Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri sains. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri sains. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Kamis, 27 April 2017

Download Soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Terbaru Tahun 2017

Selamat datang di blog pendidikan Tahun Ajar.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah ajang berkompetisi dalam bidang sains bagi para siswa SD di Indonesia. Untuk jenjang SD bidang studi yang dilombakan adalah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Siswa yang mengikuti OSN adalah siswa yang telah lolos seleksi tingkat kabupaten dan provinsi dan karenanya adalah siswa-siswa terbaik dari provinsinya masing-masing.

OSN SD diadakan sekali dalam satu tahun digelar di kota yang berbeda-beda. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian seleksi untuk mendapatkan siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia yang akan dibimbing lebih lanjut oleh tim bidang kompetisi masing-masing dan akan diikutsertakan pada olimpiade-olimpiade tingkat internasional.

Berikut ini kami bagikan Soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang daapt dijadikan sebagai bahan dan persiapan menghadapi olimpiade ini.
Untuk lebih lengkapnya silahkan dapat langsung diunduh secara gratis di link di bawah ini.




1. Download Soal Asli OSN IPA SD Tahun 2017

2. Download Soal Asli OSN Matematika SD Tahun 2017

Sumber : sekolahdasar.net

Baca juga : Kumpulan Soal Lomba Calistung SD/MI Tahun 2017

Demikian postingan admin kali ini semoga dengan adanya Soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD di atas dapat berguna dan bermanfaat bagi bapak/ibu semu.
Silahkan dapat langsung diunduh dan jangan lupa untuk dibagikan lagi.
Salam Pendidikan

Rabu, 04 Oktober 2017

KISAH INSPIRATIF GURU DARI SALATIGA YANG DIGEMBLENG MENJADI ASTRONOT

SUARAPGRI - Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jika berusaha dan terus mencoba, mungkin hal-hal menakjubkan yang kita sudah lama mimpikan bisa terwujud semudah membalikkan telapak tangan.
Kira-kira, seperti itulah yang disampaikan oleh Slamet Riyadi. Pria asal Salatiga ini tidak menyangka, bisa menjajal peruntungan pergi ke Amerika Serikat (AS) untuk merasakan pengalaman menjadi astronot NASA. Bagaimana awal mula kisahnya? simak informasi selengkapnya.


Slamet Riyadi yang merupakan guru Matematika di SMP Negeri 4 Tengaran Satu Atap, Salatiga, Jawa Tengah merasa beruntung menjadi salah satu anak bangsa yang diberangkatkan ke Space Academy, akademi antariksa yang berlokasi di Hunstville, Alabama, AS.
Apalagi dari ketujuh guru Indonesia yang pergi, Slamet menjadi satu-satunya yang berasal dari daerah. Adapun guru lainnya berdomisili di kota besar, seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Bandar Lampung.

Program yang Slamet ikuti, yakni Honeywell for Educators at Space Academy (HESA), diakui merupakan salah satu pengalaman inspiratif yang tidak bisa ia lupakan.
Selama satu pekan, ia bersama keenam guru Indonesia lain 'digembleng' dengan serangkaian pembekalan materi ilmu STEM (Sains, Teknologi, Engineering/Teknik, Matematika) dan pelatihan fisik yang ternyata juga diberikan oleh astronot NASA.

"Saya benar-benar enggak merasa bosan sama sekali. Semua materi yang diberikan HESA itu sangat menantang. Kami beraktivitas penuh dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Manfaatnya banyak sekali, apalagi ini menunjang pengalaman saya saat mengajar matematika," tutur pria lulusan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta tersebut kepada Tekno Liputan6.com di Oakwood, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Adapun pelatihan astronot yang dilakukan Slamet antara lain seperti simulasi moonwalker.
"Ini jenis pelatihan yang dibekali ke astronot untuk pergi ke Bulan. Kami semua dimasukkan ke dalam satu wahana khusus dengan kostum astronot lengkap, di dalam wahana itu gravitasinya langsung nol. Kami otomatis mengambang dan berjalan layaknya seperti di bulan," cerita Slamet dengan semangat.

Pelajaran Berharga

Lantas, dengan belajar menjadi astronot, adakah ilmu yang bisa diimplementasikan ketika Slamet kembali ke sekolahnya? Slamet menjawab, tentu sangat banyak.
Menurutnya, matematika adalah pelajaran yang ironisnya seringkali dihindari para murid. Karena telah mengikuti program HESA, Slamet bisa menemukan cara yang mampu membangkitkan minat murid belajar matematika.

"Kami mendapatkan banyak ide bahwa mengajar itu jangan selalu teacher centered (selalu teori ketimbang praktik). Kita harus lebih sering melakukan praktik nyata. Lakukan pendekatan yang lebih ringan dan fun agar proses pembelajaran bisa lebih terasa menyenangkan," lanjutnya menceritakan.


Slamet Riyadi juga memberikan contoh, salah satu pelatihan yang ia ikuti saat di AS adalah pelatihan soal relasi dan fungsi. Materi ini telah ia kembangkan sebagai bekal baru untuk para murid.

"Saya sudah rencanakan ingin mengadakan praktik pembuatan roket mini dan saat membangun roket, saya terapkan rumus relasi dan fungsi," pungkasnya.
Selain itu juga, Slamet juga mengimplementasikan pelatihan moonwalker yang telah dilakukan ke dalam materi baru.

"Saya ingin mengadakan pelatihan kecil pada murid tentang parasut, dengan mengaplikasikan materi gaya gravitasi, berat, dan hampa udara sehingga lebih mudah dipahami karena para murid bisa menjajalnya langsung dalam eksperimen sederhana," ujarnya.

Ingin Orang Indonesia Bisa Menjadi Astronot

Meski tidak jadi astronot selama permanen, Slamet Riyadi berharap ilmu yang ia dapat bersama rekan lainnya bisa bermanfaat bagi generasi bangsa, khususnya para murid yang berpotensi dalam ilmu STEM.
"Saya ingin membawa motivasi ke anak-anak, kalau bisa yang tertarik di ilmu STEM. Banyak kok, orang-orang berhasil yang bekerja di bidangnya karena mereka andal belajar STEM. Ada yang jadi engineer, ahli kimia, dan bahkan astronot," imbuh Slamet.


Menurut Slamet, sangatlah mungkin bagi orang Indonesia untuk berpeluang bisa menjadi astronot. Apalagi, University of Alabama in Hunstville AS (UAH) juga telah membuka program beasiswa khusus bagi orang Indonesia yang ingin menekuni ilmu aeronautika. Dari situ, mereka bisa lulus dan bepeluang bekerja di NASA.
"Saya percaya orang Indonesia itu pintar-pintar dan potensial. Kita bisa memotivasi bahwa orang Indonesia itu bisa. Membawa misi sains itu tidak susah kok," pungkasnya. (sumber: tekno.liputan6.com)

Rabu, 06 Desember 2017

KEMENDIKBUD : TAK ADA MAKSUD MENDIKBUD UNTUK MERENDAHKAN MASYARAKAT NTT

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Salam Sejahtera

Mendikbudku.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi protes yang dilayangkan Komunitas Pena Nusa Tenggara Timur (NTT).

Protes terkait pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengenai hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menyangkut provinsi NTT.

Kemendikbud: Tidak Ada Maksud Mendikbud Untuk Merendahkan Masyarakat NTT
Gambar Ilustrasi

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BKLM Kemendikbud), Ari Santoso, menegaskan tidak ada maksud Mendikbud untuk merendahkan masyarakat NTT.

Ari pun menjelaskan konteks yang disampaikan Mendikbud sebagai satu sampel untuk laporan PISA, kualitas pendidikan di NTT masih di bawah rata-rata nasional.

“Mendikbud menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Saat ini Kemendikbud fokus mengatasi kesenjangan melalui berbagai program afirmasi, khususnya untuk Indonesia di bagian timur,” kata Ari dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).

Ari menekankan, dalam PISA, seorang siswa dikatakan memiliki tingkat literasi yang baik apabila ia mampu menganalisis, bernalar, dan mengomunikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam matematika, sains dan membaca dengan baik.

Tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekosistem pendidikan secara umum di suatu wilayah yang dijadikan sampel.

Kepala BKLM memaparkan, kita bisa melihat bahwa secara umum, kondisi pembangunan manusia di NTT masih di bawah rata-rata nasional.

Indeks Pembangunan Nasional NTT sebesar 63,13; sedangkan rata-rata nasional sebesar 70,18.

Capaian Ujian Nasional tahun 2016 provinsi NTT juga masih di bawah rata-rata nasional.

Adapun rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru provinsi NTT di bawah rata-rata nasional, yakni 50 dari rata-rata nasional 56.

Serta jumlah akreditasi sekolah juga masih rendah.

“Sebanyak 70 persen sekolah di NTT belum terakreditasi,” ujarnya.

Berangkat dari data tersebut, Mendikbud Muhadjir, menurut Ari, menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di provinsi NTT.

“Kemendikbud masih dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan di NTT. Setidaknya sudah ada sekitar 400 miliar dana bantuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di NTT sejak tahun 2016,” tutur Ari.

Dilanjutkannya, Kemendikbud juga menjadikan NTT sebagai prioritas pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Di tahun 2016, Kemendikbud menyalurkan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp.1.282,34 miliar untuk provinsi NTT.

Untuk membantu siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin agar terus melanjutkan pendidikan, pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar kepada 567.827 siswa.

Berbagai lokakarya, pelatihan, dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan juga terus dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas profesi seperti kelompok kerja guru (KKG), dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

“Dua tahun terakhir ini, pemerintah menugaskan lebih dari seribu orang guru garis depan untuk membantu pendidikan di daerah terdepan, terluar, tertinggal di NTT,” kata Kepala BKLM.

Kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi NTT semakin menunjukkan hasil capaian positif.

Rata-rata Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) provinsi NTT di tahun 2015 sebesar 73,12; sedangkan secara nasional sebesar 63,28.

Secara umum, tren positif nampak pada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) provinsi NTT yang semakin meningkat di semua jenjang.

APK untuk Sekolah Dasar mencapai 110,33; untuk Sekolah Menengah Pertama sebesar 103,12; dan untuk Sekolah Menengah Atas/Kejuruan sebesar 85,1.

Diberitakan puluhan aktifis asal Nusa Tenggara Timur (NTT) berunjuk rasa lakukan aksi damai meminta Presiden Jokowi copot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Rabu (6/12/2017) siang di Depan Monumen Perjuangan Bajra Sandhi, Denpasar,

Hal ini dikarenakan ucapannya di sebuah media dinilai melecehkan warga NTT dimana dalam pemberitaan tersebut ditulis, "saya khawatir yang dijadikan sampel Indonesia adalah siswa-siswa dari NTT."

Bentangan spanduk mengecam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mewarnai aksi yang dikawal ketat petugas Polsek Denpasar Timur

Mereka menyatakan kekecewaannya atas ucapan M Effendy tidak mencerminkan seorang pemangku jabatan Negara.

Dimana seharusnya M. Effendy memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan bukan justru melecehkan.

Hingga selesai aksi ini berjalan lancar dan damai.

Sumber : tribunnews.com

Demikian berita terkini yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare.

Senin, 04 Desember 2017

MENKEU SRI MULYANI MINTA KEMENDIKBUD HARUS TETAPKAN MANA GURU BERKUALITAS, MANA YANG TIDAK

SUARAPGRI - Kualitas pendidikan Indonesia kalah apabila dibandingkan dengan Vietnam. Meski sama-sama memberikan anggaran negara 20%, namun hasil pendidikan Vietnam lebih baik dengan peringkat 8 pendidikan terbaik di dunia.

Untuk mengejar itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Indonesia harus memiliki standar pendidikan berkualitas. Standar ini wajib diikuti oleh seluruh daerah yang secara Undang-Undangan (UU) pendidikan sudah di delegasi ke daerah masing-masing.


"Kalau pendidikan kan secara undang-undang sudah didelegasikan ke daerah-daerah , peranan dari pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan) tentu menciptakan apa yang disebut comparasi atau standarnya. Sehingga daerah yang memiliki kewenangan mereka harus mengikuti standar untuk melayani masyarakatnya," katanya di Energy Building, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Dia menegaskan, standar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan antar daerah. Setelah itu, jika pendidikan Indonesia mau ditingkatkan maka tata kelola penerimaan guru selama ini harus diperbaiki.

Dia mencontohkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mengevaluasi mana guru yang berkualitas dan tidak. Pasalnya, secara total jumlah guru sudah memadai tapi kualitasnya yang masih kurang.

"Untuk itu Menteri Pendidikan berhak menetapkan mana yang kualitas dan tidak, sehingga tidak merupakan keputusan dari daerah yang menjadi keputusan pelik mengenai jumlah banyak tapi kualitas tidak ada dan malah bergantung dengan para guru honorer. Ini sesuatu yang tidak adil juga bagi mereka,"tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh mengatakan, anggaran pendidikan 2017 sebesar Rp416 triliun atau 20% dari APBN.

Dari jumlah tersebut Rp261 triliun diserahkan ke daerah dan Rp155 triliun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbut), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Ironisnya dari Rp261 triliun tadi,Rp247 triliun untuk haji dan tunjangan, yang porsi untuk belanja modal, untuk pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi gedung sekolah hanya Rp7,7 triliun. Itu sebabnya banyak yang rusak sekolah di daerah," pungkasnya.

Menurutnya, hal itu menyebabkan pertama kualitas pendidikan menurun dan kedua kondisi sarana pendidikan kurang memadai. Dari datanya, jumlah ruang kelas untuk Sekolah Dasar (SD) yang rusak mencapai 178.194.

"Untuk itu diperlukan sekitar Rp20 triliun untuk lakukan rehabilitas 178.194 ruang kelas yang rusak. Sementara DAK pendidikan, rehabilitasi SD hanya Rp2,1 triliun. Artinya butuh 10 tahun untuk bisa merehab kalau Rp2 triliun setiap tahunnya," imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan, dana untuk BOS, TPG, dan tunjangannya khusus guru meningkat dari Rp38 triliun (2011) menjadi Rp107 triliun (2017). Kenaikan hampir tiga kali lipat, tapi kualitas pendidikan masih rendah.

"Peringkat skor capaian siswa Indonesia untuk sains peringkat 62, membaca peringkat 61, mat peringkat 61. Itu semua dari 9 negara di tahun 2015," jelasnya.

Guru di Indonesia berjumlah 3.977.986. Sekira 54% adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), 55% non PNS, guru swasta, guru yayasan. Sebanyak 25% guru belum memenuhi persyaratan akademik.

"52% guru belum sertifikat profesi dan rasio guru dengan murid memang secara nasional sangat rendah. Tetapi distribusinya yang merata," katanya. (sumber: okezone.com)

SRI MULYANI MINTA KEMENDIKBUD HARUS TETAPKAN MANA GURU BERKUALITAS, MANA YANG TIDAK

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Malam

Mendikbudku.com - Kualitas pendidikan Indonesia kalah bila dibandingkan Vietnam. Meski sama-sama memberikan anggaran negara 20%, namun hasil pendidikan Vietnam lebih baik dengan peringkat 8 pendidikan terbaik di dunia.

Untuk mengejar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia harus memiliki standar pendidikan berkualitas. Standar ini wajib diikuti seluruh daerah yang secara Undang-Undangan (UU) pendidikan sudah di delegasi ke daerah masing-masing.

Hasil gambar untuk menkeu dan mendikbud
Gambar Ilustrasi

"Kalau pendidikan kan secara undang-undang sudah didelegasikan ke daerah-daerah , peranan dari pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan) tentu menciptakan apa yang disebut comparasi atau standarnya. Sehingga daerah yang memiliki kewenangan mereka harus mengikuti standar untuk melayani masyarakatnya,"tuturnya di Energy Building, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Dia menegaskan, standar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan antar daerah. Setelah itu, jika pendidikan Indonesia mau ditingkatkan maka tata kelola penerimaan guru selama ini harus diperbaiki.

Dia mencontohkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengevaluasi mana guru yang berkualitas dan tidak. Pasalnya, secara total jumlah guru sudah memadai tapi kualitasnya yang masih kurang.

"Untuk itu Menteri Pendidikan berhak menetapkan mana yang kualitas dan tidak, sehingga tidak merupakan keputusan dari daerah yang menjadi keputusan pelik mengenai jumlah banyak tapi kualitas tidak ada dan malah bergantung dengan para guru honorer. Ini sesuatu yang tidak adil juga bagi mereka,"tandanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh mengatakan, anggaran pendidikan 2017 sebesar Rp416 triliun atau 20% dari APBN. Dari jumlah tersebut Rp261 triliun diserahkan ke daerah dan Rp155 triliun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbut), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan (Kemendikti) dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Ironisnya dari Rp261 triliun tadi,Rp247 triliun untuk haji dan tunjangan, yang porsi untuk belanja modal, untuk pembangunan, rehabilitasi, renovasi gedung sekolah hanya Rp7,7 triliun. Itu sebabnya banyak yang rusak sekolah di daerah,"tuturnya.

Menurut dia, hal itu menyebabkan pertama kualitas pendidikan menurun dan kedua kondisi sarana pendidikan kurang memadai. Dari datanya, jumlah ruang kelas untuk Sekolah Dasar (SD) yang rusak mencapai 178.194.

"Untuk itu diperlukan sekitar Rp20 triliun untuk lakukan rehabilitas 178.194 ruang kelas yang rusak. Sementara DAK pendidikan, rehabilitasi SD hanya Rp2,1 triliun. Artinya butuh 10 tahun untuk bisa merehab kalau Rp2 triliun setiap tahunnya,"ujarnya.

Dia mengungkapkan, dana untuk BOS, TPG, dan tunjangannya khusus guru meningkat dari Rp38 triliun (2011) menjadi Rp107 triliun (2017). Kenaikan hampir tiga kali lipat, tapi kualitas pendidikan masih rendah.

"Peringkat skor capaian siswa Indonesia untuk sains peringkat 62, membaca peringkat 61, mat peringkat 61. Itu semua dari 9 negara di tahun 2015,"ujarnya.

Guru di Indonesia berjumlah 3.977.986. Sekira 54% adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), 55% non PNS, guru swasta, guru yayasan. Sebanyak 25% guru belum memenuhi persyaratan akademik.

"52% guru belum sertifikat profesi dan rasio guru dengan murid memang secara nasional sangat rendah. Tetapi distribusinya yang merata,"tandasnya.

Sumber : okezone.com

Demikian berita terkini yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare.

Minggu, 08 Oktober 2017

BERIKUT JADWAL, SYARAT, DAN CARA PENDAFTARAN PADA KEMENTERIAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING PKH TAHUN 2017

Kementerian Sosial (Kemensos) pada bulan ini membuka pendaftaran rekrutmen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyediakan 16.092 lowongan.
Jadwal pendaftaran online untuk rekrutmen ini akan resmi dibuka Kemensos pada pukul 00.00 WIB, 9 Oktober 2017. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Oktober 2017 pukul 23.59 WIB.


Berdasarkan siaran pers Kementerian Sosial, pembukaan rekrutmen ini untuk mengimbangi penambahan jumlah peserta PKH pada tahun 2018, yakni dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga.
"Peran pendamping sangat vital karena menentukan keberhasilan program PKH," jelas Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos.

Menurut Harry, Kemensos membutuhkan banyak pendamping PKH baru pada tahun 2018, sebab jumlah tenaga yang ada sekarang tidak bisa mengimbangi penambahan 4 juta peserta PKH. Harry  juga menambahkan jenjang karir fungsional posisi ini cukup bagus.
Data Kemensos mencatat lowongan 16.092 pendamping PKH itu terbagi dalam sejumlah kategori penempatan. Sebanyak 14.227 lowongan dibutuhkan untuk posisi Pendamping Sosial dan Pendamping Sosial PKH Akses. Lalu, posisi Pekerja Sosial Supervisor memerlukan 877 orang.

Sementara untuk posisi Administrator Database, tersedia 607 lowongan. Terakhir, Kemensos membutuhkan Asisten Pendamping sebanyak 172 orang bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Selain itu juga, Kemensos juga akan merekrut koordinator kabupaten/kota sebanyak 193 orang, koordinator wilayah sebanyak 9 orang serta 7 orang koordinator regional.

Daftar Kualifikasi Lowongan Pendamping PKH Kemensos 2017

1. Pekerja Sosial Supervisor (877 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kabupaten/Kota setempat

Kualifikasi: 
a. Minimal D.IV/S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial;
b. Diutamakan pengalaman menjadi pendamping sosial PKH denggn latar belakang pendidikan DIV/S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial;
c. Mempunyai pengalaman praktek pekerjaan sosial;
d. Menguasai MS Office;
e. Usia maksimum 45 tahun.


2. Pendamping Sosial (12.214 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kecamatan setempat
Kualifikasi:
a. Pendidikan D.III/ D.IV/Sarjana Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial/Sarjana di bidang ilmu-ilmu sosial terapan. Diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan dan/atau berpengalaman praktek di bidang pendampingan sosial/fasilitator pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan program penanggulangan kemiskinan lainnya;
b. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini);
c. Menguasai MS Office;
d. Usia maksimum 35 tahun.

3. Pendamping Sosial PKH Akses (2.013 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kecamatan Setempat
Kualifikasi:
a. Pendidikan minimal tingkat SMA, diutamakan lulusan SMK Pekerjaan Sosial (SMKPS), diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial di berbagai bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) minimal 1 tahun;
b. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini);
c. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat kampung secara baik dan memahami karakteritik masyarakat serta adat istiadat setempat;
d. Bersedia ditempatkan di distrik-distrik yang jauh dari ibukota kabupaten;
e. Usia maksimum 45 tahun.

4. Asisten Pendamping Sosial (172 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kecamatan setempat
Kualifikasi:
a. Pengalaman Kerja sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) minimal 1 tahun dan memiliki pendidikan minimal SMA/Sederajat;
b. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini);
c. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat kampung secara baik dan memahami karakteristik masyarakat serta adat istiadat setempat;

d. Usia maksimum 45 tahun.

5. Administrator Database Provinsi/Kabupaten/Kota (607 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Prov/Kab/Kota setempat
Kualifikasi: 
a. Pendidikan Diploma/Sarjana di bidang Ilmu Komputer/ Informatika/Statistika dan rumpun ilmu Sains dan Teknologi diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan dan/atau pengalaman praktek di bidang komputer/ pengolahan data dan internet;
b. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan di kabupaten/kota lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini);
c. Usia maksimum 35 tahun.

6. Koordinator Regional (7 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua dan Sumatera Utara
Kualifikasi: 
a. Memiliki pengalaman kerja sebagai Koordinator Wilayah PKH minimal 2 tahun;
b. Memiliki pengalaman kerja sebagai Koordinator Kab/Kota PKH minimal 4 tahun;
c. Memiliki pengalaman kerja sebagai Operator PKH Provinsi/ Kab/Kota minimal 5 tahun;
d. Memiliki hasil evaluasi kinerja baik dan rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi;
e. Membuat surat pernyataan: (1) Bersedia mengikuti proses seleksi Koordinator Regional yang diadakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga; (2) Bersedia ditempatkan di seluruh regional;
(3) Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat pekerjaan dengan pihak lain;

f. Berdomisili di lokasi yang membutuhkan Koordinator Regional.

7. Koordinator Kabupaten/Kota (193 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kab/Kota setempat
Kualifikasi:
a. Memiliki pengalaman kerja sebagai Pendamping Sosial minimal selama 5 tahun;
b. Memiliki pengalaman kerja sebagai Operator minimal selama 5 tahun;
c. Berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan belum pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) dalam 4 (empat) bulan terakhir;
d. Membuat surat pernyataan: (1) Bersedia mengikuti proses seleksi Koordinator Kabupaten/kota yang diadakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga; (2) Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat pekerjaan dengan pihak lain
e. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
f. Berdomisili di kabupaten/Kota yang dibutuhkan.

Persyaratan Pelamar Lowongan Pendamping PKH Kemensos 2017:
  1. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI;
  2. Siap dan bersedia bekerja purna waktu (full time);
  3. Bukan pengurus, anggota, dan atau berafiliasi Partai Politik (isi formulir pernyataan yang tersedia);
  4. Tidak pernah atau sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata, dibuktikan SKCK;
  5. Memiliki pendidikan sesuai prasyarat jabatan yang dibuktikan dengan ijasah terlegalisir;
  6. Usia miminal 19 tahun maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada bulan Oktober 2017;
  7. Bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
  8. Sehat jasmani dan rohani;
  9. Tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
  10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas apabila terpilih;
  11. Mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Tata Cara Pendaftaran Lowongan Pendamping PKH Kemensos 2017:
  1. Pendaftaran online pada 9-18 Oktober 2017 
  2. Pendaftaran online dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis android dengan nama Seleksi SDM PKH 2017 yang dapat diunduh di google play store.
  3. Pelamar melakukan login pada aplikasi “Seleksi SDM PKH 2017” dengan menggunakan NIK.
  4. Pelamar mengisi form pendaftaran secara lengkap yang terdiri dari; Data domisili, Data pendidikan terakhir, Data pengalaman kerja, Data sertifikat (bila ada), Data penghargaan (bila ada).
  5. Pelamar mengunggah; Foto KTP asli dan atau surat keterangan domisili, Foto ijazah asli terakhir.

Untuk informasi resmi terkait rekrutmen ini bisa langsung diakses pada laman resmi Kemensos. Informasi lengkap sekaligus resmi dari Kementerian Sosial mengenai jadwal, syarat, dan tata cara pendaftaran lowongan pendamping PKH DISINI


Demikian informasi terbaru yang kami bagikan terkait rekrutmen Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
Semoga bermanfaat.

Silahkan dibagikan!

Senin, 02 Oktober 2017

MENDIKBUD MUHADJIR EFFENDY JANJIKAN GGD TERBAIK BELAJAR KE JEPANG

SUARAPGRI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan, penguatan pendidikan karakter (PPK) tidak hanya cocok untuk wilayah perkotaan, namun juga daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).


“Banyak yang komplain mengenai penguatan pendidikan karakter. Padahal PPK sangat cocok di wilayah 3T, tinggal diolah oleh guru saja. Kurikulum sebagai kompas untuk tentukan arah,” ujar Menteri Muhadjir di hadapan guru garis depan yang mengikuti lokakarya teknologi informasi komunikasi (TIK) dimulai 27-30 September.

Muhadjir Effendy mengungkapkan, banyak negara yang mengejar prestasi sains, tapi pendidikan moral kurang diperhatikan. Yang bagus itu di Jepang, moralitasnya terjaga, generasi mudanya punya karakter kuat.

Ia juga berpesan agar guru-guru di kawasan perbatasan pantang menyerah dan harus kreatif menyiasati keterbatasan infrastruktur.

Mendikbud Muhadjir juga mengatakan, pihaknya membuka kesempatan untuk guru berprestasi dari kawasan perbatasan untuk menempuh pendidikan lanjutan.

“Saya akan beri kesempatan belajar ke Jepang bagi guru terbaik disini,” kata Menteri Muhadjir Effendy.

Janji ini ditujukan kepada peserta lokakarya, yang menjalani pre-test dan post test dalam lokakarya.(jpnn.com)

Kamis, 28 September 2017

Standar Pendidikan Guru Menurut Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017

Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Download file format PDF.

Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru:

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN GURU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
  3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
  4. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK.
  5. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
  6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  7. Pembelajaran Mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi terbatas.
  8. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
  9. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra.
  10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  11. Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan PLP dan PPL. 
  12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi.
  13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
  14. Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.
  15. Sekolah Laboratorium adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK dan/atau bekerja sama dengan LPTK, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan/atau Program PPG serta sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.
  16. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama LPTK dan berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
  17. Asrama Mahasiswa adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam struktur dan tata kelola perguruan tinggi untuk memberikan layanan hunian, bimbingan, dan pengembangan diri mahasiswa.
  18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.
  19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

Pasal 2
Standar Pendidikan Guru mencakup:
a. Program Sarjana Pendidikan; dan 
b. Program PPG.

Pasal 3

(1) Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi program pendidikan Guru untuk menghasilkan Guru profesional melalui:
a. perumusan sistem penerimaan mahasiswa baru;
b. capaian pembelajaran, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran;
c. pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan;
d. pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
e. pengembangan fasilitas dan sumber belajar;
f. pelaksanaan PLP dan PPL;
g. pengembangan profesionalisme Dosen; dan
h. penyelenggaraan Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, dan/atau satuan pendidikan lainnya.

(2) Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk:
a. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
b. menetapkan kriteria minimal dalam berbagai aspek penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
c. mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan serta Program PPG; dan
d. menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG. 

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4
(1) Pendidikan Guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.

(2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPTK yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pendidikan Guru bersifat nasional dan bertujuan untuk menghasilkan Guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 5
(1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru.

(2) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. seleksi kemampuan akademik; dan
b. seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan.

(3) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh LPTK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

BAB III
STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

Pasal 6
Standar Pendidikan Program Sarjana Pendidikan terdiri atas:
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar penilaian;
e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
g. standar pengelolaan; dan 
h. standar pembiayaan;

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 7
(1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

(2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

(4) Aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. kompetensi pemahaman peserta didik;
b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
d. kompetensi sikap dan kepribadian.

(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek akademik kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.

Bagian Kedua
Standar Isi

Pasal 8
(1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
a. kompetensi pemahaman peserta didik;
b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
d. kompetensi sikap dan kepribadian.

(3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Substansi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan. 

Bagian Ketiga
Standar Proses

Pasal 9
(1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program Sarjana Pendidikan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. karakteristik proses pembelajaran;
b. perencanaan proses pembelajaran;
c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

(3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sifat:
a. interaktif;
b. holistik;
c. integratif;
d. saintifik;
e. kontekstual;
f. tematik;
g. efektif;
h. kolaboratif;
i. inovatif; dan
j. berpusat pada mahasiswa.

(4) Proses pembelajaran Program Sarjana Pendidikan menerapkan prinsip:
a. Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi mahasiswa calon pendidik; dan
b. pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa calon pendidik memperoleh pengalaman pembelajaran langsung sedini mungkin dalam situasi nyata di satuan pendidikan. 

(5) Perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menerapkan konsep integritas akademik.

(6) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk:
a. kuliah;
b. responsi dan tutorial;
c. seminar atau yang setara;
d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; dan
e. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

(7) Praktikum dan praktik lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dalam bentuk:
a. Pembelajaran Mikro; dan b. PLP.

(8) Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar yang meliputi:
a. perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing;
b. pelaksanaan pembelajaran di laboratorium;
c. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen; dan
d. pengayaan dan remediasi.

(9) Beban belajar Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit 2 (dua) sks.

(10) PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
a. perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing dan Guru Pamong;
b. pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di satuan pendidikan;
c. pelaporan hasil pengamatan; 
d. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen dan Guru Pamong; dan
e. beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks.

(11) Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir atau karya ilmiah yang setara, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

(12) Beban belajar mahasiswa Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bagian Keempat
Standar Penilaian

Pasal 10
(1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di perguruan tinggi dan Sekolah Mitra dan/atau satuan pendidikan yang terdiri atas:
a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong dan Dosen pembimbing.

(3) Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.

(4) Lulusan Program Sarjana Pendidikan berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana Pendidikan. 

Bagian Kelima
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11
(1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

(4) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

(5) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan paling rendah Guru Muda.

(6) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan berlatar belakang bidang pendidikan atau nonpendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diampu.

(7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi.

(8) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian. 

Bagian Keenam
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 12
(1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

(2) LPTK penyelenggara Program Sarjana Pendidikan harus memenuhi syarat sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
a. laboratorium Pembelajaran Mikro; dan
b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

(4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
b. laboratorium sains dan/atau teknologi;
c. studio;
d. praktik bengkel; dan
e. jenis laboratorium lain yang relevan.

(5) Sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
a. ruang monitor;
b. ruang praktik; dan
c. ruang pengendali. 

(6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
a. bahan ajar;
b. bahan uji; atau
c. produk akademik.

(7) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu tim paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
a. teknologi informasi dan komunikasi;
b. penelitian pendidikan; dan
c. teknologi pembelajaran.

(8) Sarana dan prasarana tersedia secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan

Pasal 13
(1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.

(2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

(3) Pengelolaan PLP dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan satuan pendidikan.

(4) PLP dikoordinasikan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga khusus yang dapat berbentuk unit pelaksana atau bentuk lain. 

Bagian Kedelapan
Standar Pembiayaan

Pasal 14
Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB IV
STANDAR PENELITIAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

Pasal 15
(1) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan; dan
b. keunggulan bidang pendidikan dan keguruan.

(3) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan:
a. kebijakan pendidikan;
b. ilmu pendidikan;
c. ilmu keguruan; dan
d. pendidikan Guru.

BAB V
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

Pasal 16
(1) Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

BAB VI
STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM PPG

Pasal 17
Standar Pendidikan Program PPG terdiri atas:
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar penilaian;
e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana;
g. standar pengelolaan; dan 
h. standar pembiayaan.


Bagian Kesatu
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 18
(1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

(2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang 7 (tujuh) kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat:
a. kompetensi pedagogik;
b. kompetensi kepribadian;
c. kompetensi profesional; dan 
d. kompetensi sosial.

(4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Standar Isi

Pasal 19
(1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan materi pembelajaran dan keilmuan dan/atau keahlian Program PPG.

(2) Standar isi untuk Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
a. kompetensi pedagogik;
b. kompetensi kepribadian;
c. kompetensi profesional; dan 
e. kompetensi sosial.

(3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Standar Proses

Pasal 20
(1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

(3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup:
a. karakteristik proses pembelajaran;
b. perencanaan proses pembelajaran;
c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 
d. beban belajar.

(4) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas sifat:
a. interaktif;
b. holistik;
c. integratif;
d. saintifik;
e. kontekstual;
f. tematik;
g. efektif;
h. kolaboratif;
i. inovatif;
j. berpusat pada peserta didik; dan
k. mandiri.

(5) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(6) Pelaksanaan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
b. pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa Program PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan;
c. lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;
d. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
e. PPL; dan
f. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

(7) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur dengan ketentuan: 
a. direncanakan dan dikoordinasikan antara LPTK, dinas pendidikan, Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra;
b. dilaksanakan di Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, pusat pelatihan, atau yang setara pada satuan pendidikan tertentu;
c. dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester;
d. dilaksanakan dengan beban 16 (enam belas) sks; dan
e. disupervisi dan dinilai oleh Dosen bersertifikat pendidik dan Guru Pamong bersertifikat pendidik sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

(8) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
a. orientasi dan adaptasi;
b. diskusi dan revisi perangkat pembelajaran dengan Guru Pamong;
c. praktik pembelajaran;
d. pelaksanaan penelitian tindakan kelas; dan
e. praktik melaksanakan tugas profesi Guru yang lain.

(9) Program PPG diselenggarakan:
a. setelah Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG;
b. setelah program sarjana nonpendidikan atau sarjana terapan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG; atau
c. setelah program sarjana atau sarjana terapan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara LPTK dengan perguruan tinggi nonkependidikan atau dunia usaha dan dunia industri untuk Guru produktif pada sekolah kejuruan.

(10) Beban belajar Program PPG Prajabatan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) sks.

(11) Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. 

(12) Mahasiswa Program PPG yang belum memenuhi kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional dapat diberikan program penguatan kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional.

Bagian Kelima
Standar Penilaian

Pasal 21
(1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

(2) Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
b. proses dan produk PPL;
c. uji kompetensi; dan
d. penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

(3) Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.

(4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru.

(5) Peserta yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.

(6) Sertifikat pendidik diperoleh melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh LPTK bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi. 

Bagian Keenam
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 22
(1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

(4) Selain latar belakang bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dosen untuk pendidikan produktif kejuruan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan.

(5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

(6) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

(7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

(8) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

(9) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki jabatan paling rendah Guru Madya. 

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 23
(1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

(2) LPTK penyelenggara Program PPG disamping memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
a. laboratorium Pembelajaran Mikro;
b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi;
c. Asrama Mahasiswa/sarana lain; dan
d. Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra.

(3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

(4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap bidang kajian keilmuan pendidikan paling sedikit terdiri atas:
a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
b. laboratorium sains dan atau teknologi;
c. studio;
d. praktik bengkel; dan
e. jenis laboratorium lainnya yang relevan.

(5) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
a. bahan ajar;
b. bahan uji; atau 
c. produk akademik.

(6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin kepala dan dibantu tim yang paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
a. teknologi informasi dan komunikasi;
b. penelitian pendidikan; dan
c. teknologi pembelajaran.

(7) Asrama Mahasiswa/sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.

(8) Sekolah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai sarana penyiapan calon Guru profesional, serta untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.

(9) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai Sekolah Laboratorium dan atau tempat pelaksanaan PPL.

(10) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa satuan pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B dan ditetapkan melalui nota kesepahaman antar lembaga.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan

Pasal 24
(1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian pembelajaran pada tingkat Program Studi dan LPTK.

(2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

(3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran melibatkan Sekolah Mitra.

(4) Pengelolaan PPL dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan Sekolah Mitra.

(5) Peserta Program PPG dalam satu kelas paling banyak 20 (dua puluh) orang.

(6) Pengelolaan pendidikan di asrama merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyiapan calon Guru profesional.

Bagian Kesembilan
Standar Pembiayaan

Pasal 25
Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB VII
STANDAR PENELITIAN PROGRAM PPG

Pasal 26
(1) Standar penelitian Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program PPG berupa penelitian yang relevan dengan permasalahan pembelajaran.

BAB VIII
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PPG

Pasal 27
(1) Standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Lembaga penyelenggara Program PPG melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

BAB IX 
PENYELENGGARA PROGRAM PPG

Pasal 28

(1) LPTK penyelenggara Program PPG terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

(2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Program Studi.

(3) LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG yang akan diselenggarakan.

(4) Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM.

(5) Ketentuan mengenai peringkat terakreditasi yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Program PPG ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 29
(1) Dosen tetap yang ditugaskan untuk mengelola Program PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
a. Dosen pengelola program; dan
b. Dosen bidang studi.

(2) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang.

(3) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

(4) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan.

(5) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik magister atau magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor. 

(6) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

(7) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

(8) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

(9) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

(10) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

Pasal 30
(1) LPTK penyelenggara Program PPG produktif kejuruan melibatkan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, industri, dan praktisi yang relevan dalam proses pembelajaran.

(2) Penyelenggaraan Program PPG yang berkaitan dengan karakteristik bidang keahlian kejuruan, seni, olah raga, dan keahlian khusus lainnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian baik nasional dan atau internasional. 

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31
Standar Pendidikan Guru dievaluasi dan disempurnakan oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global serta perkembangan bidang ilmu.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. pengelolaan dan penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
b. ketentuan mengenai program pendidikan Guru yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, TTD.
MOHAMAD NASIR

    Download Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.pdf

    Sumber: http://bsnp-indonesia.org

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Follow Me

    Popular Posts