Selasa, 10 Oktober 2017

PENJELASAN MENKUMHAM TERKAIT SISTEM PEMERINGKATAN SELEKSI CPNS 2017

CPNS 2017 - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly merasa perlu merespons polemik tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 24 Tahun 2017 yang merevisi PermenPAN-RB Nomor 22 Tahun 2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS 2017.

PermenPAN-RB Nomor 24 Tahun 2017 memuat penyesuaian untuk formasi penjaga tahanan atau sipir dalam Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menurutnya, para CPNS harus memahami bahwa pekerjaan sebagai sipir menuntut integritas, kecerdasan, dan kesiapan jasmani maupun rohani.


“Adik-adik SMA yang baru lulus dan melamar CPNS menjadi sipir harus mengetahui kerjanya bukan pakai dasi. Melainkan, harus menjaga keamanan lapas dan rutan 24 jam. Tahu kerjaannya seperti apa, apa bisa tahan menghadapi tahanan. Silakan lihat video Srikandi Kemenkumham apa saja tugas sipir-sipir perempuan itu,” tuturnya saat temui di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Senin (9/10).

Selain itu juga, penerbitan PemenPAN-RB Nomor 24 Tahun 2017 dalam seleksi CPNS Kemenkumham juga disebabkan banyak peserta yang tidak memenuhi syarat 3 kali formasi nilai passing grade. oleh karena itu, digunakan cara pemeringkatan guna memenuhi kuota 14.000 penjaga tahanan sekaligus memberikan rasa keadilan kepada putra daerah untuk menjadi PNS di daerahnya sendiri.

Menkumham memandang hal tersebut menjadi peringatan juga kepada daerah supaya lebih perhatian pada sektor pendidikan. Sebab, banyak lulusan SMA gagal memenuhi computer assisted test (CAT). Padahal, pemerintahan sekarang sudah menggunakan CAT untuk menyaring pegawai yang memiliki kompetensi tinggi.

Kemenkumham juga sudah menerapkan CAT untuk seleksi masuk Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AKIM). 
“Dan untuk naik pangkat di Kemenkumham sudah menggunakan juga tes CAT. Apa boleh buat, demi menyaring pegawai berkualitas,” kata Yasonna.

Menteri Yasonna pun menjamin proses seleksi CPNS Kemenkumham 2017 sudah berjalan dengan adil dan objektif. Dia bahkan tidak akan segan-segan bertindak tegas jika ada oknum Kemenkumham yang berbuat culas dengan menjadi calo.

"Kalau ada oknum Kemenkumham yang bermain jadi calo langsung berhadapan dengan saya," tegasnya saat cara teleconference bersama kepala kanwil Kemenkumham se-Indonesia. 

Lebih lanjut lagi Yasonna mengatakan, Kemenkumham memang memperoleh kuota CPNS lebih tinggi daripadai instansi lain. Kuotanya mencapai 17.526 CPNS.

Namun, Yasonna juga mewanti-wanti bahwa proses seleksi CPNS Kemenkumham tetap harus berjalan bersih dan transparan. Pesertanya pun harus memiliki integritas tinggi sebagaimana janji Yasonna kepada Presiden Joko Widodo dan masyarakat luas.

"Hati-hati, mata orang ditujukan pada kita, jangan kena Saber Pungli, jadi setop. Lebih baik berjalan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Yang mau cawe-cawe setop,” ujar Yasonna.

Menteri asal Sumatera Utara itu memerinci, lowongan terbanyak pada seleksi CPNS Kemenkumham 2017 memang untuk posisi penjaga tahanan. Yaitu, sebanyak 14.000 orang yang  terdiri atas  280 putra/putri Papua dan Papua Barat, serta umum 13.720 orang.

Menkumham menjelaskan, sejak pendaftaran dibuka pada Agustus 2017 lalu, sedikitnya ada 1.116.138 orang yang mendaftar. Kemudian pendaftar yang lulus verifikasi sebanyak 516.305 orang. Adapun peserta yang lulus tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjumlah 51.754 orang.

Selanjutnya, mulai Senin ini (9/10) hingga Jumat mendatang (13/10) ada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk peserta sarjana dan dokter. Sementara tes SKB bagi lulusan diploma dan SMA dilakukan mulai 30 Oktober hingga 2 November mendatang, yang diikuti pengumuman kelulusan akhir pada 9 November 2017.

Menteri Yasonna pun berharap kepada seluruh jajaran Kemenkumham supaya memantau proses seleksi CPNS di kementerian yang dipimpinnya agar berjalan objektif dan adil. Sehingga, CPNS Kemenkumham yang lolos seleksi 2017 ini betul-betul berhasil dan berdaya guna saat kelak bekerja.

"Saya meminta kepada seluruh kepala Kantor Wilayah Kemenkumham jangan cederai kepercayaan yang diberikan ini kepada kita. Oleh karena itu, pelaksanaan di daerah harus betul-betul transparan," tegasnya. (jpnn.com)

0 komentar:

Posting Komentar

Follow Me

Popular Posts