Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri PNS. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri PNS. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 Oktober 2017

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Download file format PDF.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Berikut ini beberapa point penting dan kutipan teks dari isi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS:

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga diatur mengenai beberapa skema pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. Skema-skema itu di antaranya pemberhentian atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, dan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.

Menurut PP ini, PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

“Permintaan berhenti ditolak apabila: a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS; d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/ atau f. alasan lain menurut pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” bunyi Pasal 238 ayat (3) PP ini.

Adapun PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

“Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional) yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan,” bunyi Pasal 240 PP ini.

PP ini juga menyebutkan, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.

Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan, dan pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila PNS sebagaimana dimaksud: a. tidak dapat disalurkan pada instansi lain; b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan c. masa kerja kurang dari l0 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun. Dan apabila sampai dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud tidak dapat disalurkan, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun,” bunyi Pasal 241 ayat (5) PP Nomor 11 Tahun 2017.

PP ini juga menyebutkan, PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau diberhentikan dengan hormat apabila: a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua karena kesehatannya; b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau c. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

    Download PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.pdf

    Sumber: http://peraturan.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Selasa, 17 Oktober 2017

    SEBANYAK 259 RIBU GURU PNS BAKAL PENSIUN, PELUANG BAGI HONORER JADI PNS

    SUARAPGRI - Gelombang pensiun Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jumlah besar bakal terjadi dalam kurun 2017 – 2021. Data dari Kementerian Pendidikan menyebutkan total yang pensiun mencapai 295 ribu orang lebih.
    Kondisi ini menjadi peluang bagi tenaga honorer untuk ’’naik kelas’’ jadi guru PNS.


    Untuk mencari solusi pengisian kekosongan guru PNS tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera berkoordinasi dengan lintas kementerian. Diantaranya dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenag.
    Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman mengatakan, kekosongan guru PNS itu tidak bisa diisi hanya dari rekrutmen guru garis depan (GGD).

    ’’GGD itu kan untuk mengisi kekosongan guru di daerah terpencil dan terluar. Sedangkan, yang pensiun tidak hanya di daerah terpencil,’’ jelasnya di Jakarta kemarin (17/10).
    Selain itu juga, dari sisi jumlah, kuota GGD juga tidak sebanding dengan jumlah guru PNS yang pensiun.

    Contohnya tahun ini kuota guru PNS melalui GGD berjumlah tujuh ribu kursi, namun terisi 6.296 orang guru.
    Sedangkan, jumlah guru PNS yang pensiun tahun 2017 mencapai 38.829 orang. Sementara, tahun depan guru PNS yang pensiun berjumlah 51.458 orang, sedangkan, kuota GGD-nya hanya 2.086 orang.

    Nurjaman mengatakan, teknis rekrutmen guru PNS belum bisa disampaikan. Sebab, pembahasan lintas kementerian masih belum dilaksanakan.
    Namun, dia mengatakan ada kesempatan bagi para guru honorer untuk menjadi PNS. Dengan catatan guru honorer itu memenuhi syarat menjadi guru PNS. Di antaranya minimal berijazah S1 atau Diploma IV.

    ’’Syarat untuk jadi PNS itu sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Bukan kewenangan dari Kemendikbud,’’ jelasnya.
    Namun selama bisa memenuhi syarat, dia mengatakan, sangat memungkinkan bagi guru honorer untuk menjadi PNS.

    Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menjelaskan, pemerintah pusat harus secepatnya membuat analisis kebutuhan riil guru di lapangan.
    “Analisis kebutuhannya harus per satuan pendidikan,’’ katanya. Sehingga kebutuhan guru bisa tergambarkan lebih detail.

    Unifah Rosyidi menuturkan, selama ini pemerintah menyebut rasio guru di Indonesia sudah ideal. Ternyata dalam menghitung rasio tersebut, juga diikutsertakan para guru honorer.
    Menurutnya, pola menghitung seperti itu tidak fair. Perhitungan rasio guru dengan siswa seharusnya hanya menghitung guru PNS.

    Unifah berharap untuk pengisian kekosongan guru PNS akibat pensiun itu memprioritaskan guru honorer.
    Sebab guru honorer banyak yang sudah puluhan tahun membantu pemerintah menambal kebutuhan guru di sekolah negeri.

    ’’Guru honorer jangan seperti habis manis sepah dibuang,’’ ujar Unifah.
    Terkait dengan pola rekrutmen GGD Unifah menuturkan, mulai muncul penolakan. Dia berharap Kemendikbud tidak menerjunkan 100 persen guru PNS baru untuk daerah terpencil.

    Sebaiknya juga mengakomodasi guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi di daerah terpencil.
    Perkara ada yang belum sarjana, kewajiban pemerintah pusat atau daerah untuk menyekolahkan dahulu.(sumber: jpnn.com)

    Berikut Data Pensiun Guru PNS Tahun 2018
    (5 Pemprov dan 5 Pemkab/Pemkot Terbanyak)
    1. Pemprov DKI Jakarta : 2.328 orang
    2. Pemprov Jawa Barat : 874
    3. Pemprov Jawa Timur : 817
    4. Pemprov Jawa Tengah : 781
    5. Pemprov Sulawesi Selatan : 525

    1. Pemkot Palembang : 614
    2. Pemkab Malang : 612
    3. Pemkot Bandung : 548
    4. Pemkab Jember : 540
    5. Pemkab Bandung : 537

    Jumlah Guru PNS Pensiun tahun 2017-2021
    2017 : 38.829 orang
    2018 : 51.458
    2019 : 62.759
    2020 : 72.976
    2021 : 69.757

    Total : 295.779 orang
    (Sumber: Badan Kepegawaian Nasional dan Kemendikbud)

    Rabu, 11 Oktober 2017

    SURAT BKN NOMOR: K.26-30/V.119-2/99 TERKAIT BATAS USIA PENSIUN PNS JABATAN FUNGSIONAL

    Terkait dengan dikeluarkannya Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Bagi PNS Yang Memegang Jabatan Fungsional.


    Mengacu pada Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor:  11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , menurut surat tersebut telah ditentukan sebagai berikut:

    1. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
    2. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan 3) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

    Adapun Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional)  yang ditentukan dalam undang-undang, menurut surat ini, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

    PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, menurut surat ini, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.

    Sedangkan, PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, menurut surat ini, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Surat Kepala BKN ini: 
    a. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun;
    b. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; dan
    c. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama, batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun.

    PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menurut Surat Kepala BKN ini, batas usia pensiunnya diatur sebagai berikut:

    1) berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1957) atau kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun.

    2) berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum 7 April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.

    3) berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.

    4) berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum 7 April 1959) dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

    PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lahir pada bulan April 1957 dan seterusnya serta menduduki jabatan fungsional ahli utama yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam  puluh) tahun, menurut Surat Kepala BKN ini, batas usia pensiunnya menjadi 65 (enam puluh lima) tahun. (sumber: menpan.go.id)

    Minggu, 07 Mei 2017

    Perubahan Pola Gaji Pokok Pns Bakal Lebih Besar Ketimbang Tunjangan

    Perubahan Pola Gaji Pokok Pns Bakal Lebih Besar Ketimbang Tunjangan. Informasi terbaru untuk kawan-kawan PNS langsung dari Kemenpan-RB, Kementerian yang menaungi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini mengeluarkan kebijakan perubahan pola gaji para pegawai PNS di seluruh Indonesia nantinya. Pemerintah akan memasukkan pola penggajian baru bagi pegawai negeri sipil (PNS) ke dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tujuannya agar ketika PNS pensiun penghasilan bulanan yang diterima tak berbeda jauh dengan saat masih aktif.
    Perubahan Pola Gaji Pokok Pns Bakal Lebih Besar Ketimbang Tunjangan
    Join Site Untuk Mendapatkan Info Selanjutnya

    Menurut‎ Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja, selama ini gaji pokok bagi PNS lebih kecil ketimbang tunjangan. Hal ini sangat memengaruhi jumlah iuran untuk pensiun.

    Simak Isi penyampaian  (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja DISINI

    Selama ini, tunjangan yang besar bagi PNS memang tidak diikuti dengan besaran uang pensiun. Karenanya tak heran ketika PNS memasuki masa batas usia pensiun (BUP) banyak yang tidak siap. Sebab, uang pensiun yang diterima‎ berkurang jauh dibanding dengan gaji saat masih aktif.
    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN, salah satu yang diatur adalah penggajian dan tunjangan. Merujuk PP itu maka komponen penghasilan bulana PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Baca Selengkapnya......

    Demikian berita dan informasi terkini tentang Perubahan Pola Gaji Pokok Pns Bakal Lebih Besar Ketimbang Tunjangan yang lansir dari jpnn. mudah - mudahan informasi ini bermanfaat Terimakasih Salam Guru Peduli.

    Senin, 17 April 2017

    Mulai Tahun 2018 PNS Akan Menerima Gaji Rp.14,3 Juta

    Kabar gembira untuk pegawai negeri sipil (PNS) karna Mulai Tahun 2018 PNS Akan Menerima Gaji Rp.14,3 Juta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi sudah merampungkan draf peraturan pemerintah (PP) tentang sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Rencananya, sistem penggajian baru ini akan efektif berlaku mulai 2018.
    Mulai Tahun 2018 PNS Akan Menerima Gaji Rp.14,3 Juta
    Join Site Untuk Mendapatkan Info Selanjutnya

    Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ini draf rancangan PP tersebut dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

    "Kami harapkan September depan sudah selesai dan berlaku mulai tahun anggaran 2018," kata dia kepada Kontan. Adapun besaran gaji pns yang masih tahap teralisasi dapat dilhat dibawah ini :

    Link Download :
    =>CEK Besaran Gaji PNS Semua Provinsi
    =>CEK Besaran Gaji Non PNS Semua Provinsi


    Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri dari tiga komponen, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untuk gaji pokok, akan ada peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran gaji terendah PNS dan gaji tertinggi PNS.

    Gaji pokok tidak lagi berdasarkan masa kerja, tetapi didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab. Saat ini, rasio gaji pokok yang berlaku mencapai 1:3,7. Lihat kenaikan gaji pokok pns DISINI

    Ke depan, rasionya naik menjadi 1:11,9 sehingga gaji pokok tertinggi bisa melonjak Rp 14,3 juta. Penerapan sistem gaji baru akan dilakukan pada 2018 lantaran pemerintah membutuhkan persiapan untuk sosialiasi ke seluruh daerah sekaligus persiapan anggarannya di daerah.

    BACA JUGA :
    =>Daftar Nama PTT Yang Lolos Seleksi CPNS 2017
    =>Jumlah Honorer Semua Kategori Yang Akan Diangkat Jadi PNS Tahun 2017


    Setiawan menjamin sistem baru ini tidak akan menaikkan porsi belanja pegawai yang jumlahnya kini sudah mencapai sekitar Rp 270 triliun per tahun.

    Terkait pemberian manfaat bagi para pensiunan PNS, "calon beleid" ini belum memiliki ketentuan yang jelas agar tidak merugikan PNS dan negara. "Kontribusi yang dibayar negara masih perlu dihitung dan diharmonisasi lagi," kata Setiawan.

    Minggu, 11 Desember 2016

    Daftar Guru PNS Yang Mengalami Kenaikan Pangkat Terbaru Dari BKN

    Informasi mengenai Kenaikan Pangkat akan kembali admin bagikan kenaikan guru PNS dari situs resmi Badan Kepegawaian Nasiona (BKN) http://www.bkn.go.id/ yang dimana data kenaikan pangkat tersebut merupakan update terbaru.
    Untuk selengkapnya anda bisa mengeceknya dibawah ini dengan beberapa link terbaru dibawah : 

    Daftar Guru PNS Yang Mengalami Kenaikan Pangkat Terbaru
    Daftar Guru PNS Yang Mengalami Kenaikan Pangkat Terbaru BKN
    Baca Berita Lainnya:
    Contoh Surat Permohonan SK Bupati/Walikota Untuk Penerbitan NUPTK 2017 CEK DISINI
    Daftar Guru Yang Diangkat PNS, GTT, GTY Dan Honorer Diberbagai Provinsi Lengkap LIHAT DISINI

    <<LIHAT>>  Inilah Syarat Memperoleh Tunjangan Kesra APBD/APBN Bagi PNS Dan Non PNS

    Join Site
    "Dapatkan Informasi Terbaru"
    Daftar Guru PNS Yang Mengalami Kenaikan Pangkat Terbaru Dari BKN

    Update Data Kenaikan Pangkat PNS TMT 1 Oktober 2016 :

    – Update Tanggal 30 November 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 15 November 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 1 November 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 14 Oktober 2016 klik di sini

    Update Data Kenaikan Pangkat PNS TMT 1 April 2016 :

    – Update Tanggal 20 September 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 26 Agustus 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 29 Juli 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 14 Juli 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 30 Juni 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 24 Juni 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 31 Mei 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 17 Mei 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 22 April 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 24 Maret  2016 klik di sini

    – Update Tanggal 16 Maret  2016 klik di sini

    – Update Tanggal 3 Maret  2016 klik di sini

    – Update Tanggal 12 Februari 2016 klik di sini

    Update Data Kenaikan Pangkat PNS TMT 1 Oktober 2015 :

    – Update Tanggal 12 Februari 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 1 Februari 2016 klik di sini

    – Update Tanggal 20 Januari 2016 klik di sini

    – Bulan Desember 2015 klik di sini

    – Bulan November 2015 KLIK DISINI

    – Bulan Oktober 2015 KLIK DISINI

    Update Data Kenaikan Pangkat PNS TMT 1 April 2015 :

    – Bulan September 2015 KLIK DISINI

    – Bulan Agustus 2015 KLIK DISINI

    – Bulan Juli 2015 KLIK DISINI

    – Bulan Juni 2015 KLIK DISINI

    – Bulan Mei  KLIK DISINI

    – Bulan April KLIK DISINI

    – Bulan Maret KLIK DISINI

    Sumber : www.bkn.go.id

    Demikian yang dapat admin bagikan mengenai Daftar Guru PNS Yang Mengalami Kenaikan Pangkat Terbaru Dari BKN, mudah -mudahan info ini bermanfaat serta berguna untuk mengetahui daftar kenaikan gaji guru pns, jangan lupa bagikan kepada rekan guru lainnya. Salam Pendidikan.

    Rabu, 26 April 2017

    Download Persyaratan CPNS 2017 sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017

    Salam dunia pendidikan. Kali ini kami akan membagikan sebuah Persyaratan CPNS 2017 sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 aplikasi untuk anda, yang mungkin bisa membantu anda untuk memudahkan pekerjaan, dan semoga bermanfaat.

    Bagi Bapak/Ibu Guru yang hendak mengajukan diri dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2017, penting untuk mengetahui dan mempersiapkan persayaratan umum yang menjadi patokan dalam seleksi CPNS tahun 2017. Pemerintah secara resmi menginformasikan persyaratan CPNS 2017 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

    Adapun isi dari PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :
    1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
    2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
    7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
    8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
    9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Jabatan tertentu yang dimaksud ditetapkan oleh Presiden.
    Secara lengkap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat diunduh di sini

    Pengadaan CPNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS. Untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional. Untuk menjamin obyektifitas pengadaan PNS secara nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membentuk panitia seleksi nasional pengadaan CPNS.

    Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi instansi pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS. Lowongan Jabatan PNS diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

    Sumber : sekolahdasar.net

    Terimakasih sudah berkunjung di bloog admin semoga semua yang kami sediakan dibloog ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua sekian dan wassalam wr wb.

    Jumat, 21 April 2017

    Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persyaratan CPNS

    Selamat datang di blog pendidikan Tahun Ajar.

    Berikut ini kami bagikan informasi mengenenai Persyaratan CPNS sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017.
    Untuk lebih lebih lengkapnya silahkan dapat langsung disimak dan diunduh di bawah ini.




    Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut dijabarkan syarat pendaftaran seleksi penerimaan CPNS yang terbaru. Diantaranya adalah sebagai berikut:

    1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

    2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

    3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

    4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

    5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

    6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;

    7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

    8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan

    9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Jabatan tertentu yang dimaksud ditetapkan oleh Presiden.

    Pengadaan CPNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS. Untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional. Untuk menjamin obyektifitas pengadaan PNS secara nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membentuk panitia seleksi nasional pengadaan CPNS.

    Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi instansi pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS. Lowongan Jabatan PNS diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

    Baca juga: Persyaratan Sertifikasi Guru PLPG Terbaru Tahun 2017

    Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman. Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PP Nomor 11 Tahun 2017 diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

    Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 

    Sumber : Sekolahdasar.net

    Rabu, 07 Desember 2016

    Daftar Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS 2016

    Informasi mengenai tunjangan akan kembali bagikan kali ini mengenai Daftar Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS 2016 Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2016 sekarang ini, tunjangan insentif guru Non PNS merupakan pengganti tunjangan fungsional yang sudah habis/berakhir. Tapi apakah tunjangan insentif Non PNS Secara fisik mungkin sama, yaitu tunjangan yang diberikan untuk guru bukan PNS. Yang sedikit membedakan yaitu syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah.
    Untuk itu anda bisa mengecek Daftar Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS 2016, Link dibawah ini:

    Daftar Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS 2016
    Untuk selengkapnya anda bisa melihat Daftar Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS 2016 DISINI
    Unduh Contoh SK

    Baca Berita Lainnya:
    Syarat Untuk Mendapatkan Tunjangan Insentif Bagi Guru Non PNS 2016 <<CEK DISINI>>

    Info Pencairan UMK Guru Honorer K2 Sudah Keluar <<Silahkan Dicek>>
    <<LIHAT>>  Inilah Syarat Memperoleh Tunjangan Kesra APBD/APBN Bagi PNS Dan Non PNS
    <<CEK>>Besaran Gaji Guru Honorer yang akan Dianggarkan Diknas Provinsi Tahun 2017

    Join Site
    "Gabung Bersama Kami"

    Demikian yang dapat admin sampaikan mengenai Daftar Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS 2016, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, silahkan dibagikan . Salam Pendidikan.

    Sabtu, 25 November 2017

    TUNJANGAN MENINGKAT, BERAPA PENGHASILAN GURU SAAT INI ?

    Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

    Selamat Malam

    Mendikbudku.com - Hari Guru Nasional diperingati setiap 25 November. Dalam peringatan hari guru kali ini, kesejahteraan guru kini sudah lebih baik. Bagaimana tidak, pendapatan guru kini sudah mencapai Rp 10 juta per bulan.

    Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan pendapatan itu bisa tercapai karena ada tambahan tunjangan.

    Hasil gambar untuk gaji guru
    Gambar Ilustrasi

    "Kalau kesejahteraan guru untuk saat ini memang patut disyukuri, dibandingkan beberapa tahun lalu sudah jauh lebih baik. Kalau nominal sudah bisa hampir Rp 10 juta, bahkan ada yang di atas itu," kata Ramli saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (25/11/2017).

    Ia menuturkan, setidaknya saat ini ada tiga sumber pendapatan guru setiap bulan. Pertama adalah gaji, kedua yaitu tunjangan profesi dan ketiga adalah tunjangan daerah. Untuk tunjangan daerah, baru diperoleh semasa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.

    Sayangnya, kesejahteraan ini, Ramli mengakui masih belum merata. Sebagian besar yang memperoleh pendapatan besar tersebut masih terfokus di kota-kota besar di Indonesia.

    "Jadi masih ada guru yang berpenghasilan Rp 10 juta per bulan, namun juga masih ada yang berpenghasilan Rp 500 ribu per bulan, ini yang harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah," ujar dia.

    Guru-guru yang memiliki penghasilan masih kecil tersebut, Ramli menyebutkan mayoritas adalah guru-guru berstatus honorer. Dari angka yang disampaikan, setidaknya guru berstatus PNS saat ini jumlahnya masih terbatas. Setidaknya perbandingan antara guru PNS dan yang tidak mencapai 1:13. Pada peringatan hari guru kali ini, pihaknya berharap ada kenaikan status guru honorer.

    "Jadi kita harap para guru yang honorer itu bisa ditingkatkan statusnya apakah menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak atau jadi PNS," tutur dia. 

    Besaran Gaji PNS

    Pemerintah berupaya memperbaiki kualitas dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS). Bagi guru yang masuk dalam pegawai negeri sipil (PNS), besaran gajinya ikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima PNS antara lain take home pay yang terdiri dari tiga komponen gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

    Gaji pokok PNS pun mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2015. Besarannya tergantung golongan dan masa kerja. Bila ada kenaikan itu pun hanya untuk tunjangan saja.

    Bagi gaji PNS golongan I besarannya gaji mulai dari Rp 1,4 juta hingga Rp 2,5 juta. Ini tergantungan golongan dan masa kerja. Kemudian gaji PNS golongan II besarannya gajinya Rp 2,4 juta hingga Rp 4,5 juta. PNS golongan III besaran gajinya Rp 2,4 juta hingga Rp 4,5 juta. Kemudian PNS golongan IV besaran gajinya Rp 2,8 hingga Rp 5,6 juta. Besaran gaji tersebut belum termasuk tunjangan.

    Sumber : liputan6.com

    Demikian berita seputar guru yang dapat mendikbudku.com bagikan, semoga bermanfaat.

    Minggu, 09 April 2017

    Silahkan dicek Besar Uang Tunjangan Profesi yang Diterima Guru PNS maupun NON PNS


    Salam dunia pendidikan. Kali ini kami akan membagikan sebuah Besar Uang Tunjangan Profesi yang Diterima Guru PNS maupun NON PNS untuk anda, yang mungkin bisa membantu anda untuk memudahkan pekerjaan, dan semoga bermanfaat.

    Berikut ini kami bagikan informasi mengenai Besar Uang Tunjangan Profesi yang Diterima Guru. Semoga informasi tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi bapak/ibu semua, untuk lebih lengkapnya silahkan silahkan silahkan disimak di bawah ini.







    Sasaran penerima tunjangan profesi yaitu guru yang berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru Bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG). Guru tersebut juga harus memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Besaran tunjangan profesi bagi guru sebagai berikut:

    1. Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per bulan.

    2. Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Golongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang berlaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    3. Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sesuai petunjuk teknis (Juknis) tentang penyaluran tunjangan profesi guru, penyaluran tunjangan dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: (a.) triwulan I paling cepat pada bulan Maret, (b.) triwulan II paling cepat pada bulan Juni, (c.) triwulan III paling cepat pada bulan September, dan (d.) triwulan IV paling cepat pada bulan November.

    Sumber : sekolahdasar.net

    Demikian postingan admin kali ini mengenai Besar Uang Tunjangan Profesi yang Diterima Guru PNS maupun NON PNS semoga bermanfaat.
    Terimakasih sudah berkunjung di bloog admin semoga semua yang kami sediakan dibloog ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua sekian dan wassalam wr wb.

    Selasa, 24 Januari 2017

    Syarat - Syarat Kenaikan Pangkat PNS Terbaru Tahun 2017

    Syarat - Syarat Kenaikan Pangkat PNS Terbaru Tahun 2017. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat tapi kenaikan pangkat PNS ini tidak bisa didapatkan dengan mudah begitu saja. Ada beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi.
    Menyikapi hal ini, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah merilis infografis tahun 2017 ini mengenai alur dan syarat kenaikan pangkat PNS.

    Syarat - Syarat Kenaikan Pangkat PNS Terbaru Tahun 2017
    Syarat - Syarat Kenaikan Pangkat PNS Terbaru Tahun 2017
    Berikut ini Syarat-syarat kenaikan pangkat PNS tahun 2017 sebagai berikut :
    • Sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir
    • Foto Copy SK terakhir dilegalisir
    • SKP, Capaian SKP (Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
    • Foto Copy SK terakhir dilegalisir
    • Foto Copy SK Jabatan fungsional  dilegalisir
    • SKP, Capaian SKP (Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
    • Penilaian Angka kredit (PAK)
    Join Site
    "Dapatkan Informasi Terbaru"
    Untuk Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural sebagai berikut :
    • Sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir
    • Foto Copy SK terakhir dilegalisir
    • Foto Copy SK jabatan dilegalisir
    • Foto Copy SK pelantikan dilegalisir
    • SPMT (Surat perintah melaksanakan tugas)
    • SKP, Capaian SKP (Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik

    Untuk selengkapnya mengenai Syarat - Syarat Kenaikan Pangkat PNS Terbaru Tahun 2017 dapat diunduh dibawah ini lengkap :
    BACA BERITA LAINNYA:
     
    Demikian yang dapat admin sampaikan mengenai Syarat - Syarat Kenaikan Pangkat PNS Terbaru Tahun 2017, mudah - mudahan informasi ini dapat mempermudah serta menjadi acuan dalam syarat kenaikan pangkat PNS tahun 2017. Semoga bermanfaat . Salam Pendidikan.

    Jumat, 13 Januari 2017

    Download SK Penerima TPG Tahun 2016-2017 PNS dan NON PNS Gratis

    Salam dunia pendidikan. Kali ini kami akan membagikan sebuah SK Penerima TPG Tahun 2016-2017 PNS dan NON PNS untuk anda, yang mungkin bisa membantu anda untuk memudahkan pekerjaan, dan semoga bermanfaat.

    Tunjangan profesi guru atau TPG merupakan salah satu bentuk peningkkatan kesejahteraan seorang guru yang deberikan pemerintah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama,, hal ini menunjukan bahwa untuk mendapat kan TPG seorrang guru di nilai oleh pemerintah dalam segala hal dalam menerima TPG tersebut ,, salah satu administrasi yang harus dimiliki seorang guru adalah surat Kinerja guru penerima TPG,, Maka Untuk mendapatkannya ??

    Disni saya mempostingkan Download SK Penerima TPG Tahun 2016-2017 PNS dan NON PNS atau Surat kinerja TPG PNS dan Non PNS bagi bapak ibu guru yang membutuhkan untuh memenuhi kelengkapan administrasi dan salah satu agenda acuan dalam melaksanakn tugas sebagai seorang guru ,, Untuk lebih jelasnya dapat diunduh di ink dibawah ini ?



    Sumber : bahasanpendidikan.blogspot.co.id

    Semoga postingan admin yang mengenai SK Penerima TPG Tahun 2016-2017 PNS dan NON PNS semoga dapat membantu bapak ibu guru dalam membuat Surat Kinrja dengan sendiri tinggal edit, silahkan diunduh dan jangan lupa dibagikan ya biar kita semua mendapatkan keberkahan untuk saling membantu satu sama lainnya. Sekian dan terimakasih sudah berkunjung wassalam wr wb.

    Rabu, 14 Desember 2016

    Petunjuk Teknis / Juknis Program Penyetaraan Guru Bukan PNS Tahun 2017

    Kali ini admin akan membagikan Petunjuk Teknis Program Penyetaraan Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS Tahun 2017, untuk petunjuk teknisnya bisa lihat dibawah ini. Berdasarkan lampiran pada Surat Direktur Pembinaan Guru Dikdas Nomor :23817/B3.3/GT/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Informasi Pengiriman Berkas Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar, berikut Juknis (Petunjuk Teknis) Program Penyetaraan GBPNS 2017 selengkapnya sebagai berikut: 

    Petunjuk Teknis / Juknis Program Penyetaraan Guru Bukan PNS (GBPNS) Tahun 2017
    Untuk lebih terperinci dalam Petunjuk Teknis / Juknis Program Penyetaraan Guru Bukan PNS (GBPNS) Tahun 2017, bisa dilihat DISINI

     1. Guru yang mengikuti program penyetaraan adalah guru yang terdaftar dalam Dapodik dan diurutkan sesuai prioritas berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidikan, usia masa kerja dan pemenuhan beban kerja. Guru-guru tersebut diberi nomor urut sesuai dengan prioritasnya. Penyetaraan Guru Bukan PNS ini adalah guru-guru yang memiliki nomor urut dari 20.001 sampai dengan 50.000. Daftar dengan nama guru-guru tersebut dapat dicek melalui laman http://223.27.144.195:8085

    2. Untuk kemudahan pengelolaan, bagi guru yang namanya diumumkan di laman http://223.27.144.195:8085 harus segera mengumpulkan berkas penyetaraan beserta “Lembar Identitas Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang dicetak melalui fasilitas Lembar Transkrip Data (LTD) / Info PTK, dengan jadwal waktu pengiriman dan warna kertas LIP diatur sebagai berikut:
    Petunjuk Teknis / Juknis Program Penyetaraan Guru Bukan PNS (GBPNS) Tahun 20171
    Selengkapnya mengenai Petunjuk Teknis / Juknis Program Penyetaraan Guru Bukan PNS (GBPNS) Tahun 2017, bisa diunduh pada link dibawah ini:

    BACA BERITA LAINNYA:
    Daftar Pencairan Sertifikasi Guru Triwulan 4 Diberbagai Provinsi Lengkap LIHAT
    Daftar Guru PNS Yang Mengalami Kenaikan Pangkat Terbaru Dari BKN TENGOK
    Contoh Surat Permohonan SK Bupati/Walikota Untuk Penerbitan NUPTK 2017 CEK DISINI
    Daftar Guru Yang Diangkat PNS, GTT, GTY Dan Honorer Diberbagai Provinsi Lengkap LIHAT DISINI

    Join Site
    "Dapatkan Informasi Terbaru"
    Demikian yang dapat admin bagikan mengenai Petunjuk Teknis / Juknis Program Penyetaraan Guru Bukan PNS (GBPNS) Tahun 2017, mudah - mudahan berguna dan bermanfaat. Salam Pendidikan.

    Rabu, 11 Oktober 2017

    PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

    SUARAPGRI - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pendaftaran bagi PNS yang akan mengisi formasi jabatan fungsional:

    1. Pengembang Teknologi Pembelajaran;
    2. Pamong Belajar;
    3. Penilik; dan
    4. Pamong Budaya.


    Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

    Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran.

    Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:

    1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
    2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
    3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
    4. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

    PNS yang melaksanakan Penyesuian/lnpassing kedalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. berijazah paling rendah S-1/D-IV;
    2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
    3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 (dua) tahun;
    4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
    5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    6. usia paling tinggi:
      1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
      2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
      3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya; atau
      4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

    Jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam diberikan sesuai dengan ijazah dan golongan ruang yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, yaitu:
    • ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat:
      1. golongan ruang III/a – III/b jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama;
      2. golongan ruang III/c – III/d jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda; atau
      3. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.
    • ijazah Strata Tiga atau sederajat:
      1. golongan ruang III/c – III/d jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda;
      2. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.

    PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diwajibkan mengikuti uji kompetensi. Uji Kompetensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Uji Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan secara daring/online serta penilaian portofolio. Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran pada kesempatan pertama diberikan kesempatan mengulang satu kali pada gelombang berikutnya sepanjang masih diselenggarakan uji kompetensi. (sumber: kemdikbud.go.id)

    Minggu, 14 Mei 2017

    Inilah Syarat Terbaru Kenaikan Pangkat Guru PNS Tahun 2017

    Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Oleh karena itu setiap pegawai  diangkat dengan pangkat tertentu.
    Kenaikan pangkat yaitu penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap instansi tertentu. Misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Negara, Pegawai kantor terhadap perusahaannya dan lain­lain. kenaikan pangkat ini dimaksudkan agar pegawai tersebut mampu meningkatkan tingkat produktivitasnya, memiliki motivasi yang lebih untuk lebih melakukan hal­hal yang bersifat inovatif atau setidaknya tidak akan melanggar aturan yang ada didalam instansi. 
    Inilah Syarat Terbaru Kenaikan Pangkat Guru PNS Tahun 2017

    Join Site Untuk Mendapatkan Info Selanjutnya

    Kenaikan Pangkat Bagi PNS merupakan salah satu kewajiban bila tidak naik pangkat selama 5 Tahun bila mana tidak mengajukan usul kenaikan pangkat akan berakibat pada PNS. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat tapi kenaikan pangkat PNS ini tidak bisa didapatkan dengan mudah begitu saja. Ada beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi.  Untuk itu admin akan membagikan Syarat Terbaru Kenaikan Pangkat Guru PNS Tahun 2017, bagi Anda yang membutuhkannya admin telah menyediakan dalam format word dan pdf untuk itu Anda dapat mendownload dibawah ini
    Info Terkait :
    Demikian yang dapat admin bagikan tentang Syarat Terbaru Kenaikan Pangkat Guru PNS Tahun 2017, mudah - mudahan bermanfaat, Terimakasih Salam GURU PEDULI.

    Senin, 24 April 2017

    Daftar Guru Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS Tahun 2017

    Informasi mengenai tunjangan akan kembali bagikan kali ini mengenai Daftar Guru Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS Tahun 2017 Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2017 sekarang ini, tunjangan insentif guru Non PNS merupakan pengganti tunjangan fungsional yang sudah habis/berakhir. Tapi apakah tunjangan insentif Non PNS Secara fisik mungkin sama, yaitu tunjangan yang diberikan untuk guru bukan PNS. Yang sedikit membedakan yaitu syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah.

    Untuk itu anda bisa mengecek Daftar Guru Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS Tahun 2017, dapat dlihat pada link dibawah ini:
    Daftar Guru Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS Tahun 2017
    Join Site Untuk Mendapatkan Info Selanjutnya

    Untuk selengkapnya anda bisa melihat Daftar Guru Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS Tahun 2017 Lihat DISINI
    =>Sekalian Unduh Contoh SK

    Baca Berita Lainnya:
    Syarat terbaru Untuk Mendapatkan Tunjangan Insentif Bagi Guru Non PNS 2017 <<CEK DISINI>>

    Info Pencairan UMK Tahun 2017 Guru Honorer K2 Sudah Keluar <<Silahkan Dicek>>


    Demikian informasi yang dapat admin sampaikan mengenai yang dilansir dari sekolahdasar.net Daftar Penerima Tunjangan Insentif Guru Non PNS Tahun 2017, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, silahkan dibagikan . Salam Pendidikan.

    Kamis, 16 Maret 2017

    PNS Akan Menerima 18juta Non PNS 9 Juta Pada Akhir Maret 2017

    Kabar gembira karena penantian panjang para PNS dan Non PNS untuk mencairkan dana asuransi akhirnya terealisasi juga pada akhir bulan Maret tahun 2017 ini. Hal ini berkaitan perjanjian antar pemerintah daerah dan salah satu Bank nasional pada 2016 lalu.


    PNS Akan Menerima 18juta Non PNS 9 Juta Pada Akhir Maret 2017



    Join Site Untuk Mendapatkan Info Selanjutnya

    Para PNS masing-masing akan mendapat Rp 18,6 juta yang merupakan tabungan pokok. Jika ditambah dengan pengembangan, PNS akan mendapatkan Rp 25.010.700.

    Sementara itu, para non-PNS mendapatkan tabungan Rp 9,3 juta.Sedangkan jika ditambah manfaatnya menjadi Rp 12,5 juta. Sementara itu, total dana yang dicairkan sebesar Rp 63 miliar.

    =>CEK Besaran Gaji PNS Semua Provinsi

    =>CEK Besaran Gaji Non PNS Semua Provinsi

    Dan beberapa daerah yang bekerja sama bisa kita lihat dibawah;
    Baca, Selengkapnya untuk daerah-daerah penerima DISINI

    Minggu, 18 Desember 2016

    Inilah Cara Login Sistem Informasi Penyetaraan Guru Bukan PNS 2017

    Kali ini admin akan membagikan Cara Login Sistem Informasi Penyetaraan Guru Bukan PNS. Berikut caranya. Sistem Informasi Penyetaraan Guru Bukan PNS (SIP JABFUNG GBPNS) ini berfungsi untuk percepatan pemberian informasi proses penyetaraan kepada Guru Bukan PNS atau yang dulu dikenal dengan Inpassing. Sistem Informasi Penyetaraan Guru Bukan PNS (SIP JABFUNG GBPNS) ini berisi informasi dan status berkas penyetaraan GBPNS, Identitas Guru, Status PAK, konfirmasi PAK dan SK Jabfung dari guru yang telah memenuhi persyaratan, serta alasan penolakan bagi guru yang belum memenuhi persyaratan.
    Inilah Cara Login Sistem Informasi Penyetaraan Guru Bukan PNS
    Menu Awal Sistem Informasi Penyetaraan Guru Bukan PNS
    Selain itu, aplikasi ini berfungsi juga melakukan evaluasi kinerja dari guru yang bersangkutan berupa menu pengisian kuesioner.

    Berikut ini adalah surat Pemberitahuan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS Pendidikan Menengah dalam rangka Peningkatan Pelayanan Proses Penyetaraan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS Pendidikan Menengah. Untuk lebih terperinci silhakan diunduh filenya DISINI

    Untuk Bapak/Ibu yang ingin login/masuk silahkan masuk ke website resminya http://223.27.144.205:9091/,
    Anda dapat menggunakan NUPTK/NRG Anda sebagai username dan tanggal lahir Anda sebagai password. Pastikan format tanggal lahir yang Anda masukkan benar adalah sebagai berikut: DDMMYYYY. Contohnya: 29011985. 

    Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Cara Login Sistem Informasi Penyetaraan Guru Bukan PNS, mudah- mudahan bermanfaat bagi Bapak/Ibu .silahkan dibagikan. Salam Pendidikan.

    Follow Me

    Popular Posts