Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Honorer. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Honorer. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Senin, 27 November 2017

HONORER K2 TOLAK JADI P3K, MAUNYA PNS

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Salam Sejahtera

Mendikbudku.com - Rencana pemerintah pusat mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) menuai polemik.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdI mengatakan wacana pengangkatan honorer menjadi P3K tidak jadi masalah bagi honorer non-K2.

Honorer K2 Tolak jadi P3K, Maunya PNS - JPNN.COM
Gambar Ilustrasi

Akan tetapi, apabila ini diberlakukan kepada honorer K2, mereka sangat keberatan sekali dan jelas akan ditolak.

”Karena kami K2 yang dikejar adalah PNS, bukan P3K,” terangnya kepada Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group) kemarin (27/11).

Sejauh ini perjuangan para honorer K2 bukan mengejar P3K melainkan PNS. Karena alasannya jelas berkaitan dengan usia sehingga sangat membutuhkan penghargaan dari pemerintah.

”Sejak dulu pemerintah selalu menawarkan P3K, namun selalu kita tolak mentah-mentah,” paparnya.

Nasihin menambahkan, honorer K2 itu jenjang kerjannya sudah cukup lama. Bahkan terhitung mulai tanggal (TMT) dari tahun 2005 ke bawah dan intansinya hanya di negeri saja.

Sedangkan untuk non-K2 TMT-nya dari 2006 ke sini dan instansinya ada di negeri dan swasta. ”Dan K2 juga sudah mempunyai dasar hukum, beda dengan non K2,” bebernya.

Saat ini, jumlah honorer K2 di Kabupaten Tasikmalaya mencapai awalnya mencapai 2.047. Namun sampai saat ini yang masih aktif mencapai 2.000.

Dari jumlah tersebut 20 persen berusia 36-40 tahun, 70 persen berusia 40-50 tahun dan 10 persen berusia 50 tahun.

”Jadi alasan penolakan P3K adalah usia kita sudah tidak muda lagi, jadi yang dibutuhkan tunjangan hari tua,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya Salaman Alfarisi menanggapi wacana dari pemerintah pusat untuk mengangkat honorer menjadi P3K.

Karena memang sudah saatnya ada perhatian baik dari segi legalitas maupun kesejahteraannya.

”Apapun kebijakannya, baik itu P3K dan lainnya yang penting terealisasi bukan hanya sebatas wacana saja,” bebernya.

Lanjut dia, pemerientah harus memprioritaskan beberapa kriteria mulai dari segi akademik, masa kerja ditambah kompetensi yang baik.

”Kalau harapan kami semua bisa diajukan, tapi semuanya tentu ada aturan dan regulasinya termasuk kuotanya,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya mendorong guru honorer di bawah usia 33 tahun ke bawah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Ini supaya honorer yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang itu statusnya jelas.

”Itu gerakan langkah-langkah pusat itu (diarahkan ke P3K, Red) lebih baik ketimbang guru honorer tidak diberi apa-apa. Jadi lebih baik masuk dulu ke situ (P3K, Red) karena itu merupakan satu jalan yang memang untuk diakui. Kita terus upayakan mereka (guru honorer, Red), kita itu butuh mereka,” ujarnya.

Langkah pemerintah pusat mengangkat honorer menjadi P3K, kata Kodir, tidak akan mematikan langkah honorer ini menjadi PNS.

”Tidak. Karena sama-sama aparatur sipil negara (ASN). Hak dan kewajibannya sama. Gajinya pun sama. Mudah-mudahan ke depannya bisa diarahkan menjadi PNS,” harapnya.

Bagaimana dengan evaluasi tahunan kepada P3K? ”Jangankan P3K, yang PNS juga sama yang sudah pegawai negeri dievaluasi. Ya kalau kinerjanya kurang bagus, terus menurun. Bahkan bisa sampai dipecat dan dikeluarkan. Aturannya seperti itu,” terang pimpinan tertinggi PNS di Kabupaten Tasikmalaya ini. 

Sumber : jpnn.com

Demikian berita terkini seputar honorer yang dapat mendikbudku.com bagikan, semoga bermanfaat.

Kamis, 07 September 2017

LOWONGAN CPNS 2017 SUDAH DIBUKA, DIMANA JATAH GURU HONORER?

SUARAPGRI - Di tengah gelombang seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), protes keras para tenaga honorer bergulir. Di Kabupaten Indramayu, ratusan guru honorer kategori dua (K2) di Kabupaten Indramayu merasa kecewa. Sebab, dari seluruh lowongan yang dibuka, tidak ada satupun untuk posisi guru.


"Ya jelas kami kecewa. Posisi lainnya ada, tetapi untuk guru tidak ada," ujar Ketua Forum Solidaritas Honorer se-Kabupaten Indramayu, Agung Suprayogi saat dihubungi, Rabu, 6 Agustus 2017.

Di Kabupaten Indramayu, sebut dia, jumlah tenaga honorer sekitar 800 orang. Dari jumlah itu, 400 orang di antaranya merupakan guru honorer K2. Dari jumlah tersebut, 200 orang merupakan honorer K2 tenaga teknis kesehatan dan 200 orang sisanya merupakan honorer K2 tenaga teknis administrasi.

Dia mengatakan, selama ini ratusan guru honorer K2 asal Kabupaten Indramayu sudah berjuang selama bertahun-tahun untuk diangkat menjadi PNS. Mereka pun pernah menggelar aksi ke Jakarta bersama tenaga honorer lainnya se-Indonesia.

Namun, hanya janji manis yang mereka terima. Padahal, katanya, para guru honorer K2 selama ini sudah mengabdi selama lebih dari lima tahun. Bahkan, banyak yang sudah mengajar selama belasan tahun.

"Tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan pun tak kalah dengan guru PNS," ujarnya.

Sementara itu, rata-rata honor yang diterima para guru honorer K2 masih jauh dari layak. Besarannya ditentukan oleh kemampuan masing-masing sekolah tempat mereka mengajar.

"Ada juga guru honorer K2 yang hanya digaji Rp 200 ribu per bulan. Ini sangat memprihatinkan," ujar Agung.

Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Indramayu, Wintomo, saat dimintai komentarnya, mengaku kecewa karena tidak ada formasi guru dalam seleksi CPNS. Apalagi, keberadaan guru PNS saat ini masih kurang.

"Hampir seluruh kepala sekolah mengeluhkan kurangnya guru PNS," pungkas Wintomo.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Sindang, Kabupaten Indramayu itu menjelaskan, sekolah terpaksa mengangkat guru honorer untuk menutupi kekurangan guru PNS.

Meski sangat membantu, hal itu menambah beban sekolah jadi lebih berat karena harus membayar honor bagi para guru honorer yang belum memiliki SK Gubernur.

Honor bagi guru honorer itu disesuaikan dengan kemampuan setiap sekolah. Besarannya rata-rata hanya Rp 30 ribu per jam. Sedangkan guru honorer yang telah memiliki SK gubernur, besaran honornya mencapai Rp 85 ribu per jam dan dibayar oleh pemerintah provinsi.

Wintomo juga menambahkan, kekurangan guru PNS juga terkadang membuat guru honorer mengajar pelajaran yang tidak sesuai spesifikasinya. Kondisi tersebut bisa berdampak pada kualitas materi pelajaran yang diperoleh para siswa.

"Kekurangan guru paling banyak untuk mata pelajaran eksak," kata dia.
(sumber: liputan6.com)

Rabu, 29 November 2017

HONORER K2 TOLAK JADI P3K, MAUNYA HANYA PNS

SUARAPGRI - Rencana pemerintah pusat untuk mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) menuai polemik.
Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdI mengatakan, wacana pengangkatan honorer menjadi P3K tidak jadi masalah bagi honorer non-K2.

Akan tetapi, apabila ini diberlakukan kepada honorer K2, mereka sangat keberatan sekali dan jelas akan ditolak.
”Karena kami K2 yang dikejar adalah PNS, bukan P3K,” terangnya kepada Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group) kemarin (27/11).


Sejauh ini perjuangan para honorer K2 bukan mengejar P3K melainkan PNS. Karena, alasannya jelas berkaitan dengan usia sehingga sangat membutuhkan penghargaan dari pemerintah.
”Sejak dulu pemerintah selalu menawarkan P3K, namun selalu kita tolak mentah-mentah,” pungkasnya.

Nasihin juga menambahkan, honorer K2 itu jenjang kerjannya sudah cukup lama. Bahkan terhitung mulai tanggal (TMT) dari tahun 2005 ke bawah dan intansinya hanya di negeri saja.
Sedangkan, untuk non-K2 TMT-nya dari 2006 ke sini dan instansinya ada di negeri dan swasta.

”Dan K2 juga sudah mempunyai dasar hukum, beda dengan non K2,” paparnya.
Saat ini, jumlah honorer K2 di Kabupaten Tasikmalaya mencapai awalnya mencapai 2.047. Namun sampai saat ini yang masih aktif mencapai 2.000.

Dari jumlah tersebut 20 persen berusia 36-40 tahun, 70 persen berusia 40-50 tahun dan 10 persen berusia 50 tahun.
”Jadi alasan penolakan P3K adalah usia kita sudah tidak muda lagi, jadi yang dibutuhkan tunjangan hari tua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya Salaman Alfarisi menanggapi wacana dari pemerintah pusat untuk mengangkat honorer menjadi P3K.
Karena memang sudah saatnya ada perhatian baik dari segi legalitas maupun kesejahteraannya.

”Apapun kebijakannya, baik itu P3K dan lainnya yang penting terealisasi bukan hanya sebatas wacana saja,” imbuhnya.
Dia menambahkan, pemerientah harus memprioritaskan beberapa kriteria mulai dari segi akademik, masa kerja ditambah kompetensi yang baik.

”Kalau harapan kami semua bisa diajukan, tapi semuanya tentu ada aturan dan regulasinya termasuk kuotanya,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya mendorong guru honorer di bawah usia 33 tahun ke bawah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Ini supaya honorer yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang itu statusnya jelas.
”Itu gerakan langkah-langkah pusat itu (diarahkan ke P3K) lebih baik ketimbang guru honorer tidak diberi apa-apa. Jadi, lebih baik masuk dulu ke situ (P3K) karena itu merupakan satu jalan yang memang untuk diakui. Kita terus upayakan mereka (guru honorer), kita itu butuh mereka,” tuturnya.

Langkah pemerintah pusat mengangkat honorer menjadi P3K, kata Kodir, tidak akan mematikan langkah honorer ini menjadi PNS.
”Tidak. Karena sama-sama aparatur sipil negara (ASN). Hak dan kewajibannya sama. Gajinya pun sama. Mudah-mudahan ke depannya bisa diarahkan menjadi PNS,” harapnya.

Bagaimana dengan evaluasi tahunan kepada P3K?
”Jangankan P3K, yang PNS juga sama yang sudah pegawai negeri dievaluasi. Ya kalau kinerjanya kurang bagus, terus menurun. Bahkan bisa sampai dipecat dan dikeluarkan. Aturannya seperti itu,” terang pimpinan tertinggi PNS di Kabupaten Tasikmalaya ini. (sumber: jpnn.com)

Sabtu, 25 November 2017

MAKIN BERAT, INI 3 SYARAT WAJIB GURU HONORER DAFTAR CPNS 2018

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Malam

Mendikbudku.com - Guru PNS yang pensiun tahun depan capai 51.458 orang. Untuk menambalnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS guru pada 2018.

Persoalannya guru honorer yang memenuhi syarat pendaftaran CPNS baru hanya 2.992 orang. Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Hasil gambar untuk guru honorer
Gambar Ilustrasi

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan ada tiga syarat untuk mendaftar CPNS guru. Yakni ijazah minimal S1, sudah pegang sertifikat profesi guru, dan usia maksimal 33 tahun.

’’Kalau merujuk syarat itu, hanya ada 2.992 orang guru honorer yang bisa mendaftar CPNS baru tahun depan,’’ katanya di Jakarta kemarin (24/11). Data ini belum termasuk guru agama Kemenag.

Hamid menjelaskan secara keseluruhan jumlah guru honorer memang banyak. Yakni mencapai 1,5 juta orang. Tetapi jumlah itu menyusut ketika tiga syarat pendaftaran CPNS guru dimasukkan.

Untuk itu Hamid menuturkan Kemendikbud sedang melobi Kementerian PAN-RB supaya ada dispensasi persyaratan pendaftaran CPNS guru.

Yakni syarat harus memiliki sertifikasi guru ditangguhkan dahulu. Jika penangguhan syarat sertifikat guru itu dikabulkan, maka ada 383 ribu guru honorer yang bisa mendaftar CPNS.

Pria yang menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) itu menuturkan penangguhan syarat sertifikasi guru itu terkait dengan status kepegawaian.

Jadi peserta yang lulus ujian, akan tetap berstatus CPNS selama belum mengantongi sertifikat guru. Baru setelah memiliki sertifikat guru, statusnya bisa naik menjadi PNS.

’’Permintaan keringanan persyaratan ini masih bersifat usulan. Belum final,’’ katanya. Hamid mengakui bahwa persyaratan pendaftaran CPNS guru sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Di UU itu dinyatakan bahwa syarat menjadi guru harus minimal ijazah S1, bersertifikat profesi guru, dan untuk CPNS usia maksimal 33 tahun.

Hamid juga mengatakan guru honorer jangan terpaku menuntut diangkat menjadi guru CPNS. Sebab ada skenario lain yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Guru dengan status P3K tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Bedanya dengan PNS hanya tidak mendapatkan tunjangan pensiun yang dibayarkan setiap bulan.

Namun Hamid menegaskan syarat untuk menjadi CPNS maupun P3K guru sama. Yakni harus sudah S1, memiliki sertifikat profesi, dan usia maksimal 33 tahun.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik pemerintah jika tahun depan benar-benar ada rekrutmen CPNS guru baru.

’’Kami dengar bakal disiapkan kuota 250 ribu orang jadi CPNS atau P3K,’’ katanya. Unifah berharap untuk kuota P3K diprioritaskan bagi guru honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

Unifah juga mengingatkan setiap kali ada pengangkatan dari kelompok honorer, selama ada tudingan data siluman. Dia berharap pemerintah memiliki data guru honorer yang valid.

Sehingga tidak bisa disusupi guru honorer siluman yang memanfaatkan momentum pengangkatan menjadi CPNS atau P3K.

Dia berharap pengangkatan guru honorer menjadi CPNS maupun P3K menjadi angin segar terkait kesejahteraan mereka selama ini.

Unifah mengungkapkan banyak guru honorer yang gajinya jauh dari ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) setempat.

Meskipun tidak CPNS, tetapi diangkat jadi P3K, guru sudah berkesempatan mendapatkan kucuran TPG minimal Rp 1,5 juta/bulan. (wan)

Guru Honorer yang Sudah S1 dan Bersertifikat Profesi

(di sekolah negeri)

1. TK : 400 orang

2. SLB : 88 orang

3. SD : 9.176 orang

4. SDLB : 12 orang

5. SMP : 3.355 orang

6. SMPLB : 5 orang

7. SMA : 1.179 orang

8. SMK : 1.382 orang

9. SMLB : 0

TOTAL : 16.209 orang

(di sekolah swasta)

1. TK : 60.508 orang

2. SLB : 1.822 orang

3. SD : 37.045 orang

4. SDLB : 160 orang

5. SMP : 39.903 orang

6. SMPLB : 60 orang

7. SMA : 23.530 orang

8. SMK : 33.731orang

9. SMLB : 48 orang

Total : 196.807 orang

Keterangan :

Syarat menjadi CPNS/P3K guru adalah : Ijazah minimal S1, sudar sertifikasi guru, dan usia kurang dari 33 tahun.

Data di atas belum termasuk faktor usia.

Istilah guru honorer di sekolah swasta adalah guru tidak tetap (GTT) yayasan.
Sumber : Kemendikbud

Sumber : jpnn.com

Demikian berita terkini seputar guru honorer yang dapat mendikbudku.com bagikan, semoga bermanfaat.

Selasa, 21 November 2017

250 RIBU GURU HONORER LAYAK JADI PPPK

SUAARAPGRI - Harapan jutaan guru honorer untuk mendapatkan kejelasan nasib mulai mendapatkan titik terang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi mengajukan 250.000 guru honorer di seluruh Indonesia untuk menjadi (PPPK).

Usulan ini dilatarbelakangi dengan belum meratanya guru PNS di Indonesia. Diharapkan dengan pengangkatan ratusan ribu guru honorer sebagai PPPK, kekurangan guru dengan status PNS bisa tertutupi.


“Kami sudah mendata guru honorer yang ada di Indonesia. Setelah melalui proses seleksi di antaranya siapa saja yang sudah lulus pendidikan sarjana strata satu (S-1) dan berusia dibawah 3 tahun, maka terdapat 250.000 guru honorer yang kami nilai layak diajukan sebagai PPPK,” kata Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, kemarin.

Hamid Muhammad menjelaskan, setelah melalui proses seleksi tersebut 250.000 nama yang layak telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Saat ini Kemenpan-RB masih melakukan kajian apakah usulan 250.000 guru honorer bisa disetujui.

"Jadi 250.000 orang guru honorer ini masih kita ajukan, tapi Menpan belum memberikan lampu hijau,” terangnya.

Hamid juga menegaskan, bahwa saat ini Kemendikbud memang kekurangan guru yang ber status PNS. Kekurangan ini tidak bisa segera dipenuhi karena terbatasnya formasi PNS yang dialokasikan untuk Kemendikbud.

“Makanya kami mengajukan PPPK untuk mengatasi kekurangan (guru) ini," katanya. Selain mengajukan guru honorer sebagai PPPK, kata Hamid, upaya untuk memenuhi kekurangan guru juga dilakukan dengan penggabungan (merger) sekolah. 

Tentu saja penggabungan ini dilakukan di sekolah-sekolah yang belum bisa memenuhi standar pelayanan minimal. Kalaupun tidak dengan merger, akan diubah menjadi satuan pendidikan lain.

“Tetapi kebijakan untuk mendorong merger sekolah ini tidak berlaku di daerah 3T,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Hamid juga menyinggung tentang tenaga pengawas yang masih terbatas. Menurutnya, pengawas memang anggarannya kecil sekali. Persoalannya bukan di anggaran pelatihan, melainkan banyak guru atau kepala sekolah yang tidak mau jadi pengawas karena tunjangannya kecil. Oleh karena itu, kedepan akan diusulkan tunjangan pengawas akan lebih besar daripada kepala sekolah dan guru.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi mengapresiasi langkah Kemendikbud yang sudah mendata guru-guru honorer yang potensial diangkat menjadi pegawai kontrak pemerintah.

Sebab, sudah sejak lama pihaknya berharap ada kenaikan status bagi para guru honorer untuk diakui pemerintah. Meski bukan PNS, menjadi PPPK sudah cukup menjadi solusi. Meski demikian, dia tetap menekankan bahwa guru yang masuk data itu harus yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

“Jangan (status PPPK) diberikan kepada siluman. Tiba-tiba saja saat pengangkatan ada nama (guru honorer) yang muncul. Jangan sampai ada nepotisme,” pungkasnya.

Unifah juga menjelaskan, dia percaya Kemendikbud tidak akan memanipulasi data tersebut. Dia meminta kepada pemerintah pusat tetap menggunakan data yang sudah diolahnya saja untuk pengajuan guru PPPK. Dia berharap Kemenpan-RB membuka mata dan hatinya untuk segera memproses pengajuan Kemendikbud.

Alasannya, tidak bisa di pungkiri, kekurangan guru hampir mencapai 1 juta dan posisi guru honorer sangat membantu menambal kekurangan itu. Khusus untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Unifah meminta ada pengecualian.

Pemerintah harus mem prioritaskan untuk mengangkat guru honorer yang sudah lama mengabdi disana. Jika kualitasnya tidak mencukupi, pemerintah daerah yang harus melakukan pendidikan dan pelatihan agar kualitas guru honorer bisa meningkat.

Ketua PB PGRI Sugito menambahkan, organisasinya memang menginginkan perjanjian kontrak PPPK guru honorer dilakukan satu kali saja. Sebab, jika dilakukan setiap tahun guru tersebut hanya akan jadi perasan oknum pemerintah daerah.

“Harus dibuat kontrak satu kali saja dengan masa jabatan per berapa lama. Kalau kontraknya setiap tahun harus diubah, mereka akan diperas oleh oknum dalam proses pengurusannya itu,” tuturnya.

Selain itu, Gito mengatakan, kalau memang untuk menjadi pegawai kontrak itu perlu tes maka lamanya mereka mengabdi sebagai guru honor harus dihargai. Hal ini untuk mempermudah guru honor memenuhi passing grade yang biasanya dipatok di angka 6. (sumber: sindonews.com)

Kamis, 07 Desember 2017

FORUM HONORER K2 INDONESIA DESAK MENPAN-RB ANGKAT 101 RIBU HONORE K2 JADI CPNS

SUARAPGRI - Persoalan jumlah kuota pengangkatan honorer kategori 2 (K2) yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali mencuat, meskipun diketahui keuangan negara sedang dalam kondisi kekurangan.


Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, honorer K2 seharusnya mendapat jatah dari kuota 101 ribu CPNS yang diajukan oleh Menpan-RB Asman Abnur pada tahun 2018.

“Saya pikir kalau mau bijak, sebaiknya jatah honorer K2 adalah 70 persen dari 101 ribu. Sedangkan apabila mau arif, kuota 101 ribu dikasih semua ke honorer K2," pungkas Titi kepada jpnn (JawaPos Group), Kamis (7/12).

Namun, Titi menolak apabila kuota honorer K2 lebih kecil daripada pelamar umum. Sebab, ada sekitar 25 ribu honorer K2 yang usianya sudah di atas 50 tahun.

Titi juga kembali menambahkan, honorer K2 menyadari kesulitan keuangan negara. Karena itu, pihaknya tidak meminta diangkat sekaligus. Sebab, honorer K2 masih membutuhkan payung hukum sebagai landasan pengangkatan menjadi CPNS.

"Mau diangkat berapa tahap pun kami terima. Asal ada payung hukumnya agar kami bisa menunggu dengan tenang dan tidak menggantung seperti ini," ujar Titi.

Diketahui, kelompok honorer kategori ini adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005, namun bedanya mereka tidak mendapat upah dari APBD/APBN seperti honorer K1.

Bagi tenaga honorer kategori 2 yang ingin diangkat menjadi CPNS, maka ia harus mengikuti tes atau seleksi terlebih dahulu. (sumber: jawapos.com)

Jumat, 08 Desember 2017

INI KRITERIA HONORER K2 YANG BERPELUANG DIANGKAT JADI CPNS

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Pagi

Mendikbudku.com - Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) menyambut baik rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang diharapkan mengakomodasi keinginan mereka diangkat menjadi CPNS.

Ketum FHK2I Titi Purwaningsih menyatakan pihaknya akan mengawal data honorer K2 di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mencegah masuknya honorer bodong dalam tahapan seleksi pengangkatan menjadi CPNS nantinya.

Ini Kriteria Honorer K2 Berpeluang Diangkat jadi CPNS - JPNN.COM
Gambar Ilustrasi

Titi Purwaningsih mengungkapkan, ada banyak honorer yang direkrut di atas 2005.

Karena itu, agar hak honorer K2 tidak tergeser oleh honorer baru, perlu pengawalan data.

"Kami sudah siap mengawal. Seluruh korwil juga sudah mengantongi data masing-masing honorer K2 yang valid," ujar Titi kepada JPNN, Jumat (8/12).

Dia menyebutkan, validitas data diukur dari masa pengabdian honorer K2 per Januari 2005 dan tidak terputus hingga sekarang.

Selain itu, sudah ikut tes pada 2013 (disertai bukti nomor tes) dan telah mengantongi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala daerah masing-masing.

Titi mengaku optimistis pemerintah juga tidak akan meloloskan honorer diangkat jadi CPNS.

"Kami akan mengawal data yang akan di-publish pemerintah nanti. Bila datanya beda akan kami persoalkan," tegasnya.

Menurut Titi dari dari data 439 ribu honorer K2, jumlah kini makin berkurang. Dia memperkirakan tidak sampai 400 ribu lagi karena banyak yang meninggal maupun alih profesi.

Sumber : jpnn.com

Demikian berita terkini seputar honorer yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare.

Selasa, 21 November 2017

GURU HONORER SUSAH JADI PNS, KEMENDIKBUD AJUKAN JADI P3K

SUARAPGRI - Jumlah guru honorer di Indonesia sudah membengkak hingga lebih dari satu juta. Kabarnya, masih banyak yang belum masuk pendataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Saat ini pengajuan mereka menjadi PNS cukup susah. Alternatif lainnya ialah dimasukkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).


Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad mengungkapkan, Kemendikbud menyisir guru honorer yang sudah terdata.
Khususnya terkait dengan pemenuhan kriteria sudah berijazah S-1 dan berusia kurang dari 33 tahun.

"Hasilnya, ada sekitar 252 ribu guru honorer yang sudah S-1 dan usianya di bawah 33 tahun," jelasnya di Jakarta kemarin (20/11).
Kemendikbud sudah mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB supaya para guru honorer yang memenuhi kriteria itu bisa diangkat sebagai CPNS.

Tetapi, sampai sekarang Kementerian PAN-RB tidak memberikan izin untuk mengangkat guru CPNS dari pelamar honorer. 
"Selanjutnya, kami siapkan skenario diangkat sebagai P3K," pungkasnya.

Hamid berharap pengajuan status guru honorer menjadi P3K tersebut bisa disetujui oleh Kementerian PAN-RB karena bisa memenuhi kekurangan guru.
Meskipun bisa menjadi P3K, para guru honorer itu tetap harus mengikuti dan lolos seleksi.

Selain itu juga, untuk bisa diangkat sebagai P3K, guru harus memiliki sertifikat profesi hasil pendidikan profesi guru (PPG).
Secara keseluruhan, jumlah guru PNS di Indonesia memang banyak.

Namun, persebarannya tidak merata sehingga masih ada sekolah yang kekurangan guru.
Kemudian, kekurangan tersebut diisi oleh guru honorer. Banyak guru PNS yang berkumpul di pusat kabupaten, kota, atau provinsi.

Selama ini pemerintah tidak pernah sukses dalam menjalankan redistribusi guru untuk mengisi kekurangan.
Cara lain untuk mengatasi kekurangan adalah merger atau regrouping beberapa guru sekolah.

Hamid mengatakan, penggabungan sekolah negeri bisa lebih mudah diterapkan.
"Kecuali gurunya demo," imbuhnya. Dengan penggabungan itu, kekurangan guru bisa ditekan.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, kekurangan guru paling banyak ada di jenjang SD.
Dia berharap pemerintah tidak mempersulit dalam pengangkatan guru honorer menjadi CPNS.

Sebab, selama ini guru honorer membantu pemerintah mengatasi masalah kekurangan guru.
"Coba tidak ada guru honorer, pasti banyak SD yang tidak bisa berjalan kegiatannya," ujarnya. 

Sebab, banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap kepala sekolah. Sisanya diisi oleh guru honorer. (sumber: jawapos.com)

Jumat, 03 Februari 2017

Usulan PGRI Dalam Mengatasi Masalah Guru Honorer

Usulan PGRI Dalam Mengatasi Masalah Guru Honorer. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib guru honorer. Setelah kelola SMA/SMK beralih ke provinsi, sejumlah masalah menimpa honorer, mulai penggajian, guru, hingga sarana dan prasarana (Sarpras).
Dia menegaskan, untuk mengatasi masalah guru honorer pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pemerintah juga harus melakukan perekrutan guru honorer pada perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Usulan PGRI Dalam Mengatasi Masalah Guru Honorer

”Kan bisa rekrut CPNS diberikan kepada guru honorer, yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tentunya,” ujar Unifah Rosyidi di kantornya, Jakarta, Rabu (1/2).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Didik Suhardi mengungkapkan, hingga saat ini masih ada dua provinsi yang belum rampung melakukan alih kelola, yakni provinsi Papua dan Papua Barat.


Join Site
"Dapatkan Informasi Terbaru"

Dia menuturkan, alih kelola SMK/ SMA ke provinsi tidak berarti kabupaten/kota tidak bisa berkontribusi di dalamnya. Dan sebaliknya, provinsi juga bisa berkontribusi pada tata kelola SD di kabupaten/kota. ”Alih kelola ini menimbulkan masalah kebutuhan guru, tapi itu wewenang pemda,” ujarnya.

Terkait penggunaan dana BOS untuk guru honorer, menurut Didik, pihaknya akan melakukan evaluasi. Karena, agar tidak menimbulkan masalah baru. ”Kalau itu bisa, hanya guru honorer yang dialihkan, bukan guru magang,” katanya.

Demikian yang dapat admin sampaikan mengenai  Usulan PGRI Dalam Mengatasi Masalah Guru Honorer, yang dilansir dari jawapos.com mudah - mudahan bermanfaat. Terimakasih Salam Honorer.

Senin, 04 Desember 2017

5.200 GURU HONORER MEMINTA AGAR DIANGKAT JADI PNS KEPADA PRESIDEN JOKOWI

SUARAPGRI - Sekitar 5.200 guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer se-Indonesia berharap agar mereka segera diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) kepada Presiden Jokowi.

"Kami ingin Presiden Joko Widodo mau menemui kami, sebentar juga tidak apa-apa. Kami ingin aspirasi guru honorer bisa dibawa untuk selesaikan masalah guru honorer di Indonesia," kata Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia, MN Rambe, di Bekasi, seperti yang dikutip dari Antara, Sabtu (2/12/2017).


Permintaan itu disampaikannya melalui aksi penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi, Sabtu pagi.

Ribuan guru honorer itu berjajar di pinggir Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, dengan membentangkan spanduk ucapan selamat datang serta pesan tertulis terkait harapan mereka diangkat sebagai calon ASN.

Spanduk tersebut bertuliskan "Pak Jokowi Tolong Temui Kami 5 Menit Pendukungmu", "Angkat Kami Menjadi Calon ASN".

Rambe mengatakan, persoalan guru honorer hampir di setiap daerah di Indonesia belum pernah terselesaikan dengan baik sejak tahun 2005.

"Bahkan sudah ada anggota kami bekerja sebagai guru honorer sejak 25 tahun lalu sampai sekarang belum ada pengangkatan," tuturnya.

Dikatakan Rambe, hak pengangkatan guru honorer sebagai calon ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, PP 43 Tahun 2007 dan P56 Tahun 2012, tapi tidak berjalan optimal.

"Kami mengharapkan Presiden Joko Widodo mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) atau peraturan presiden (perpres) untuk menyelesaikan semua itu," pungkasnya.

Rambe juga menambahkan, pihaknya sangat menginginkan bisa silaturahmi dengan Presiden Jokowi untuk membahas persoalan tersebut.

"Kami sambut kedatangan beliau, tujuannya meriahkan Hari Guru Nasional. Ada yang ingin kami sampaikan agar beliau perhatikan tentang tenaga honorer seluruh Indonesia. Terkait permasalahan honorer yg tidak selesai," tutur Rambe. (sumber: Liputan6.com)

Senin, 27 November 2017

ADA 3 SYARAT YANG MEMBERATKAN GURU HONORER DAFTAR CPNS

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Siang

Mendikbudku.com - Guru PNS yang pensiun tahun depan capai 51.458 orang. Untuk menambalnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS guru pada 2018.  Persoalannya guru honorer yang memenuhi syarat pendaftaran CPNS baru hanya 2.992 orang. Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Gambar Ilustrasi

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan ada tiga syarat untuk mendaftar CPNS guru. Yakni ijazah minimal S1, sudah pegang sertifikat profesi guru, dan usia maksimal 33 tahun.  ’’Kalau merujuk syarat itu, hanya ada 2.992 orang guru honorer yang bisa mendaftar CPNS baru tahun depan,’’ katanya di Jakarta. Data ini belum termasuk guru agama Kemenag.

Hamid menjelaskan secara keseluruhan jumlah guru honorer memang banyak. Yakni mencapai 1,5 juta orang. Tetapi jumlah itu menyusut ketika tiga syarat pendaftaran CPNS guru dimasukkan. Untuk itu Hamid menuturkan Kemendikbud sedang melobi Kementerian PAN-RB supaya ada dispensasi persyaratan pendaftaran CPNS guru.  Yakni syarat harus memiliki sertifikasi guru ditangguhkan dahulu. Jika penangguhan syarat sertifikat guru itu dikabulkan, maka ada 383 ribu guru honorer yang bisa mendaftar CPNS.

Pria yang menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) itu menuturkan penangguhan syarat sertifikasi guru itu terkait dengan status kepegawaian. Jadi peserta yang lulus ujian, akan tetap berstatus CPNS selama belum mengantongi sertifikat guru. Baru setelah memiliki sertifikat guru, statusnya bisa naik menjadi PNS. ’’Permintaan keringanan persyaratan ini masih bersifat usulan. Belum final,’’ katanya. Hamid mengakui bahwa persyaratan pendaftaran CPNS guru sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Di UU itu dinyatakan bahwa syarat menjadi guru harus minimal ijazah S1, bersertifikat profesi guru, dan untuk CPNS usia maksimal 33 tahun.  Hamid juga mengatakan guru honorer jangan terpaku menuntut diangkat menjadi guru CPNS. Sebab ada skenario lain yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Guru dengan status P3K tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Bedanya dengan PNS hanya tidak mendapatkan tunjangan pensiun yang dibayarkan setiap bulan.

Namun Hamid menegaskan syarat untuk menjadi CPNS maupun P3K guru sama. Yakni harus sudah S1, memiliki sertifikat profesi, dan usia maksimal 33 tahun.Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik pemerintah jika tahun depan benar-benar ada rekrutmen CPNS guru baru.  ’’Kami dengar bakal disiapkan kuota 250 ribu orang jadi CPNS atau P3K,’’ katanya.

Unifah berharap untuk kuota P3K diprioritaskan bagi guru honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Unifah juga mengingatkan setiap kali ada pengangkatan dari kelompok honorer, selama ada tudingan data siluman. Dia berharap pemerintah memiliki data guru honorer yang valid. Sehingga tidak bisa disusupi guru honorer siluman yang memanfaatkan momentum pengangkatan menjadi CPNS atau P3K.

Dia berharap pengangkatan guru honorer menjadi CPNS maupun P3K menjadi angin segar terkait kesejahteraan mereka selama ini. Unifah mengungkapkan banyak guru honorer yang gajinya jauh dari ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) setempat. Meskipun tidak CPNS, tetapi diangkat jadi P3K, guru sudah berkesempatan mendapatkan kucuran TPG minimal Rp 1,5 juta/bulan.


Demikian berita seputar guru yang dapat mendikbudku.com bagikan, semoga bermanfaat.

Rabu, 22 November 2017

APA JADINYA JIKA SEKOLAH DASAR SE-INDONESIA TANPA GURU HONORER?

SUARAPGRI -  Kekurangan guru saat ini paling banyak ada di jenjang sekolah dasar (SD). Untungnya, ada guru honorer yang membantu.

Karena itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, berharap pemerintah tidak mempersulit dalam pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Sebab, selama ini guru honorer membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru.


’’Coba tidak ada guru honorer, pasti banyak SD yang tidak bisa berjalan kegiatannya,’’ ujarnya.

Sebab, banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap sebagai kepala sekolah. Sisanya diisi oleh guru honorer.

Dia tidak keberatan dilakukan seleksi asalkan sama-sama guru honorer. Artinya dalam setiap pengangkatan CPNS baru, dialokasikan kuota untuk guru honorer.

Unifah Rosyidi juga mengakui guru harus kompeten dan professional.

Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS atau P3K di antaranya terkait dengan kesejahteraan.

Saat ini sumber gaji guru honorer beraneka ragam.

’’Ada yang digaji APBN kota, kabupaten, atau provinsi. Tetapi banyak juga yang masih digaji oleh sekolah,’’ pungkasnya.

Wakil Kepada SMAN 1 Gunungsari Lombok Barat itu menjelaskan, guru honorer yang sudah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) gajinya lumayan besar.

Yakni mencapai Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan, guru honorer yang hanya menggantungkan dari SPP atau dana BOS masih ada yang digaji kurang dari Rp 1 juta per bulan. (sumber: fajar.co.id)

Kamis, 02 November 2017

Syarat Mendapatkan Tunjangan Fungsional Guru Honorer 2017

Cara Mengajukan Tunjangan Fungsional Guru Honorer , Syarat Mendapatkan Tunjangan Fungsional PNS Maupun Honorer 2017.Direktur Pembinaan Pendidikandan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (P2TK3 Kemdikbud), bahwa tunjangan profesi guru dari Kemendikbud akan semakin diperketat mulai tahun 2017. Tunjangan profesi guru yang selama ini sudah diberikan dinilai kurang sesuai peruntukannya.

Kinerja guru dengan cara menyiapkan sejumlah sekenario untuk memberikan sejumlah tunjangan insentif pada para guru (dilansir dari media JPNN). Skenario tersebut akan dimasukkan dalam program memuliakan guru yang tengah disusunnya, termasuk dengan Tidak menghapus Tunjangan Profesi Guru tahun 2016 akan tetapi menggantinya dengan Tunjangan Kinerja, demikian pernyataan resmi dari Kemendikbud yang disampaikan oleh Sumarna Surapranata selaku Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud yang dilansir dari website resmi kemdikbud.go.id.
Syarat Mendapatkan Tunjangan Fungsional Guru Honorer 2017
Gabung
"Dapatkan Informasi Terbaru"

Syarat Pengajuan Tunjangan Fungsional Guru Honorer - Pemerintah telah menyiapkan Tunjangan Fungsional Guru (TFG). TFG sendiri merupakan program pemberian subsidi kepada guru non PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada guru non PNS sebesar Rp. 300.000,- perbulannya yang pembayaranya dicairkan setiap 6 bulan sekali. Yang mendapatkan Tunjangan Fungsional yaitu; Guru bukan PNS meliputi GTT dan GTY yaitu Guru Honorer, (Honorer Pusat/Daerah/Komite dll) dan Guru Yayasan yang mengajar di sekolah-sekolah lingkungan Kemendikbud dan Kemenag. Syarat mendapatkan tunjangan fungsional Guru adalah dibawah ini :
Tunjangan Fungsional Non PNS - Berkas persyaratan tersebut bisa diantarkan  ke  Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota bagian Program, dan pihak Dinas Pendidikan yang akan mengajukan ke pusat. Informasi yang lebih lengkap dapat ditanyakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota masing-masing. Sebelum mengajukan jangan lupa untuk banyak-banyak berdo'a, supaya urusan kita menjadi lancar. Sekian terimakasih, semoga bermanfaat, sukses terus untuk guru-guru Indonesia.

Kriteria Guru Honorer Penerima Tunjangan  -  Program subsidi tunjangan fungsional (STF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sertamemenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kriteria guru penerima STF adalah  sebagai berikut: 
Demikian yang dapat admin bagikan mengenai Syarat Mendapatkan Tunjangan Fungsional Guru Honorer 2017 , mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terimakasih jangn lupa untuk dibagikan kepada rekan guru honorer lainnya.

Jumat, 08 Desember 2017

INILAH KRITERIA HONORER K2 YANG BERPELUANG DIANGKAT JADI CPNS

SUARAPGRI - Jakarta, Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) menyambut baik rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang diharapkan mengakomodasi keinginan mereka untuk diangkat menjadi CPNS.

Ketum FHK2I Titi Purwaningsih menyatakan, pihaknya akan mengawal data honorer K2 di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mencegah masuknya honorer bodong dalam tahapan seleksi pengangkatan menjadi CPNS nantinya.


Titi Purwaningsih mengungkapkan, ada banyak honorer yang direkrut di atas tahun 2005.

Oleh karena itu, agar hak honorer K2 tidak tergeser oleh honorer baru, perlu pengawalan data.

"Kami sudah siap mengawal. Seluruh korwil juga sudah mengantongi data masing-masing honorer K2 yang valid," jelas Titi kepada jpnn, Jumat (8/12).

Dia menyebutkan, validitas data diukur dari masa pengabdian honorer K2 per Januari 2005 dan tidak terputus hingga sekarang.

Selain itu juga, sudah ikut tes pada 2013 (disertai bukti nomor tes) dan telah mengantongi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala daerah masing-masing.

Titi mengaku optimistis pemerintah juga tidak akan meloloskan honorer diangkat jadi CPNS.

"Kami akan mengawal data yang akan di-publish oleh pemerintah nanti. Apabila datanya beda akan kami persoalkan," terangnya.

Menurut Titi, dari dari data 439 ribu honorer K2, jumlah kini makin berkurang. Dia memperkirakan tidak sampai 400 ribu lagi karena banyak yang meninggal maupun alih profesi. (sumber: jpnn.com)

Senin, 20 November 2017

JIKA TIDAK ADA GURU HONORER, PASTI BANYAK SEKOLAH DASAR YANG NGADAT

SUARAPGRI - Jakarta, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, kekurangan guru saat ini paling banyak ada pada jenjang SD.

Unifah Rosyidi berharap kepada pemerintah agar tidak mempersulit pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Sebab, selama ini guru honorer membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru.


’’Coba tidak ada guru honorer, pasti banyak SD yang tidak bisa berjalan kegiatannya,’’ tuturnya.

Sebab, banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap kepala sekolah. Sisanya diisi oleh guru honorer.

Dia tidak keberatan dilakukan seleksi asalkan sama-sama guru honorer. Artinya dalam setiap pengangkatan CPNS baru, dialokasikan kuota untuk guru honorer. Unifah juga mengakui guru harus kompeten dan professional.

Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS atau P3K di antaranya terkait kesejahteraan.

Saat ini sumber gaji guru honorer beraneka ragam.

’’Ada yang digaji APBN kota, kabupaten, atau provinsi. Tetapi banyak juga yang masih digaji sekolah,’’ pungkasnya.

Wakil Kepada SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat itu menjelaskan, guru honorer yang sudah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) gajinya lumayan besar.

Yakni mencapai Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan, guru honorer yang hanya menggantungkan dari SPP atau dana BOS masih ada yang digaji kurang dari Rp 1 juta per bulan. (sumber: jpnn.com)

Senin, 06 November 2017

Mulai Tahun 2018 Gaji Honorer Sesuai Standar UMR Berlaku Untuk Negeri Maupun Swasta

Mulai Tahun 2018 Gaji Honorer Standar UMR berlaku untuk negeri maupun swasta, kabar terbaru mengenai gaji honorer tahun 2018 karena gaji honorer akan sesuai standar UMR berlaku untuk negeri maupun swasta. Informasi ini menjadi kabar baik untuk honorer karena gaji guru honorer akan sesuai dengan UMR pada setiap daerah masing-masing. 

Mulai Tahun 2018 Gaji Honorer Standar UMR Berlaku Untuk Negeri Maupun Swasta
Gabung
"Dapatkan Informasi Terbaru"

Ratusan ribu jumlah guru honorer baik yang membantu mengajar di sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP)  dan SMA negeri maupun swasta sambut gembira kenaikan honorarium yang direncanakan sesuai UMR.
Terlebih harga kebutuhan pokok (sembako) dan kebutuhan lainnya hampir setiap tahun naik. Mereka berharap tak hanya dinaikkan gajinya saja tapi juga  menjadi pegawai negeri sipil (PNS) juga perlu ditindak lanjuti BACA INFO SELENGKAPNYA.....

Demikian yang dapat admin sampaikan mengenai informasi gaji honorer sesuai dengan Standar UMR Negeri maupun swasta pada tahun 2018, yang dilansir dari poskotanews.com, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terimakasih Salam PGRI.

Jumat, 01 Desember 2017

KETUA UMUM FHK2I: JANGAN SEBUT HONORER K2 KOMPETENSINYA RENDAH

SUARAPGRI - Jakarta, Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih meminta pemerintah tidak mencari-cari alasan untuk menghalangi pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

Selain fakta di lapangan, guru honorer yang mendominasi di sekolah-sekolah, operator juga demikian.


Menurut Titi Purwaningsih, di semua sekolah negeri yang menjadi operator IT adalah honorer.

Padahal posisi operator sangat penting karena yang memegang kendali data-data pokok pendidikan masing-masing sekolah.

"Katanya honorer kompetensinya rendah tapi yang dipercaya jadi operator adalah honorer juga. Kalau orang yang nggak tahu IT bagaimana bisa jadi operator," ujar Titi kepada jpnn, beberapa hari lalu.

Dia juga mengklaim seluruh guru honorer K2 yang mengabdi di sekolah negeri telah menyelesaikan pendidikan S1-nya sehingga tidak beralasan apabila disebut kompetensinya rendah.

Halimah, operator IT salah satu SD di Magelang mengaku, semua data sekolah menjadi tanggung jawabnya untuk melaporkan ke pusat.

Lulusan sarjana ini gagal menjadi CPNS karena dinyatakan tidak lulus saat tes tahun 2013 dari jalur honorer K2.

"Mana ada di Magelang operatornya PNS. Yang jadi operator honorer semua dan menguasai komputer lagi," ucapnya. (sumber: jpnn.com)

Follow Me

Popular Posts