Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Mengajar di Daerah Tertinggal. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Mengajar di Daerah Tertinggal. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Kamis, 30 November 2017

MENDIKBUD: HARUS DUDUK BERSAMA UNTUK PECAHKAN MASALAH GURU

SUARAPGRI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, seluruh pihak harus duduk bersama untuk mengambil kebijakan untuk memecahkan masalah guru seperti masalah rekrutmen, distribusi yang belum merata serta kesejahteraan guru.

"Perlu adanya peran pemerintah daerah untuk ikut serta melakukan redistribusi guru, meningkatkan kesejahteraan guru yang masih di bawah standar minimum," kata Menteri Muhadjir.


Muhadjir Effendy mengatakan, Indonesia masih kekurangan guru tetapi tidak banyak, dan guru-guru tersebut khususnya untuk guru sekolah negeri memiliki status yang beragam, ada yang sudah PNS, ada yang sudah mendapatkan sertifikat profesi, ada yang belum mendapatkan sertifikat profersi dan banyak juga guru yang berstatus honorer.

Data dari Kemendikbud menyebutkan, ada sekitar 737 ribu guru yang statusnya sebagai guru tidak tetap di sekolah negeri, itu belum termasuk guru agama yang jadi wewenang Kementerian Agama (Kemenag), sehingga diperkirakan jumlah guru yang tidak tetap sekitar 840 ribu guru.

Oleh sebab itu, Mendikbud Muhadjir menyoroti perlunya tata kelola guru yang menyeluruh karena sudah sekitar tujuh tahun tidak melakukan penerimaan guru secara reguler.

"Untuk kepastian posisi apakah sebagai pns atau aparat sipil negara itu harus ditelaah bersama-sama, seperti yg kita tahu dengan adanya otonomi daerah pendidikan itu wewenang pemerintah kabupaten dan kota," ucap Muhadjr Effendy.

Dia mengatakan, memecahkan masalah guru maka semua pihak perlu duduk bersama, seperti dengan Kementerian PAN-RB yang tahu persis berapa jumlah guru yang dapat direkrut oleh pemerintah, kemudian harus bicara dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai masalah anggaran, dan tidak kalah penting dengan Kemendagri.

Adanya otonomi daerah dimana fungsi pendidikan menjadi wewenang provinsi/kabupaten/kota, maka Kemendagri memiliki jalur langsung dengan guru.

Sementara itu, mengenai kesejahteraan guru dia mengatakan, pemberian tunjangan profesi guru bagi guru yang telah tersertifikasi, serta tunjangan khusus bagi guru yang mengabdi di daerah khusus akan terus menjadi perhatian.

"Banyak skema tunjangan pada guru, ada tunjangan profesi untuk guru yang sudah dapat sertifikat profesi, ada tunjunangan kemahalan untuk guru yang mengajar di tempat khasus, dan tunjuangna khusus lain. Pendapatan tidak merata di kalangan guru, ada guru sudah mendapat tunjangan tapi ada juga guru yang status honorer. Maka ini perlu ditata mengenai pembebanan guru yang pendapatannya berbeda itu," ujarnya.

Selain itu juga, untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas, pemerintah akan meingkatkan guru-guru yang memiliki keahlian ganda untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kejuruan.

Untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah pemerintah menyediakan program afirmasi, terdiri dari Program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar,Terdepan dan Tertinggal, program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS dan program diklat berjenjang bagi pendidikan PAUD. (sumber: antaranews.com)

Minggu, 03 Desember 2017

HARAPAN DARI PRESIDEN JOKOWI UNTUK GURU HONORER, TAHUN DEPAN ADA PENGANGKATAN

SUARAPGRI - Para guru yang selama ini berstatuskan sebagai honorer, guru bantu atau non-CPNS masih memiliki harapan dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak Hari Guru Nasional ((HGN) di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, kemarin (2/12).


Puncak HGN selain dipadati30 ribu guru, juga dihadiri Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Pada kesempatan itu, Jokowi menuturkan, negara sedang giat membangun infrastruktur. Tujuannya adalah pemerataan pembangunan ekonomi.

Karena itu, anggarannya harus dibagi-bagi antara infrastruktur dan penambahan pegawai negeri baru. Termasuk untuk mengisi kekurangan guru PNS di daerah.

"Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi, dan kualifikasi diutamakan," tuturnya, lantas disambut riuh para guru.

Presiden Jokowi menegaskan kepada jajarannya supaya jangan sampai menutup kesempatan bagi guru-guru tidak tetap yang sudah mengabdi lama untuk bisa menjadi PNS.

Termasuk para guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Secara khusus, Jokowi memerintah Mendikbud, Menteri PAN-RB Asman Abnur, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk membahas teknis pengangkatan CPNS guru tahun depan.

Jokowi berpesan supaya pengangkatan CPNS guru berjalan baik dan sesuai ketentuan.

"Sekali lagi, tanpa menghilangkan kesempatan bagi guru tidak tetap (atau guru honorer, Red)," ujarnya.

Jokowi juga menjawab aduan dari ketua umum PGRI soal pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan beban urusan administrasi yang dialami guru.

Dia mengakui bahwa tugas guru adalah mendidik siswa sebaik-baiknya sehingga harus lebih banyak waktu mendampingi anak-anak. Untuk urusan administrasi terkait kenaikan pangkat, pencairan TPG, inpassing, dan sertifikasi, dia berharap bisa disederhanakan.

"Jangan diruwet-ruwet, dimbulet-mbulet. Harus disederhanakan," pungkasnya.

Kemudian, soal pencairan TPG, Jokowi juga mengatakan, akan mengawal langsung. Dia berjanji melihat langsung perkembangan pencairannya.

Untuk itu, dia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk pencairan TPG bisa dibangun dengan baik. Jokowi tidak ingin mendengar keluhan guru bahwa pencairan TPG molor atau terlambat.

Unifah Rosyidi berharap pernyataan Jokowi yang membuka kesempatan untuk guru honorer menjadi CPNS tahun depan benar-benar terwujud. (sumber: jawapos.com)

Follow Me

Popular Posts