Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Kepsek. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Kepsek. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Jumat, 01 Desember 2017

NONE BICARA EMPAT MATA DENGAN GURU MALA TERKAIT KASUS CUBIT SISWA

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Salam Sejahtera

Mendikbudku.com - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel, Irman Yasin Limpo, bertemu Mala Yanti, Jumat (1/12/2017). Mala Yanti adalah guru Bahasa Inggris SMAN 3 Wajo yang dipolisikan gara-gara mencubit siswanya. 

None, sapaan akrab irman, bahkan secara khusus bicara empat mata dengan Mala di ruang kepala sekolah selama kurang lebih 1,5 jam. Puluhan guru yang masih menunggu None di luar penasaran mengetahui hasil pembicaraan None dengan guru Bahasa Inggris itu.

None Bicara Empat Mata dengan Guru Mala
Gambar Ilustrasi

Usai menuntaskan pembicaraan khususnya dengan Mala, None keluar dengan wajah tersenyum. Demikian pula dengan Mala. Ia tampak ceria, tidak seperti hari sebelumnya saat ia dilaporkan ke polisi.

"Saya sudah berbicara dengan dia (Mala). Intinya saya ingin tidak perlu ada yang dikorbankan. Sudah ada jalan damai yang ditempuh. Alhamdulillah sudah selesai," kata None.
Mantan Kepala Badan Diklat Provinsi Sulsel itu juga memerintahkan Kepala SMAN 3 Wajo dan Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah Wajo Delmiah agar siswa pelapor tetap bersekolah di sekolah tersebut alias tidak dikeluarkan.

"Ini merupakan pelajaran berharga buat semuanya. Buat guru, buat orangtua siswa, dan semua pihak yang terkait dengan sekolah. Semua ada mekanismenya. Lewatilah tahapan-tahapan itu. Ke kepsek, ke UPT, atau ke Dinas. Ini lingkungan pendidikan jadi bagusnya ditempuh cara-cara yang tetap dalam koridor pendidikan dan pembinaan," tutupnya.

Sumber : rakyatku.com

Demikian berita terkini yang dapat mendikbudku.com sampaikan, semoga bermanfaat.

Selasa, 28 November 2017

MENTERI MUHADJIR : SEMUA HONORER DIANGKAT, KEMENDIKBUD BUBAR !


Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Pagi

Mendikbudku.com - Tuntutan ratusan ribu guru honorer menjadi CPNS bakal terganjal. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk mengangkat guru honorer seluruhnya.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, jumlah guru honorer di Indonesia ada 736 ribu orang.

Hasil gambar untuk mendikbud muhadjir effendy
Gambar Ilustrasi

Untuk mengangkat mereka, negara harus butuh anggaran sekira Rp 40 triliun. Sedangkan anggaran Kemendikbud hanya Rp 37 triliun.

"Kalau angkat seluruh guru honorer bisa bubar Kemendikbud," kata Muhadjir di depan para kepsek se Kabupaten Bogor, Selasa (28/11).

Dia menambahkan, pemerintah punya rencana mengangkat guru honorer menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dia berharap rencana tersebut bisa terealisasi tahun depan.

"Dari 736 ribu guru honorer tidak sampai 30 persen yang memenuhi syarat. Nah yang sekira 30 persen itulah yang kami ajukan ke MenPAN-RB," terangnya.

Dia menambahkan, ratusan triliun uang negara habis untuk membayar gaji pegawai termasuk guru. Itu sebabnya, negara tidak bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS karena beban negara makin berat.

Sumber : jpnn.com

Demikian berita terkini seputar honorer yang dapat mendikbudku.com bagikan, semoga bermanfaat.

MENDIKBUD: KALAU ANGKAT SELURUH GURU HONORER, BISA BUBAR KEMENDIKBUD

SUARAPGRI - Tuntutan ratusan ribu guru honorer menjadi CPNS bakal terganjal. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk mengangkat seluruh guru honorer.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, jumlah guru honorer di Indonesia ada 736 ribu orang.



Untuk mengangkat mereka, negara harus butuh anggaran sekira Rp 40 triliun. Sedangkan anggaran Kemendikbud hanya Rp 37 triliun.

“Kalau angkat seluruh guru honorer bisa bubar Kemendikbud,” ujar Menteri Muhadjir Effendy di depan para kepsek se Kabupaten Bogor, Selasa (28/11).

Menteri Muhadjir juga menambahkan, pemerintah punya rencana mengangkat guru honorer  menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dia berharap rencana tersebut bisa terealisasi tahun 2018 mendatang.

“Dari 736 ribu guru honorer  tidak sampai 30 persen yang memenuhi syarat. Nah yang sekira 30 persen itulah yang kami ajukan ke MenPAN-RB,” jelasnya.

Menteri Muhadjir juga menambahkan, ratusan triliun uang negara habis untuk membayar gaji pegawai termasuk guru.

Itu sebabnya, negara tidak bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS karena beban negara makin berat. (sumber: fajar.co.id)

Minggu, 26 November 2017

GURU HONORER JADI KORBAN PENGALIHAN PENGELOLAAN SMA/SMK KE PROVINSI

SUARAPGRI - Jakarta, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo, mengkritisi sejumlah masalah pokok tentang tata pengelolaan guru yang terjadi di Indonesia.

Khususnya terkait dengan perpindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi.


Peralihan tersebut, menurut Heru, membawa dampak lain, khususnya kepada nasib guru honorer.

"Para guru honorer tidak mendapatkan kepastian terkait dengan hak-hak dan kesejahteraan mereka, khususnya terkait sistem penggajian," pungkas Heru pada Sabtu (25/11).

Seperti yang terjadi SMAN 9 kota Bengkulu.

Selain itu juga, para kepala sekolah juga belum kunjung mendapatkan SK dari gubernur.

"Contohnya di Sumatera Utara dan NTB. Para kepala sekolah juga tidak berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Tanpa SK, Kepsek juga rawan diganti secara sewenang-wenang,” tutur Fahmi Hatib, Presidium FSGI yang juga guru di Kabupaten Bima, NTB.

Heru juga menambahkan, di beberapa provinsi ada Surat Edaran Gubernur yang isinya memberikan kesempatan kepada sekolah dan Komite Sekolah untuk menarik iuran/SPP kepada orang tua peserta didik.

Dengan alasan uang tersebut digunakan untuk menggaji para guru honorer, yang penggajiannya tidak terpenuhi melalui 15 persen alokasi dana BOS.

“Selama ini, para gubernur cenderung beralasan, SK pengangkatann guru honorer tersebut bukan oleh gubernur melainkan oleh kepala sekolah,” ungkap Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI yang juga guru di Sumatera Utara.

Pada umumnya, kasus-kasus seperti ini setiap provinsi tidak memiliki kebijakan yang seragam karena otonomi daerah, contoh kasus di Batam, Indramayu, dan juga NTB.

Pungutan-pungutan serupa ini akan menambah beban bagi orang tua peserta didik. Padahal dalam UUD 1945 sudah semestinya negara yang menanggung pembiayaan pendidikan tersebut.

Untuk program PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) bagi para guru yang menyaratkan kelulusan bagi para guru peserta PLPG dengan nilai minimum 80.

Kebijakan ini dirasakan sangat memberatkan para guru.

“Sebab berkaca kepada hasil nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional pun raihan perolehan nilainya juga sangat rendah antara 40-50,” imbuh Satriwan Salim, Wakil Sekjen FSGI yang juga guru swasta di Jakarta. (sumber: jpnn.com)

Follow Me

Popular Posts