Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meminta seluruh data kepegawaian disinkronisasi secara nasional. Selain itu, pengelolaan data PNS tidak boleh lagi dengan cara kuno, tetapi harus modern.
"Saya minta dalam waktu satu setengah bulan, semua data PNS sudah terekam. Tidak boleh ada pegawai yang tidak tercatat oleh BKN,” jelas Menteri Asman, Kamis (5/10).
Dia juga menginstruksikan kepada seluruh kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengubah pengelolaan sistem kepegawaian ke sistem digital. Hal itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi.
"Saya akan meninjau pelaksanaan pendataan ini di daerah. Semua instansi harus nyambung. Kalau ada yang belum nyambung, harus dipaksa nyambung,” tegasnya.
Di era digital ini, Menteri Asman mengungkapkan tidak ingin sistem pemerintahan menggunakan sistem kuno. Pengelolaan aparatur negara harus berbasis teknologi.
Dia mengancam, jika tidak segera disinkronkan, instansi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, misalnya tidak diberikannya formasi jika instansi tersebut membutuhkan PNS baru.
“Kalau ada pengajuan formasi tambahan pegawai, tidak akan saya kasih sebelum datanya sinkron,” jelasnya.
Selain sanksi berupa tidak direalisasikannya formasi, Menteri Asman Abnur juga mengancam tidak akan mengurus kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan.
Ke depan sanksi-sanksi itu akan direalisasikan dengan Peraturan MenPAN-RB. Kalau tidak melaporkan mutasi, perpindahan pegawai juga diberi sanksi.(jpnn.com)
"Saya minta dalam waktu satu setengah bulan, semua data PNS sudah terekam. Tidak boleh ada pegawai yang tidak tercatat oleh BKN,” jelas Menteri Asman, Kamis (5/10).
Dia juga menginstruksikan kepada seluruh kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengubah pengelolaan sistem kepegawaian ke sistem digital. Hal itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi.
"Saya akan meninjau pelaksanaan pendataan ini di daerah. Semua instansi harus nyambung. Kalau ada yang belum nyambung, harus dipaksa nyambung,” tegasnya.
Di era digital ini, Menteri Asman mengungkapkan tidak ingin sistem pemerintahan menggunakan sistem kuno. Pengelolaan aparatur negara harus berbasis teknologi.
Dia mengancam, jika tidak segera disinkronkan, instansi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, misalnya tidak diberikannya formasi jika instansi tersebut membutuhkan PNS baru.
“Kalau ada pengajuan formasi tambahan pegawai, tidak akan saya kasih sebelum datanya sinkron,” jelasnya.
Selain sanksi berupa tidak direalisasikannya formasi, Menteri Asman Abnur juga mengancam tidak akan mengurus kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan.
Ke depan sanksi-sanksi itu akan direalisasikan dengan Peraturan MenPAN-RB. Kalau tidak melaporkan mutasi, perpindahan pegawai juga diberi sanksi.(jpnn.com)
Comments
Post a Comment