Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri SERTIFIKASI. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri SERTIFIKASI. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Kamis, 14 September 2017

Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Berikut ini adalah berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Download file PDF.

Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen:

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  2. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain. 
  3. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
  4. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Sertifikasi Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen.
  5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
  6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
  8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
(1) Setiap Dosen harus mengikuti Sertifikasi Dosen.
(2) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Dosen yang:
a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister atau setara;
b. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan
c. berstatus sebagai:
  1. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan memiliki NIDN;
  2. dokter pendidik klinis penuh waktu yang memiliki NIDK; atau
  3. Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK.

Pasal 3
(1) Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal.

(2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
a. sosialisasi Sertifikasi Dosen kepada calon peserta Sertifikasi Dosen;
b. validasi dokumen dan portofolio peserta Sertifikasi Dosen; dan
c. koordinasi pelaksanaan Sertifikasi Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 4
(1) Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik.
(2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional Dosen dalam bentuk penilaian terhadap dokumen yang mendeskripsikan:
a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma Perguruan Tinggi;
b. persepsi dari atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan
c. pernyataan diri tentang kontribusi Dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Sertifikasi Dosen dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(4) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang sertifikat pendidik melaksanakan tugas sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Menteri menetapkan kuota nasional peserta Sertifikasi Dosen setiap tahun.
(2) Direktur Jenderal menetapkan nama peserta Sertifikasi Dosen.

Pasal 6
(1) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sertifikat pendidik.
(2) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program Sertifikasi Dosen.
(3) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Sertifikasi Dosen pada periode berikutnya.
(4) Perguruan Tinggi yang mengusulkan Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melakukan pembinaan terhadap Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7
(1) Sertifikasi Dosen diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.
(2) Kriteria Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki:
a. program pascasarjana;
b. program studi yang relevan; dan/atau 
c. peringkat terakreditasi A/Unggul.
(3) Dalam hal Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memiliki kinerja yang baik berdasarkan evaluasi oleh Kementerian, dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan Sertifikasi Dosen oleh Menteri.

Pasal 8
(1) Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi Dosen harus melaporkan pelaksanaan penilaian portofolio setiap tahun kepada Menteri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta Sertifikasi Dosen.
(3) Tata cara pelaporan pelaksanaan penilaian portofolio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4) Direktur Jenderal menetapkan nomor registrasi sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.

Pasal 9
Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
(1) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian dibebankan kepada anggaran Kementerian.
(2) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk Dosen tetap Perguruan Tinggi di kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian dibebankan kepada anggaran kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian atau sumber lain yang sah.
(3) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan tunjangan profesi Dosen untuk dokter pendidik klinis yang memiliki NIDK dibebankan kepada anggaran institusi yang menjadi satuan administrasi pangkal yang bersangkutan atau sumber lain yang sah.
(4) Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen untuk Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK dapat dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan.

Pasal 11
Pelaksanaan Sertifikasi Dosen diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2017
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMAD NASIR

    Download Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.pdf

    Sumber: http://jdih.ristekdikti.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Sabtu, 28 Oktober 2017

    Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK

    Berikut ini adalah berkas Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK. Download file format PDF dan .docx Microsoft Word.

    Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK
    Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK

    Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK

    Berikut ini kutipan teks keterangan mengenai Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK:

    Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, BNSP mendapatkan tugas untuk:
    1. Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK;
    2. Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dan tenaga pendidik SMK;
    3. Mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama
    Untuk melaksanakan tugas BNSP telah menyusun Rencana Aksi Nasional Sertifikasi Bagi Siswa SMK yang memuat rencana pelaksanaan kegiatan sertifikasi tahun 2016 sampai 2019 dan pengaturan pelaksanaan sertifikasi bagi siswa SMK. Untuk menjadi acuan bagi semua pihak terkait, maka pengaturan pelaksanaan sertifikasi bagi siswa SMK selanjutnya dituangkan dalam pedoman ini.

    Pelaksanaan Sertifikasi bagi Lulusan SMK
    4 (empat) pilihan pola untuk pelaksanaan sertifikasi bagi lulusan SMK:
    1. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P-1 SMK hanya untuk siswa dari SMK yang bersangkutan dan siswa SMK yang ditetapkan menjadi jejaring kerja (networking) sertifikasi kompetensi LSP P1 SMK ditetapkan oleh Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas Pendidikan Propinsi.
    2. Pola Pelaksanaan Sertifikasi oleh LSP P2 hanya untuk siswa dari SMK-SMK yang belum memiliki LSP P1 dan berada dalam sector dan/atau lingkup wilayah tertentu.
    3. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P3 hanya untuk siswa dari SMK yang memiliki kesamaan skema sertifikasi dengan LSP P3 tetapi belum memiliki LSP P1 dan LSP P2 pada wilayah tertentu.
    4. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) hanya untuk siswa SMK pada wilayah tertentu dank arena pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh BNSP dan Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas Pendidikan Propinsi.

      Download Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK



      Download File:

      Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK.pdf
      Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK.docx

      Sumber:
      https://psmk.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas dengan kategori SMK lainnya di bawah ini.


      Jumat, 07 April 2017

      Downlod Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru Terbaru Tahun 2017

      Salam dunia pendidikan. Kali ini kami akan membagikan sebuah Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru Terbaru Tahun 2017 untuk anda, yang mungkin bisa membantu anda untuk memudahkan pekerjaan, dan semoga bermanfaat.

      Berikut ini kami bagikan Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru Terbaru Tahun 2017, yang dapat dijadikan sebagai pedoman/tuntunan bagi Bapak/Ibu yang sedang atau akan melaksanakan Sergur 2017. Untuk lebih lengkapnya silahkan dapat langsung disimak di bawah ini.




      Pedoman Sergur ( Sertifikasi Guru ) terbaru 2017 ini berisi aturan dan prosedur proses penetapan peserta sertifikasi guru. Dimulai dari informasi daftar calon peserta, proses verifikasi dan validasi data calon peserta, dan jadwal penetapan peserta. Pedoman ini perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru di pusat dan di daerah. Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta sertifikais guru. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut.

      Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

      Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, mulai tahun 2016 dilaksanakan sertifikasi guru melalui Pendidikan profesi Guru (SG-PPG) untuk guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 31 Desember 2015. Di samping itu, masih dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan latihan Profesi guru (PLPG) bagi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005.

      Pelaksanaan sertifikasi guru Tahun 2017 dimulai dengan pembentukan konsorsium sertifikasi guru (KSG) di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, panitia sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dilanjutkan dengan pendataan peserta dan penetapan peserta. Oleh sebab itu perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017 agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru.

      Untuk lebih jelasnya mengenai Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru Terbaru Tahun 2017 kami juga sediakan link downloadnya yang berupa file pdf, silahkan diunduh pada link di bawah ini.

      [DOWNLOAD] Pedoman Penetapan Sergur Tahun 2017 

      Sumber : atirta13.com

      Demikian postingan admin kali ini semoga dengan adanya Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru di atas dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi Bapak/Ibu peserta sertifikasi 2017. Silahkan dapat langsung diunduh dan jangan lupa untuk dibagikan lagi.
      Terimakasih sudah berkunjung di bloog admin semoga semua yang kami sediakan dibloog ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua sekian dan wassalam wr wb.

      Rabu, 29 Maret 2017

      Download Surat Edaran Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Guru ( UKG ) 2017

      Salam dunia pendidikan. Kali ini kami akan membagikan sebuah Surat Edaran Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Gru (UKG)  2017 aplikasi untuk anda, yang mungkin bisa membantu anda untuk memudahkan pekerjaan, dan semoga bermanfaat.

      Berikut ini kami bagikan informasi mengenai surat edaran pelaksanaan Sertifikasi guru dan uji kompetensi guru yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Terdapat beberapa ketentuan baru dalam sebagai syarat utama penentuan peserta sertifikasi dan uji kompetensi guru tahun 2017.

      elaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Guru ( UKG ) 2017
      Dengan hormat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memulai rangkaian kegiatan sertifikasi guru tahun 2017. Dalam waktu dekat, ada 2 kegiatan sertifikasi guru yang harus dilaksanakan yaitu pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Ualang 1 dan Pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2017.

      Peserta UKG ulang 1 adalah peseta PLPG yang belum lulus UKG setelah PLPG tahun 2016, Peserta sertifikasi guru tahun 2017 adalah :
      • Guru yang telah memenuhi syarat, telah melalui proses verivikasi, dan telah memiliki status disetujui A1 pada tahun 2016;
      • Guru peserta dan pendamping program keahlian ganda tahun 2016 yang telah memenuhi syarat.
      Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud, kami mohon bantuan dan kerjasama Saudara untuk beberapa hal berikut.
      • Menyampaikan informasi kepada guru tentang proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2017 dan UKG Ulang.
      • Memverivikasi kelengkapan berkas peserta sertifikasi guru tahun 2017
      • Mengirimkan berkas peserta sertifikasi guru tahun 2017 ke LPMP
      • Mencetak dan menandatangini format A15. Mengirim dokumen/berkas peserta sertifikasi guru tahun 2017 dan format A1 ke LPMP.
      Adapun jadwal pelaksanaan UKG ulang 1 akan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 29 April 2017 dan sertifikasi guru tahun 2017 akan dimulai pada bulan Mei 2017 dengan rincian tahapan sebagaimana terlampir. Informasi secara lengkap mengenai proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2017 tercantum pada Buku 1 Pedoman penetapan Peserta Tahun 2017.

      Untuk lebih lengkapnya silahkan diunduh Surat Edaran Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Guru ( UKG ) 2017 pada link dibawah ini. 
      Sumber : filenya.com

      Demikianlah postingan admin kali ini yang mengenai Surat Edaran Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Guru ( UKG ) 2017 semoga dafat bermanfaat bagi Bapa/Ibu, silahkan diunduh dan jangan lupa untuk dibagikan kesesama yang lain, terimakasih dan wassalam wr wb.

      Rabu, 05 April 2017

      Buku Pedoman Sertifikasi Guru, Edaran & Jadwal Lengkap Tahun 2017 Terbaru

      Salam dunia pendidikan. Kali ini kami akan membagikan sebuah Buku Pedoman Sertifikasi Guru, Edaran & Jadwal Lengkap Tahun 2017 untuk anda, yang mungkin bisa membantu anda untuk memudahkan pekerjaan, dan semoga bermanfaat.

      Buku Pedoman Sertifikasi Guru, Edaran & Jadwal Lengkap Tahun 2017 - Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi guru pada Tahun 2017 merupakan tahun ke 11 pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka dari itu diperlukannya sebuah pedoman yang lengkap agar dalam tahapan tahap mengeni sertifikasi bisa berjalan dengan lancar, jika bapak/ibu guru berkenan mengunduh file dokumen pedoman sertifikasi terbaru tahu 2017 ini lengkap kami sudah sediakan dalam bentuk dokumen.docx :
      Silahkan download buku pedoman lengkap diatas insya allah berguna dan dibaca mudah mudahan bermanfaat bagi bapak/ibu guru semua.

      Persyaratan Peserta Segur 2017
      1. Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik
      2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
      3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan
      4. Memiliki status sebagai guru tetap (GT) dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap.
      5. Bagi GT bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum HAM
      6. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru honor tetap dengan gaji dari APBD dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/ Gubernur) minimum 2 tahun terakhir berturut-turut
      7. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir (bagi guru yang linier kualifikasi akademik dengan bidang studi sertifikasi melampirkan SK terakhir)
      8. Pada tanggal 1 Januari 2018 belum memasuki usia 60 tahun
      9. Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015
      10. Sehat jasmani (jiwa dan raga) dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;Urutan Prioritas Penetapan Peserta
      Untuk Info Terkait Sertifikasi 2017 bisa rekan rekan akses pada link dibawah ini :
      Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai sertifikasi guru tahun 2017 ini mudah mudahan bapak/ibu guru semua diberi kelancaran dalam sertifikasi pada tahun ini, terimakasih.

      Terimakasih sudah berkunjung di bloog admin semoga semua yang kami sediakan dibloog ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua sekian dan wassalam wr wb.

      Selasa, 12 September 2017

      SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

      Berikut ini adalah berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Download file PDF.

      SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017
      SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

      SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017:

      KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4951 TAHUN 2017
      TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH
      TAHUN 2017


      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      DIREKTURAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

      Menimbang:

      a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

      b. Bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan program sertifikasi guru madrasah dimaksud, dipandang perlu menetapkan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

      c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017;

      Mengingat:

      1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
      2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
      3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah • dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
      6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
      7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
      8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
      9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
      10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
      11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
      12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
      13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
      14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
      15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
      16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
      17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
      18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
      19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 192/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
      20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016.

      MEMUTUSKAN:
      KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2017

      Menetapkan:

      KESATU:
      Menetapkan nama-nama calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah tahun 2017 sebagaimana terrcantum dalam lampiran keputusan ini melalui Pola Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru;

      KEDUA:
      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

      Ditetapkan di : Jakarta
      Pada tanggal : 11 September 2017

      An DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, DIREKTUR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
      SUYITNO

        Download SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        SK Penetapan Peserta Sertifikasi PLPG Madrasah 2017.pdf
        Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


        Selasa, 20 Juni 2017

        Berikut Ini Persyaratan Sertifikasi Guru Madrasah Tahun 2017


        Selamat datang di blog pendidikan Tahun Ajar.

        Berikut ini kami bagikan informasi mengenai  Persyaratan Sertifikasi Guru Madrasah Tahun 2017 yang mudah mudahan dapat berguna dan bermanfaat bagi bapak/ibu semua.

        Untuk lebih jelasnya silahkan disimak dibawah ini.
         

        Sehubungan dengan pelaksanaan Program Sertifikasi Guru Tahun 2017, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan lslam Kementerian Agama membuka pendaftaran Sertifikasi Guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

        Pendaftaran sertifikasi secara mandiri paling lambat 3 juli 2017, berikut ini ulasannya Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama mengeluarkan surat Nomor 261A/Dt.I.II/HM.01/2/6/2017 tentang Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah 2017 Baca disini. Surat ini ditujukan kepada:

        1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
        2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupatan/Kota
        3. Kepala Madrasah Negeri dan Swasta


        Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
        • Seluruh guru madrasah wajib melakukan updating data status sertifikasinya secara mandiri melalui SIMPATIKA paling lambat tanggal 3 Juli 2017.
        • Sertifikasi guru tahun 2017 hanya diperuntukkan bagi guru madrasah yang belum pernah mengikuti sertifikasi guru yang difaksanakan oleh instansi manapun.
        • Pendaftaran calon peserta sertifikasi guru dilakukan secara mandiri oleh guru yang berminat mengikuti sertifikasi guru dan diakses secara online melalui aplikasi Disini

        Persyaratan Sertifikasi Guru Madrasah 2017

        Adapun persyaratan umum dari calon peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
        • Berstatus PNS atau Bukan PNS (GTY) pada madrasah negeri dan/atau swasta;
        • Belum pernah memiliki sertifikat pendidik;
        • Diangkat dalam jabatan fungsional guru sebelum tanggal 30 Desember 2005, kecuali guru pada Madrasah Aliyah lnsan Cendekia se-lndonesia;
        • Berkualifikasi akademik minimum S-1/D-lV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki program studiyang memiliki izin penyelenggaraan;
        • Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia pensiun;
        • Memiliki NUPTK dan/atau NPK serta terdaftar aktif sebagai guru di SIMPATIKA.
        • Ketentuan lebih lanjut akan Ciatur melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru bagi Guru Madrasah Tahun 2017. 
        Sumber : atirta13.com

        Baca juga : Syarat dan Berkas Pendaftaran Sertifikasi Guru Kemenag Tahun 2017

          Minggu, 05 Februari 2017

          Inilah Jadwal Pencairan TPG Tahun 2017 Triwulan I II III Dan IV

          Informasi terkini yang admin bagikan mengenai Jadwal Pencairan TPG Tahun 2017 Triwulan I II III Dan IV seputar jadwal pencairan tunjangan profesi guru untuk periode triwulan I, II, III dan IV Tahun 2017. Jadwal pencairan TPG 2017 atau tunjangan profesi guru untuk naungan Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional) sudah bisa Anda ketahui sebagai informasi mengenai kelanjutan dari program sertifikasi guru 2017 ini. Informasi sertifikasi guru 2017, khususnya untuk Kemendiknas untuk saat ini memang belum dibuka. Mungkin periode triwulan II pembukaan sertifikasi guru 2017 sudah bisa kita lihat.

          Inilah Jadwal Pencairan TPG Tahun 2017 Triwulan I II III Dan IV
          Join Site Untuk Mendapatkan Info Selanjutnya

          Jadwal Pencairan TPG 2017 Bisa Anda Ketahui di Juknis Dibawah ini!!
          Juknis pencairan sertifikasi guru 2017 yang saat ini sudah keluar merupakan pedoman bagi kita semua untuk mengetahui penyaluran tunjangan profesi guru 2017 ini. Untuk itu, Anda perlu mengetahui sejauh mana juknis itu menerangkan penyaluran dana sertifikasi 2017 ini. Ambil juknisnya dibawah;
          Beberapa persyaratan sertifikasi guru untuk naungan Kemendiknas dan Kemanag, mungkin berbeda. Tapi intinya sama untuk menjaring guru-guru yang benar profesional dan berhak mendapatkan sertifikat pendidik serta layak mendapatkan tunjangan profesi.

          BACA JUGA :
           Adapun yang diatur dalam juknis dan persyaratan, meliputi sebagai berikut;

          Pendaftaran sertifikasi guru Kemenag dan Kemendiknas memang tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Buat Anda-anda informasi sertifikasi guru 2017 sudah bisa disimak adalah sebagai berikut.

          Berkas sertifikasi guru 2017 juga bisa Anda dapatkan dengan mengetahui berkas-berkas guru yang sudah mengikuti sertifikasi guru tahun lalu. Atau Anda bisa lihat syaratnya dibawah;
          1. Bagi Guru PAI yang telah mendaftar sertifikasi tahun 2016 wajib untuk mengupdate/mendaftar kembali sesuai Persyaratan yang berlaku (terlampir) [DOWNLOAD DISINI]
          2. Mengisi Formulir daftar nama Calon peserta sertifikasi guru PAI tahun 2016 Format (A1) (terlampir)  [DOWNLOAD DISINI]
          3. Mengisi formulir Program Microsoft Office Excel (Format Terlampir >> UNDUH DISINI) , dan di masukan ke Flash Disk/CD
          4. Foto Copy KTP
          5. Foto Copy Ijazah terakhir dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
          6. Foto Copy Print Out NUPTK
          7. Surat pernyataan dibuat sendiri ber-materai 6.000 dan diketahui oleh Kepala Sekolah (Format terlampir) [DOWNLOAD DISINI]
          8. Foto Copy Izin Operasional Sekolah / Pendirian Sekolah
          9. Foto Copy SK Pengangkatan Pertama sebagai GURU TETAP PAI (NON PNS) / SK CPNS, sampai dengan SK terakhir, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (SECARA TERUS MENERUS SETIAP TAHUN)
          10. Foto Copy SK Pembagian Tugas beserta lampirannya/ jadwal Pelajaran tahun 2015/2016 yang telah dilegalisir
          11. Bagi Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik mata pelajaran lain, harus melampirkan fotocopy sertifikat pendidik dan NRGnya .Persyaratan di atas dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing dimasukkan ke dalam map biola snelhekter, untuk
          12. Kemenag warna Hijau, Diknas Warna Kuning dan Non PNS warna Merah
          13. Semua berkas yang telah lengkap Glangsung ke panitia dinas masing-masing
          Demikianlah sekumpulan informasi  jadwal pencairan TPG 2017 yang bisa Anda ketahui. Syarat dan berkas yang perlu Anda lengkapi dan infomasi yang Anda simak menentukan keberhasilan mengikuti sertifikasi nanti, Untuk mendapatkan semua persyaratan diatas dalam bentuk Pdf, Anda juga bisa download dibawah;
          Sekian yang dapat admin sampaikan mengenai Jadwal Pencairan TPG Tahun 2017 Triwulan I II III Dan IV, yang dilasir dari situs www.mzringgo.com , mudah - mudahan bermanfaat, terimakasih . Salam Pendidikan.

          Selasa, 18 April 2017

          Pendaftaran Sertifikasi Guru Kemenag 2017 Telah Buka Berikut Persyaratannya

          Bagi Anda Bapak/Ibu yang ingin mendaftar Sertifikasi guru 2017 Kemenag (Kementerian Agama) akan segera dibuka dengan beberapa persyaratan baru yang mungkin akan kita ketahui setelah menelusuri beberapa informasi dibawah. Syarat peserta sertifikasi guru Kemenag tahun 2017 kemungkinan tetap sama pada tahun sebelumnya, hanya mekanisme yang berbeda.

          Pembukaan Sertifikasi Guru 2017 Kemenag Siap Dibuka!!
          Untuk mendaftar menjadi peserta sertifikasi, pastinya Anda sebagai guru di lingkungan Kemenag sudah mengetahui jauh-jauh hari sebelumnya. Info sertifikasi guru Kemenag terbaru mungkin belum Anda ketahui, oleh sebab itu untuk mencari lebih jauh sampai dimana proses pelaksanaan sertifikasi guru Kemenag silakan ikuti perkembangannya di website resminya.


          Pendaftaran Sertifikasi Guru Kemenag 2017 Telah Buka Berikut Persyaratannya
          Join Site Untuk Mendapatkan Info Selanjutnya

          Sejauh kita memandang informasi ini sangat penting, perlu kita menyiasati agar tidak ketinggalan di-kemudian hari. Syarat yang dulu kita ketahui janganlah kita lupakan. Untuk itu kami sampaikan syarat yang akan Anda penuhi nanti apabila menjadi calon peserta sertifikasi guru Kemenag tahun 2017 sebagai berikut;
          Bagi Guru PAI yang telah mendaftar sertifikasi tahun 2016 wajib untuk mengupdate/mendaftar kembali sesuai Persyaratan yang berlaku (terlampir)
          1. Mengisi Formulir daftar nama Calon peserta sertifikasi guru PAI tahun 2016 Format (A1)Terlampir
          2. Mengisi formulir Program Microsoft Office Excel (Format Terlampir) , dan di masukan ke Flash Disk/CD
          3. Foto Copy KTP
          4. Foto Copy Ijazah terakhir dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
          5. Foto Copy Print Out NUPTK
          6. Surat pernyataan dibuat sendiri ber-materai 6.000 dan diketahui oleh Kepala Sekolah (Format terlampir);
          7. Foto Copy Izin Operasional Sekolah / Pendirian Sekolah
          8. Foto Copy SK Pengangkatan Pertama sebagai GURU TETAP PAI (NON PNS) / SK CPNS, sampai dengan SK terakhir, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (SECARA TERUS MENERUS SETIAP TAHUN)
          9. Foto Copy SK Pembagian Tugas beserta lampirannya/ jadwal Pelajaran tahun 2015/2016 yang telah dilegalisir
          10. Bagi Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik mata pelajaran lain, harus melampirkan fotocopy sertifikat pendidik dan NRGnya .
          11. Persyaratan di atas dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing dimasukkan ke dalam map biola snelhekter, untuk Kemenag warna Hijau, Diknas Warna Kuning dan Non PNS warna Merah Semua berkas yang telah lengkap diserahkan langsung ke panitia dinas masing-masing
          Atau Anda bisa mendownloadnya berkas lengkap pada link dibawah ini:

          Demikian yang dapat admin sampaikan mengenai Pendaftaran sertififkasi guru kemenag terbaru 2017, mudah - mudahan bermanfaat.Terimakasih Salam Pendidikan.

          Jumat, 27 Oktober 2017

          SERTIFIKASI GURU, BAGAIMANA NASIBNYA KINI?

          SUARAPGRI - Dalam kurun waktu 10 tahun proses sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) telah mencapai angka signifikan.

          Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhammad mengatakan, sejak 2007 hingga 2017, total guru yang sudah tersertifikasi mencapai 1.471.812 orang. Sedangkan, untuk guru yang belum tersertifikasi sekitar 656.150 orang.


          “Melalui kerjasama dengan sekitar 46 Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) diharapkan para guru tersebut dapat dituntaskan proses sertifikasinya lebih lanjut,” ujar Hamid Muhammad dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (27/10/2017).

          Persyaratan guru yang mengikuti sertifikasi melalui PPG sesuai aturan yang berlaku harus berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY) atau guru PNS.

          Jika tanpa Surat Keputusan (SK) GTY, guru akan sulit mengikuti proses sertifikasi karena status gurunya tidak jelas.

          “Selain itu juga, masih banyak guru yang belum berkualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) dan juga ada yang memasuki usia pensiun,” terangnya.

          Tujuan sertifikasi guru dalam mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan untuk kesejahteraan guru sehingga mereka harus dapat meningkatkan kualitas dirinya sebagai guru.

          Menurutnya, banyak pihak yang menyampaikan kritikan bahwa TPG dinilai masih kurang signifikan bagi peningkatan kualitas guru.

          “Ditjen GTK dalam hal ini sebagai unit utama yang menanggani guru dan tenaga kependidikan membuka diri dan menerima masukan dari berbagai pihak, tentunya kritikan yang membangun,” pungkasnya.

          Sejak diberlakukan pada 30 Desember 2005, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menggenjot sertifikasi guru secara berkelanjutan. Langkah persiapan dilakukan pada tahun 2006 dan pelaksanaan sertifikasi mulai tahun 2007.

          Dalam perjalanannya, jumlah guru terus bertambah sehingga belum semua guru dapat tersertifikasi. Meskipun, menurut angka statistik dari data guru tahun 2005 telah tuntas tersertifikasi sejak dimulai sertifikasi pada tahun 2007.

          Di sisi lain, pemerintah masih membutuhkan guru profesional sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru terdapat klausul pemerintah akan membiayai sertifikasi guru yang diangkat hingga 2015 akan disertifikasi.

          Pemerintah melalui Kemendikbud berkomitmen akan menyelesaikan dan menuntaskan proses sertifikasi guru hingga tahun 2019.

          Langkah untuk menuntaskan program tersebut adalah pemerintah akan mendata terlebih dulu kesiapan anggarannya.

          Selain itu juga, Kemendikbud juga harus berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti,  terkait kapasitas LPTK yang akan melaksanakan proses sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru atau PPG.

          Anggaran PPG yang akan dilaksanakan 2017 /2018 tidak lagi dibebankan pada pemerintah pusat, melainkan juga pada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Sebab, anggaran PPG di pemerintah pusat sangat terbatas.

          Rabu, 29 November 2017

          1,6 JUTA GURU INDONESIA BELUM SERTIFIKASI, INI PENJELASAN DIRJEN GTK

          Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

          Salam Sejahtera

          Mendikbudku.com - Sebanyak 1.625.141 guru dari total 3.017.296 guru di Indonesia per Juni 2017, belum sertifikasi. Hal itu menunjukkan penuntasan sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) guru di Indonesia masih belum signifikan.

          Hasil gambar untuk hamid muhammad guru sertifikasi
          Gambar Ilustrasi

          Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad mengungkapkan, total guru yang sudah melakukan sertifikasi sebanyak 1.392.155 guru. Adapun yang belum sertifikasi terdiri atas 308.888 guru pegawai negeri sipil (PNS), sebanyak 596.888 guru tetap yayasan (GTY), dan guru tidak tetap (GTT) sebanyak 719.354 guru. "Kalau GTT ini, memang tidak memenuhi syarat jadi belum disertifikasi," jelas Hamid kepada Republika.co.id pada Selasa (28/11).

          Hamid menjelaskan, sertifikasi guru melalui PPG tersebut memang ditujukan untuk guru yang berstatus PNS atau GTY. Sehingga, jika tanpa Surat keterangan (SK) GTY, guru akan sulit mengikuti proses sertifikasi karena status gurunya tidak jelas.

          "Kemudian, masih banyak guru yang belum berkualifikasi pendidikan Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dan ada juga yang memasuki usia pensiun, jadi tidak memenuhi syarat sertifikasi," kata Hamid menambahkan.

          Hamid menerangkan, tujuan sertifikasi guru dalam mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Sehingga para guru pun akan bisa meningkatkan kualitas dirinya sebagai guru.

          Selain itu, Hamid mengatakan, pembiayaan guru di sekolah negeri dan swasta agak berbeda. Pembiayaan bagi guru yang diangkat di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah seperti PNS atau pegawai kontrak pemerintah (PPPK), nantinya dibiayai sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

          Sedangkan, pembiayaan guru diangkat di lingkungan sekolah swasta, diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. "Hal itu menjadi upaya kami, dalam menjamin kesejahteraan guru-guru," ungkap Hamid.

          Sumber : republika.co.id

          Demikian berita terkini yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare.

          Jumat, 24 November 2017

          Terbaru Yaitu Daftar Pencairan Sertifikasi Guru Triwulan 4 Diberbagai Provinsi Lengkap

          Daftar Daerah Pencairan Sertifikasi Triwulan IV Lengkap Semua Provinsi 2017/2018

          Pencairan Sertifikasi Triwulan IV telah cair menurut kabar yang beredar pencairan sertifikasi guru triwulan 4 kembali akan berlangsung. Jika pada bulan November 2017 lalu kita sudah mengetahui pencairan sertifikasi triwulan III, Lihat Pencairan Sertifikasi Triwulan 3 2017 pastinya Anda penasaran bukan dengan jadwal pencairan sertifikasi triwulan IV ini yang dikabarkan akan cair di bulan desember 2017 adapun berita ini untuk jadwal pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 4 LIHAT DISINI.

          Dan berikut untuk daftar per Provinsi yang sudah bersiap untuk mencairkan tunjangan sertifikasi triwulan 4 pada pertengahan Desember 2017 mendatang, silakan segera di cek :
          1. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam
          2. Provinsi Sumatera Utara
          3. Provinsi Sumatera Barat
          4. Provinsi Riau
          5. Provinsi Kepulauan Riau
          6. Provinsi Jambi
          7. Provinsi Sumatera Selatan
          8. Provinsi Bangka Belitung
          9. Provinsi Bengkulu
          10. Provinsi Lampung
          11. Provinsi DKI Jakarta
          12. Provinsi Jawa Barat
          13. Provinsi Banten
          14. Provinsi Jawa Tengah
          15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
          16. Provinsi Jawa Timur
          17. Provinsi Bali
          18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
          19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
          20. Provinsi Kalimantan Barat
          21. Provinsi Kalimantan Tengah
          22. Provinsi Kalimantan Selatan
          23. Provinsi Kalimantan Timur
          24. Provinsi Kalimantan Utara
          25. Provinsi Sulawesi Utara
          26. Provinsi Sulawesi Barat
          27. Provinsi Sulawesi Tengah
          28. Provinsi Sulawesi Tenggara
          29. Provinsi Sulawesi Selatan
          30. Provinsi Gorontalo
          31. Provinsi Maluku
          32. Provinsi Maluku Utara
          33. Provinsi Papua Barat
          34. Provinsi Papua
          Demikian informasi yang dapat admin sampaikan mengenai Daftar Daerah Pencairan Sertifikasi Triwulan IV Lengkap Semua Provinsi 2017/2018, mudah- mudahan bermanfaat. Terimkasih Salam Pendidikan.

          Follow Me

          Popular Posts