Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Data Pendidikan. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Data Pendidikan. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Kamis, 05 Oktober 2017

Pengiriman Data PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017

Berikut ini adalah informasi mengenai Pengiriman Data (Sinkronisasi) PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017. Berita pengumuman ini kami kutip pada tanggal 6 Oktober 2017 dari laman resmi Dapodikdasmen dan laman resmi PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pengiriman Data PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017
Pengiriman Data PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017

Pengiriman Data (Sinkronisasi) PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017

Berikut ini kutipan teks dari isi pengumuman selengkapnya yang ditujukan kepada Kepala LPMP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK di Seluruh Indonesia.

Yth. Bapak/Ibu
Kepala LPMP
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK
di Seluruh Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan hormat diberitahukan kepada seluruh Kepala Sekolah, Pengawas, LPMP, Dinas Pendidikan Kab/kota dan Propinsi, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor:09/D/PD/2017 tentang Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018 menyatakan bahwa batas waktu pengumpulan data PMP Dikdasmen adalah sampai dengan 30 September 2017.

Sehubungan dengan perkembangan yang ada, serta memperhatikan pemutakhiran data dapodik dengan aplikasi terbaru versi 2018 dan Cutt-off Pendataan BOS yaitu tanggal 22 September 2017 yang berdekatan dengan batas waktu pengiriman data PMP, maka batas waktu (Cutt-Off) pengiriman data PMP diperpanjang sampai dengan 20 Oktober 2017.

Adapun terdapat beberapa informasi yang perlu diperhatikan mengenai pemutakhiran data PMP Dikdasmen:

Penggunaan Aplikasi PMP Terbaru Versi 2.0 dan Updater Versi 2.1
  1. Pengerjaan Aplikasi PMP dapat menggunakan versi 2.0 ataupun Updater 2.1. Apabila data responden telah terpenuhi, dapat melakukan konfirmasi dan pengiriman data, serta tercatat sudah kirim/diproses di website pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id, berarti sekolah telah memenuhi kewajiban pengiriman data PMP 2017.
  2. Langkah yang harus diperhatikan dalam memperbarui aplikasi PMP adalah sebagai berikut: Backup Data PMP dan simpan di folder yang aman (bukan folder Program Files), Lakukan Instalasi sesuai dengan jenis file yang digunakan yaitu Installer (85,88 MB) atau Updater (45,7 MB), Instalasi menggunakan Installer: Backup data -> Uninstall versi 2.0 -> Install versi 2.1 -> Restore data yang telah di-Backup, Instalasi menggunakan Updater: Backup data -> Install Updater versi 2.1, Cek Ulang Kofirmasi dan Kirim Data.
  3. Beberapa kesalahan dan masalah yang sering dijumpai pada Aplikasi PMP tahun 2017 yaitu: Data Lupa belum di-Backup, Kesalahan menggunakan file Instaler/Updater. Seharusnya menggunakan Installer jika ingin melakukan instal ulang aplikasi, atau sebaliknya jika tidak melakukan instal ulang maka langsung saja menggunakan updater. Perbedaan terdapat pada ukuran file tersebut. Menggunakan dua aplikasi Dapodik dalam satu laptop. Tidak dapat melakukan salin PTK atau PD, dsb.

Informasi waktu pemrosesan data di website PMP dari mulai dikirim sampai dengan sudah diproses dilakukan secara tertunda/tidak real time dengan penjelasan berikut:
  1. Status Pengiriman adalah: Belum Kirim – Sudah Kirim – Sudah Diproses atau Gagal Diproses
  2. Setelah sekolah berhasil melakukan proses pengiriman data, maka server hanya menerima file-file PMP sekolah.
  3. Update Pengiriman Sehari (1x24 jam) setelah sekolah melakukan pengiriman, maka server memproses file-file PMP dengan mencatat log /waktu pengiriman beserta data jawaban ke dalam database. Misalnya jika sekolah melakukan pengiriman di tanggal 20 September 2017, maka log pengiriman baru akan masuk ke dalam database pada tanggal 21 September 2017.
  4. Setelah log pengiriman sekolah dan file PMP diproses, maka website PMP melakukan sistem pembaharuan informasi secara berkala setiap 6 jam sekali yaitu pukul 00.00 WIB, 06.00 WIB, 12.00 WIB dan jam 18.00 WIB. Jadi misalkan waktu pengiriman yang sudah diproses dan masuk ke dalam database selesai pada jam 09.00 WIB, maka datanya baru bisa dilihat pada pukul 12.00.
  5. Jika dalam waktu lebih dari 3x24 jam data masih menunjukkan status Belum Kirim atau Gagal Diproses silahkan menghubungi LPMP, Dinas terkait untuk diinformasikan kepada admin pusat.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Satu Data,

Ditjen Dikdasmen

Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id

Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Pengiriman Data (Sinkronisasi) PMP 2017 Diperpanjang Sampai 20 Oktober 2017. Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi lainnya di bawah ini.


Rabu, 28 Desember 2016

Cara Praktis Cek Keaktifan NUPTK Terdaftar Di KEMDIKBUD/KEMENAG Tahun 2017

Cara Praktis Cek Keaktifan NUPTK Terdaftar Di KEMDIKBUD/KEMENAG Tahun 2017.Informasi yang admin ingin bagikan mengenai Cara Praktis Cek Keaktifan NUPTK Terdaftar Di KEMDIKBUD/KEMENAG Tahun 2017, yang dimana pengecekan keaktifan status NUPTK tersebut dapat di cek lewat lawan GTK, Selanjutnya, mulai tahun 2017 ini, seluruh GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kemendikbud/Kemenang sudah bisa mengetahui Status NUPTK yang dapat ditelusuri berdasarkan nomor NUPTK yakni melalui links khusus pada situs NUPTK, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Cara Praktis Cek Keaktifan NUPTK Terdaftar Di KEMDIKBUD/KEMENAG Tahun 2017
Cara Praktis Cek Keaktifan NUPTK Terdaftar Di KEMDIKBUD/KEMENAG Tahun 2017
Untuk Selengkapnya Silakan Cek Dibawah Ini:
Gabung
"Dapatkan Informasi Terbaru"

Berdasarkan publikasi resmi pada laman http://gtk.data.kemdikbud.go.id telah diuraikan tentang Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) yang merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan pasal 798 pada Permendikbud No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan pengelolaan data, PDSPK memiliki fungsi diantaranya melaksakan validasi dan integrasi data pendidikan dan kebudayaan seperti data sekolah, siswa, guru, kelas, dan ruang kelas, warisan budaya benda maupun tak benda. Untuk menjamin validitas data maka dibuat sistem informasi verifikasi dan validasi data diantaranya aplikasi Verifikasi dan Validasi data Guru dan Tenaga Kependidikan (Verval GTK).

Aplikasi Verval GTK ini melibatkan operator sekolah, operator daerah dan operator pusat serta dalam aplikasi ini selain untuk melakukan verifikasi dan validasi data GTK juga untuk memproses pengajuan, penerbitan maupun penonaktifan NUPTK untuk GTK Kemendikbud dan GTK Kemenag.

Demikian yang dapat admin sampaikan semoga informasi mengenai cara praktis cek keaktifan NUPTK ini dapat berguna dan bermanfaat. Salam Pendidikan.

Jumat, 13 Oktober 2017

Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a

Berikut ini adalah informasi mengenai rilis Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a. Informasi ini kami kutip dari laman resmi Dapodikdasmen Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipublish pada tanggal 13 Oktober 2017.

Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a
Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a

Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a

Berikut ini kutipan teks dari informasi pengumuman rilis Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a:

Yth :
  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota
  3. Kepala LPMP
  4. Kepala Sekolah
Di
 Seluruh Indonesia
Dalam rangka penyempurnaan aplikasi Dapodik dan mengakomodir dinamika perubahan struktur KURIKULUM SMK 2013 REVISI dan SPEKTRUM 2016, maka dipandang perlu untuk memutakhirkan aplikasi dapodik semula versi 2018 menjadi versi 2018.a. Puji syukur Alhamdulillah, Tim Dapodikdasmen telah menyelesaikan proses pengujian aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a. Untuk itu kepada segenap Bapak/Ibu Kepala Sekolah khususnya jenjang SMK untuk segera melakukan upgrade ke Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a dan melakukan pemutakhiran data Tahun Ajaran 2017/2018. Beberapa hal penting terkait dengan perubahan aplikasi dan tindaklanjutnya :
  1. Pemutakhiran versi DAPODIK 2018.a dikemas dalam bentuk installer atau updater/patch sehingga sekolah dapat memilih sesuai kebutuhan, yang dapat di unduh di http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/unduhan
  2. Perubahan versi 2018.a ditujukan bagi semua satuan pendidikan dimana meliputi aspek keamanan, kelengkapan referensi KURIKULUM SMK 2013 REVISI, perbaikan bugs dan penambahan rule validasi. Lebih lengkap pelajari log perubahan 2018.a
  3. Dinas Provinsi dan Kab/kota melakukan monitoring terkait sekolah-sekolah yang belum memutakhirkan data DAPODIK nya periode tahun 2017 semester 1 sekaligus melakukan teguran dan upaya pembinaan bagi yang belum update. Daftar sekolah tersebut dapat diakses di http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres.
  4. Bagi sekolah yang sudah tutup, merger, berhenti beroperasi, Dinas Prov/Kabkota untuk segera melaporkan ke pusat untuk dilakukan Sehingga mendapatkan angka yang akurat terkait dengan sekolah aktif.
  5. LPMP Melakukan optimalisasi validasi data DAPODIK, dalam rangka meningkatkan akurasi, validitas dan mutu data pendidikan yang sudah dikumpulkan. Monitoring data Invalid dapat di akses di http://siduren.dikdasmen.kemdikbud.go.id.
  6. Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi dan manjerial dalam pendataan dapodik di sekolah masing-masing dan bertanggungjawab penuh akan kebenaran data DAPODIK yang dikirimkan. Sebagai bentuk legal formal dokumen PAKTA INTEGRITAS dapat di cetak dibubuhkan tandatangan dan diserahkan ke dinas pendidikan masing-masing.
  7. Panduan Pengisian data dapodikdasmen versi 2018.a dapat diunduh pada link unduhan berita ini atau pada laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/unduhan

Berikut adalah daftar perubahan Aplikasi Dapodik Versi 2018.a :
  • [Pembaruan] Penambahan referensi Spektrum PMK 2016 pada jenjang SMK
  • [Pembaruan] Penambahan referensi mata pelajaran pada jenjang SPK
  • [Pembaruan] Penambahan dan pemisahan menu rombongan belajar berdasarkan jenjang (SMA: Reguler, Teori dan Ekstrakurikuler, SMK: Reguler, Praktik dan Ekstrakurikuler)
  • [Pembaruan] Penambahan tabulasi Penyelenggara Pondok Pesantren pada data rincian Sekolah
  • [Pembaruan] Penambahan pemicu secara otomatis perubahan status di kurikulum pada pembelajaran yang semula peminatan dikelompokan menjadi C1, C2 dan C3 untuk kurikulum 2013
  • [Pembaruan] Penambahan fitur rombongan belajar praktik yang wajib berasal dari rombongan belajar utama
  • [Pembaruan] Penambahan validasi untuk mengecek sekolah penyelenggara kurikulum 2013 tapi masih menggunakan kurikulum 2006 (KTSP)
  • [Pembaruan] Penambahan validasi bagi sekolah penyelenggara kurikulum 2013 pada jenjang SMK, untuk kelas X wajib menggunakan Spektrum PMK Tahun 2016
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK dan SMA, untuk menjaga konsisten antara program pengajaran atau kompetensi keahlian dengan kurikulum yang digunakan
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK untuk pemecahan rombongan belajar praktik dirasiokan dengan peserta didik yang berada dirombongan belajar utama
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan nama rombongan belajar ganda
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan jika lebih dari 50% peserta didik tinggal di asrama dan belum mengisikan penyelenggarakan Pondok Pesantren
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan peserta didik dan rombongan belajar sesuai dengan Permendikbud 17 Tahun 2017
  • [Pembaruan] Penambahan validasi untuk sekolah penyelenggara Kelas Terbuka yang tidak menginputkan layanan khusus dengan menambahkan jenis sekolah terbuka
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK bagi guru yang mengajar pada rombongan belajar utama dan rombongan belajar praktik tidak diperbolehkan mengajar mata pelajaran yang sama
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK untuk akumulasi JJM guru yang mengajar pada rombongan belajar utama dan rombongan belajar praktik tidak diperbolehkan lebih dari jumlah maksimum yang terdapat pada referensi kurikulum
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK untuk mencegah perbedaan jumlah jam mengajar pada rombongan belajar praktik dengan rombongan belajar induk dan mata pelajaran yang sama
  • [Pembaruan] Penambahan validasi bagi peserta didik yang memilih agama yang sudah dinon aktifkan
  • [Pembaruan] Penambahan aturan JJM pada rombongan belajar praktik yaitu jumlah jam maksimal adalah sisa dari jumlah jam maksimal pada kurikulum dikurangi dengan penggunaan JJM pada rombongan belajar utama
  • [Pembaruan] Penambahan dan pemisahan status dikurikulum pada pembelajaran yang semula peminatan menjadi Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), Kompetensi Keahlian (C3)
  • [Pembaruan] Penambahan dan penyesuain UI pada aplikasi untuk memasukan anggota rombel pada rombongan belajar praktiks
  • [Perbaikan] Perubahan tampilan pada menu peserta didik agar memasukan data periodik lebih mudah
  • [Perbaikan] Perubahan validasi akumulasi jam jadwal yang kurang dari jjm pada pembelajaran yang semula invalid menjadi warning
  • [Perbaikan] Perubahan validasi peserta didik tidak wajar yang semula invalid menjadi warning
  • [Perbaikan] Perubahan tampilan warna baris yang semula merah menjadi jingga pada menu jadwal jika ada pembelajaran yang terlewat
  • [Perbaikan] Perubahan tampilan warna baris yang semula merah menjadi jingga pada menu peserta didik jika peserta didik berkebutuhan khusus
  • [Perbaikan] Perubahan tampilan warna baris yang semula merah menjadi jingga pada menu prasarana jika tidak memiliki sarana sesuai standar sarpras
  • [Perbaikan] Perbaikan tampilan pada dashboard untuk PLT Kepala Sekolah
  • [Perbaikan] Perbaikan tampilan pada saat menambah layanan Program/Kompetensi Keahlian pada jenjang SMK
  • [Perbaikan] Perbaikan tampilan pada saat memilih Program/Kompetensi Keahlian pada menu Rombongan Belajar
  • [Perbaikan] Bugs untuk menampilkan kode untuk grahita ringan (C1) dan grahita sedang (C)
  • [Perbaikan] Bugs untuk menampilkan kode untuk daksa ringan (D) dan daksa sedang (D1)
  • [Perbaikan] Bugs validasi terdeteksi wali kelas non aktif
  • [Perbaikan] Bugs validasi ketika mengecek sarana longitudinal
  • [Perbaikan] Bugs validasi ketika mengecek nama siwa tidak wajar
  • [Perbaikan] Bugs menentukan rombongan belajar ketika export excel peserta didik
  • [Perbaikan] Bugs untuk menampilkan semua tugas tambahan pada tampilan daftar tugas tambahan GTK
  • [Perbaikan] Perbaikan dan penambahan keamanan pada aplikasi
  • [Perbaikan] Perbaikan dalam pemilihan Kepala Sekolah, Principal dan PLT

Kami berharap sekolah dapat mempelajari Panduan teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a sebelum menggunakan aplikasi di sekolah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Satu Data,
Admin Dapodikdasmen
LINK UNDUHAN:
Installer Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a
Updater/Patch Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a
Panduan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a
Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a. Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi dan berkas terkait dengan Dapodik lainnya di bawah ini.


Minggu, 08 Oktober 2017

BERIKUT JADWAL, SYARAT, DAN CARA PENDAFTARAN PADA KEMENTERIAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING PKH TAHUN 2017

Kementerian Sosial (Kemensos) pada bulan ini membuka pendaftaran rekrutmen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyediakan 16.092 lowongan.
Jadwal pendaftaran online untuk rekrutmen ini akan resmi dibuka Kemensos pada pukul 00.00 WIB, 9 Oktober 2017. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Oktober 2017 pukul 23.59 WIB.


Berdasarkan siaran pers Kementerian Sosial, pembukaan rekrutmen ini untuk mengimbangi penambahan jumlah peserta PKH pada tahun 2018, yakni dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga.
"Peran pendamping sangat vital karena menentukan keberhasilan program PKH," jelas Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos.

Menurut Harry, Kemensos membutuhkan banyak pendamping PKH baru pada tahun 2018, sebab jumlah tenaga yang ada sekarang tidak bisa mengimbangi penambahan 4 juta peserta PKH. Harry  juga menambahkan jenjang karir fungsional posisi ini cukup bagus.
Data Kemensos mencatat lowongan 16.092 pendamping PKH itu terbagi dalam sejumlah kategori penempatan. Sebanyak 14.227 lowongan dibutuhkan untuk posisi Pendamping Sosial dan Pendamping Sosial PKH Akses. Lalu, posisi Pekerja Sosial Supervisor memerlukan 877 orang.

Sementara untuk posisi Administrator Database, tersedia 607 lowongan. Terakhir, Kemensos membutuhkan Asisten Pendamping sebanyak 172 orang bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Selain itu juga, Kemensos juga akan merekrut koordinator kabupaten/kota sebanyak 193 orang, koordinator wilayah sebanyak 9 orang serta 7 orang koordinator regional.

Daftar Kualifikasi Lowongan Pendamping PKH Kemensos 2017

1. Pekerja Sosial Supervisor (877 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kabupaten/Kota setempat

Kualifikasi: 
a. Minimal D.IV/S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial;
b. Diutamakan pengalaman menjadi pendamping sosial PKH denggn latar belakang pendidikan DIV/S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial;
c. Mempunyai pengalaman praktek pekerjaan sosial;
d. Menguasai MS Office;
e. Usia maksimum 45 tahun.


2. Pendamping Sosial (12.214 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kecamatan setempat
Kualifikasi:
a. Pendidikan D.III/ D.IV/Sarjana Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial/Sarjana di bidang ilmu-ilmu sosial terapan. Diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan dan/atau berpengalaman praktek di bidang pendampingan sosial/fasilitator pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan program penanggulangan kemiskinan lainnya;
b. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini);
c. Menguasai MS Office;
d. Usia maksimum 35 tahun.

3. Pendamping Sosial PKH Akses (2.013 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kecamatan Setempat
Kualifikasi:
a. Pendidikan minimal tingkat SMA, diutamakan lulusan SMK Pekerjaan Sosial (SMKPS), diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial di berbagai bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) minimal 1 tahun;
b. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini);
c. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat kampung secara baik dan memahami karakteritik masyarakat serta adat istiadat setempat;
d. Bersedia ditempatkan di distrik-distrik yang jauh dari ibukota kabupaten;
e. Usia maksimum 45 tahun.

4. Asisten Pendamping Sosial (172 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kecamatan setempat
Kualifikasi:
a. Pengalaman Kerja sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) minimal 1 tahun dan memiliki pendidikan minimal SMA/Sederajat;
b. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini);
c. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat kampung secara baik dan memahami karakteristik masyarakat serta adat istiadat setempat;

d. Usia maksimum 45 tahun.

5. Administrator Database Provinsi/Kabupaten/Kota (607 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Prov/Kab/Kota setempat
Kualifikasi: 
a. Pendidikan Diploma/Sarjana di bidang Ilmu Komputer/ Informatika/Statistika dan rumpun ilmu Sains dan Teknologi diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan dan/atau pengalaman praktek di bidang komputer/ pengolahan data dan internet;
b. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan di kabupaten/kota lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini);
c. Usia maksimum 35 tahun.

6. Koordinator Regional (7 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua dan Sumatera Utara
Kualifikasi: 
a. Memiliki pengalaman kerja sebagai Koordinator Wilayah PKH minimal 2 tahun;
b. Memiliki pengalaman kerja sebagai Koordinator Kab/Kota PKH minimal 4 tahun;
c. Memiliki pengalaman kerja sebagai Operator PKH Provinsi/ Kab/Kota minimal 5 tahun;
d. Memiliki hasil evaluasi kinerja baik dan rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi;
e. Membuat surat pernyataan: (1) Bersedia mengikuti proses seleksi Koordinator Regional yang diadakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga; (2) Bersedia ditempatkan di seluruh regional;
(3) Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat pekerjaan dengan pihak lain;

f. Berdomisili di lokasi yang membutuhkan Koordinator Regional.

7. Koordinator Kabupaten/Kota (193 orang)
Keterangan: Berkedudukan di Kab/Kota setempat
Kualifikasi:
a. Memiliki pengalaman kerja sebagai Pendamping Sosial minimal selama 5 tahun;
b. Memiliki pengalaman kerja sebagai Operator minimal selama 5 tahun;
c. Berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan belum pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) dalam 4 (empat) bulan terakhir;
d. Membuat surat pernyataan: (1) Bersedia mengikuti proses seleksi Koordinator Kabupaten/kota yang diadakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga; (2) Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat pekerjaan dengan pihak lain
e. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
f. Berdomisili di kabupaten/Kota yang dibutuhkan.

Persyaratan Pelamar Lowongan Pendamping PKH Kemensos 2017:
  1. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI;
  2. Siap dan bersedia bekerja purna waktu (full time);
  3. Bukan pengurus, anggota, dan atau berafiliasi Partai Politik (isi formulir pernyataan yang tersedia);
  4. Tidak pernah atau sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata, dibuktikan SKCK;
  5. Memiliki pendidikan sesuai prasyarat jabatan yang dibuktikan dengan ijasah terlegalisir;
  6. Usia miminal 19 tahun maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada bulan Oktober 2017;
  7. Bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
  8. Sehat jasmani dan rohani;
  9. Tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
  10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas apabila terpilih;
  11. Mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Tata Cara Pendaftaran Lowongan Pendamping PKH Kemensos 2017:
  1. Pendaftaran online pada 9-18 Oktober 2017 
  2. Pendaftaran online dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis android dengan nama Seleksi SDM PKH 2017 yang dapat diunduh di google play store.
  3. Pelamar melakukan login pada aplikasi “Seleksi SDM PKH 2017” dengan menggunakan NIK.
  4. Pelamar mengisi form pendaftaran secara lengkap yang terdiri dari; Data domisili, Data pendidikan terakhir, Data pengalaman kerja, Data sertifikat (bila ada), Data penghargaan (bila ada).
  5. Pelamar mengunggah; Foto KTP asli dan atau surat keterangan domisili, Foto ijazah asli terakhir.

Untuk informasi resmi terkait rekrutmen ini bisa langsung diakses pada laman resmi Kemensos. Informasi lengkap sekaligus resmi dari Kementerian Sosial mengenai jadwal, syarat, dan tata cara pendaftaran lowongan pendamping PKH DISINI


Demikian informasi terbaru yang kami bagikan terkait rekrutmen Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
Semoga bermanfaat.

Silahkan dibagikan!

Rabu, 08 November 2017

Syarat Pendirian Sekolah Baru untuk SD SMP SMA SMK

Berikut ini adalah berkas Syarat Pendirian Sekolah Baru untuk SD, SMP, SMA dan SMK. Download file format PDF.

Syarat Pendirian Sekolah Baru untuk SD SMP SMA SMK
Syarat Pendirian Sekolah Baru untuk SD SMP SMA SMK

Syarat Pendirian Sekolah Baru untuk SD SMP SMA SMK

Persyaratan Pendirian Sekolah Baru SD SMP SMA SMK masih diatur dalam Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh:
  1. Pemerintah;
  2. pemerintah daerah; atau
  3. masyarakat. 
Penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh:
  1. Pemerintah; atau
  2. pemerintah daerah.
Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.

Perubahan satuan pendidikan merupakan:
  1. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/ atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
  2. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
  3. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
  4. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
  1. hasil studi kelayakan;
  2. isi pendidikan;
  3. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. sarana dan prasarana pendidikan;
  5. pembiayaan pendidikan;
  6. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan 
  7. manajemen dan proses pendidikan.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
  1. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  2. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  3. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  4. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  5. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; 
  6. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  7. data mengenai status kepemilikan tanah dan/ atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;

    Download Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.pdf

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Minggu, 30 Juli 2017

    Perangkat Akreditasi SMK 2017

    Berikut ini adalah berkas Perangkat Akreditasi SMK 2017 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 005/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMK yang menjelaskan diantaranya mengenai Kriteria dan perangkat akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meliputi: a. Instrumen Akreditasi; b. Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi; c. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung; dan d. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi. Kriteria dan Perangkat Akreditasi digunakan untuk penilaian kelayakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diakreditasi.

    Perangkat Akreditasi SMK 2017
    Perangkat Akreditasi SMK 2017

    Perangkat Akreditasi SMK 2017

    Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Perangkat Akreditasi SMK 2017:

    Sesuai dengan moto profesional, tepercaya, dan terbuka serta tagline “akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu”, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelayanan, sistem, dan akreditasi sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa melakukan evaluasi dan inovasi untuk memenuhi empat gatra akreditasi yang bermutu yaitu perangkat, asesor, manajemen, dan hasil-hasil yang bermutu. Sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan, BAN-S/M berusaha menjadikan dirinya sebagai lembaga pelayanan publik yang menyediakan informasi dan data akreditasi yang tersedia lengkap (available), mudah diperoleh (accessible), dan bermanfaat (beneficial).

    Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/MI, Nomor 003/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP/MTs, Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMA/MA dan Nomor 005/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMK mulai tahun 2017 BAN-S/M akan memberlakukan Perangkat Akreditasi 2017 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK. Perangkat Akreditasi 2017 merupakan perubahan atas Perangkat Akreditasi SD/MI (Permendiknas nomor 11/2009), SMP/MTs (Permendiknas Nomor 12/2009), SMA/MA (Permendiknas Nomor 52/2008), dan SMK (Permendiknas Nomor 13/2009). Perubahan tersebut diberlakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, adanya Standar Nasional Pendidikan yang baru, terutama terkait dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 dan penguatan pendidikan karakter. Kedua, kesalahan dan ketidaksesuaian Perangkat dengan keadaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, memperkuat Perangkat dan Sistem Akreditasi sebagai alat utama untuk penilaian mutu, pemetaan, dan penyusunan kebijakan pendidikan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.

    Perangkat Akreditasi 2017 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas instrumen, petunjuk teknis, data pendukung, dan sistem penskoran. Proses penyusunan dan pengembangan Perangkat Akreditasi 2017 membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun melalui tahapan kajian/penyusunan naskah akademik, uji coba di provinsi, expert judgement, validasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), penyelerasan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan diskusi dengan Balitbang Kemendikbud serta pihak-pihak terkait lainnya. Perangkat Akreditasi 2017 berbeda dengan Perangkat Akreditasi sebelumnya. Pertama, dari sisi rujukan. Perangkat Akreditasi 2017 mengacu kepada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 20/2003, Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pendidikan, Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan kependidikan lain yang terkait. Kedua, dari sisi jumlah butir dan metode penyajian. Perangkat Akreditasi 2017 memiliki jumlah butir pernyataan yang lebih relevan dan koheren. Masing- masing pernyataan disertai dengan petunjuk teknis, data pendukung dan bobot butir yang jelas sehingga memudahkan sekolah/madrasah, asesor dan pengguna. Selain itu dapat dikurangi semaksimal mungkin perbedaan pemahaman dan penilaian antara sekolah/madrasah dengan asesor untuk menjamin objektivitas hasil penilaian. Ketiga, pemeringkatan dan hasil akreditasi. Perangkat Akreditasi 2017 memiliki skor pemeringkatan yang lebih tinggi, dan hasil Akreditasi yang meliputi nilai, peringkat, dan predikat. Pada Perangkat Akreditasi sebelumnya hasil akreditasi hanya menyebutkan nilai dan peringkat. Keempat, teknik pengolahan data dengan Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (SisPenA SM) berbasis web responsive yang dapat juga diakses dari berbagai perangkat mobile (smartphone, tab, dll.) untuk mempercepat dan mempermudah penyajian hasil Akreditasi.

      Download Perangkat Akreditasi SMK 2017

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perangkat Akreditasi SMK 2017 ini silahkan lihat dan unduh (Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.) pada link di bawah ini:

      Perangkat Akreditasi SMK 2017



      Download File:

      Perangkat Akreditasi SMK 2017.pdf
      Perangkat Akreditasi SMK 2017.docx

      Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perangkat Akreditasi SMK 2017. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan kategori Akreditasi Sekolah/Madrasah di bawah ini.


      Senin, 11 September 2017

      Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

      Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017. Download file format PDF.

      Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017
      Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

      Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017:

      Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017 selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

      Latar Belakang
      Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah. Jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 18,95 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan.

      Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

      Sejak tahun 2003 hingga saat ini berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah terdepan, terluar dan terisolir  serta daerah-daerah yang belum terlayani PAUD. Data tahun 2013/2014 menunjukan, anak usia dini yang berumur 3-6 tahun berjumlah 18.855.593 yang tersebar di 77.559 desa di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani PAUD baru mencapai 12.224.971 anak (65.16%) yang tersebar di sekitar 53.832 desa. Data lain menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 dari 80.858 desa di Indonesia, baru sekitar 57.526 desa yang sudah ada layanan PAUD.

      Dari data tersebut di atas masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84% yang belum memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Sedangkan dari data desa masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Anak-anak yang belum memperoleh layanan PAUD dan desa yang belum ada PAUD ini akan menjadi fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia pada RPJMN tahun 2015-2019. Fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini pada RPJMN tahun 2015-2019 menargetkan capaian APK 77,20%. Rendahnya jumlah anak yang terlayani di PAUD, antara lain disebabkan (1) belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatas jumlah lembaga PAUD, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan perbatasan, (3) tidak semua lembaga PAUD bisa memberikan layanan bagi anak-anak disekitarnya, dan (4) terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD.

      Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdibud. Sesuai Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD, yang salah satunya adalah “melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana dan prasarana dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana PAUD”.

      Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu serta kapasitas lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis) Direktorat Pembinaan PAUD melalui Subdit Sarana dan Prasarana PAUD pada tahun 2017 akan menyiapkan: (1) bahan kebijakan/NSPK Sarana Prasarana PAUD, (2) bimbingan teknis dan supervisi Sarana dan Prasarana PAUD, (3) fasilitasi bantuan sarana dan prasarana PAUD, dan (4) kegiatan sejenis yang terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana PAUD. 

      Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017”. Dengan adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia.

      Dasar Hukum
      1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
      2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
      3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
      5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
      6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
      7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
      8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
      9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
      10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019;
      11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
      12. Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SP DIPA-023.05.1.666845/2017, tanggal 7 Desember 2016 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun 2017.

      Tujuan Petunjuk Teknis
      Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Yayasan Pendidikan serta pemangku kepentingan dalam memahami proses pengajuan dan penilaian Proposal, penetapan dan penyaluran “Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”. 

      Pengertian Bantuan
      Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru adalah bantuan Pemerintah untuk membangun gedung baru dalam bentuk uang yang dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

      Tujuan Bantuan
      Tujuan pemberian bantuan adalah untuk: (a) meningkatkan dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD; (b) meningkatkan akses anak usia dini yang terlayani di lembaga PAUD; dan (c) meningkatkan mutu layanan PAUD.

      Hasil Yang Diharapkan dari Bantuan
      1. Tersalurkannya “Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
      2. Meningkatnya dukungan dan peranserta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
      3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang menjadi rujukan bagi lembaga- lembaga PAUD di sekitarnya.

      Manfaat Bantuan
      Manfaat Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017sebagai berikut:
      1. Dapat meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia
      2. Meningkatnya dukungan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
      3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD;
      4. Menciptakan lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak. 

      Pemberi Bantuan
      Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017.

      Sasaran Bantuan
      Sasaran Pemberian Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 adalah: lembaga PAUD yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan.

      Bentuk Bantuan
      Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan disalurkan dalam bentuk uang.

      Besaran Bantuan
      Besarnya “Paket Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017” yang diberikan adalah sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang.

        Download Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.pdf [ Link 1 ]
        Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.pdf [ Link 2 ]

        Sumber: http://paud.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas terkait dengan PAUD lainnya di bawah ini.


        Follow Me

        Popular Posts