DIRJEN PAUD DIKMAS: "SEKOLAH JANGAN MEMAKSAKAN UNBK BILA BELUM SIAP"

SUARAPGRI - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sudah terbukti lebih baik hasilnya dibanding dengan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).


Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam menyelenggarakan ujian tersebut. Untuk itu sekolah tidak perlu memaksakan UNBK apabila belum siap.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas), Abdul Kahar saat mendampingi Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Banten di Serang, Senin (13/11).

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Engkos Kosasih, mengatakan, banyak sekolah di Banten yang mengalami kendala dalam menyelenggarakan UNBK, antara lain kurangnya SDM, gedung, listrik, jaringan internet yang belum merata serta minimnya peralatan. Untuk itu pihaknya mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Engkos merinci, ada 980 dari 1.335 SD dan 81 dari 632 SMK yang belum melaksanakan UNBK, sedangkan di SMA hanya 8 yang masih menerapkan UNKP.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X yang memimpin rombongan, Ferdiansyah  mengatakan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga bisa dipakai untuk melaksanakan UNBK.

Selama ini, menurut Ferdiansyah, UNBK pendidikan non-formal dilaksanakan di SMK yang akibatnya dapat membebani kegiatan di SMK maupun di PKBM.

Pada kesempatan itu Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim, mengatakan, rata-rata lama belajar di Banten adalah 8,37%, angka partisipasi murni (APM) tingkat pendidikan menengah 57%  dan indeks pembangunan manusia  (IPM) 70,96.  Untuk itu, Pemerintah provinsi Banten akan berusaha mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan agar sejajar dengan provinsi lain.

Kunjungan kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat ke provinsi Banten adalah dalam rangka reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018.

Terkait dengan pendidikan, tim melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang serta peninjauan ke sekolah-sekolah serta PKBM di kabupaten Tangerang. (sumber: kemdikbud.go.id)

Comments