panjang.
Sedangkan, guru-guru honorer di derah banyak yang sudah tua dan terancam tidak bisa mendaftar jadi CPNS.
’’Saya berharap Kemendikbud bisa memberikan prioritas CPNS GGD untuk guru honorer setempat,’’ tuturnya.
Perkara guru honorer setempat belum mengikuti pendidikan profesi guru (PPG), menurut Unifah bisa diatur belakangan. Misalnya, setelah ditetapkan lolos menjadi CPNS GGD, mereka diikutkan kuliah PPG selama satu tahun terlebih dahulu.(sumber: jpnn.com)
Comments
Post a Comment