Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Berita Pendidikan. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri Berita Pendidikan. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 September 2017

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

Berikut ini adalah berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Download file PDF.

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017
SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4951 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH
TAHUN 2017


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTURAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

b. Bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan program sertifikasi guru madrasah dimaksud, dipandang perlu menetapkan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017;

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah • dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
  19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 192/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2017

Menetapkan:

KESATU:
Menetapkan nama-nama calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah tahun 2017 sebagaimana terrcantum dalam lampiran keputusan ini melalui Pola Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru;

KEDUA:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 September 2017

An DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, DIREKTUR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
SUYITNO

    Download SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    SK Penetapan Peserta Sertifikasi PLPG Madrasah 2017.pdf
    Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Minggu, 13 Agustus 2017

    Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017

    Berikut ini adalah berkas Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Disertakan juga di dalamnya Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan SMK. Download file format PDF.
    Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017
    Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017

    Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan:

    PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 25 TAHUN 2017
    TENTANG PERUBAHAN ATAS
    PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang:
    a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan, sehingga perlu diubah;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan; 

    Mengingat:
    1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
    3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
    8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
    9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
    10. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
    11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
    12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 157); 
    13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN

    Pasal I
    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467) diubah sebagai berikut:

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah.

    2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 

    3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

    4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

    5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.

    6. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah.

    7. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.

    8. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

    9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.

    10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

    11. Buku Pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.

    12. Buku Referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.

    13. Buku Panduan Pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.

    14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.

    15. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.

    16. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.

    17. Perabot adalah sarana pengisi ruang.

    18. Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. 

    19. Rusak Sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan sejenisnya, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen).

    20. Rusak Berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non- struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen).

    21. Ruang Belajar adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang meliputi ruang kelas dan ruang belajar lainnya.

    22. Ruang Kelas baru adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun di atas lahan kosong.

    23. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.

    24. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.

    25. Ruang Guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu.

    26. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.

    27. Daerah Terdepan, Terluar atau Tertinggal yang selanjutnya disingkat Daerah 3T adalah daerah khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

    28. Pemantauan adalah kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

    29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

    30. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

    31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

    32. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

    33. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

    34. Katalog Elektronik (e-catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

    35. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ pemerintah daerah kota.

    36. Ruang Praktik Siswa adalah ruang untuk melaksanakan pembelajaran praktik kejuruan, perakitan, perawatan dan perbaikan peralatan yang memerlukan peralatan khusus, diantaranya meliputi: bengkel, workshop, studio, demplot, kandang, bangsal dan ruang praktik sejenis. 

    2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

    3. Mengubah Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII sehingga menjadi Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    Pasal II
    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 21 Juli 2017

    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
    TTD.
    MUHADJIR EFFENDY

      Download Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



      Download File:
      Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017.pdf

      Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan di bawah ini.


      Kamis, 28 September 2017

      Standar Pendidikan Guru Menurut Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017

      Berikut ini adalah berkas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Download file format PDF.

      Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
      Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

      Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru:

      PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
      TENTANG
      STANDAR PENDIDIKAN GURU

      BAB I KETENTUAN UMUM

      Pasal 1
      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
      1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
      2. Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
      3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
      4. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK.
      5. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
      6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
      7. Pembelajaran Mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi terbatas.
      8. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
      9. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra.
      10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
      11. Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan PLP dan PPL. 
      12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi.
      13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
      14. Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.
      15. Sekolah Laboratorium adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK dan/atau bekerja sama dengan LPTK, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan/atau Program PPG serta sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.
      16. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama LPTK dan berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
      17. Asrama Mahasiswa adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam struktur dan tata kelola perguruan tinggi untuk memberikan layanan hunian, bimbingan, dan pengembangan diri mahasiswa.
      18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.
      19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

      Pasal 2
      Standar Pendidikan Guru mencakup:
      a. Program Sarjana Pendidikan; dan 
      b. Program PPG.

      Pasal 3

      (1) Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi program pendidikan Guru untuk menghasilkan Guru profesional melalui:
      a. perumusan sistem penerimaan mahasiswa baru;
      b. capaian pembelajaran, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran;
      c. pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan;
      d. pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
      e. pengembangan fasilitas dan sumber belajar;
      f. pelaksanaan PLP dan PPL;
      g. pengembangan profesionalisme Dosen; dan
      h. penyelenggaraan Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, dan/atau satuan pendidikan lainnya.

      (2) Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk:
      a. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
      b. menetapkan kriteria minimal dalam berbagai aspek penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG;
      c. mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan serta Program PPG; dan
      d. menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG. 

      BAB II PELAKSANAAN

      Pasal 4
      (1) Pendidikan Guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.

      (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPTK yang ditetapkan oleh Menteri.

      (3) Pendidikan Guru bersifat nasional dan bertujuan untuk menghasilkan Guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

      Pasal 5
      (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru.

      (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. seleksi kemampuan akademik; dan
      b. seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan.

      (3) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      (4) Seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh LPTK.

      (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

      BAB III
      STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

      Pasal 6
      Standar Pendidikan Program Sarjana Pendidikan terdiri atas:
      a. standar kompetensi lulusan;
      b. standar isi;
      c. standar proses;
      d. standar penilaian;
      e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
      f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
      g. standar pengelolaan; dan 
      h. standar pembiayaan;

      Bagian Kesatu
      Standar Kompetensi Lulusan

      Pasal 7
      (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
      a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
      b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

      (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

      (4) Aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
      a. kompetensi pemahaman peserta didik;
      b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
      c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
      d. kompetensi sikap dan kepribadian.

      (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek akademik kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

      (6) Bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.

      Bagian Kedua
      Standar Isi

      Pasal 8
      (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
      a. kompetensi pemahaman peserta didik;
      b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
      c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
      d. kompetensi sikap dan kepribadian.

      (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

      (4) Substansi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan. 

      Bagian Ketiga
      Standar Proses

      Pasal 9
      (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program Sarjana Pendidikan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

      (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
      a. karakteristik proses pembelajaran;
      b. perencanaan proses pembelajaran;
      c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

      (3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sifat:
      a. interaktif;
      b. holistik;
      c. integratif;
      d. saintifik;
      e. kontekstual;
      f. tematik;
      g. efektif;
      h. kolaboratif;
      i. inovatif; dan
      j. berpusat pada mahasiswa.

      (4) Proses pembelajaran Program Sarjana Pendidikan menerapkan prinsip:
      a. Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi mahasiswa calon pendidik; dan
      b. pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa calon pendidik memperoleh pengalaman pembelajaran langsung sedini mungkin dalam situasi nyata di satuan pendidikan. 

      (5) Perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menerapkan konsep integritas akademik.

      (6) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk:
      a. kuliah;
      b. responsi dan tutorial;
      c. seminar atau yang setara;
      d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; dan
      e. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

      (7) Praktikum dan praktik lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dalam bentuk:
      a. Pembelajaran Mikro; dan b. PLP.

      (8) Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar yang meliputi:
      a. perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing;
      b. pelaksanaan pembelajaran di laboratorium;
      c. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen; dan
      d. pengayaan dan remediasi.

      (9) Beban belajar Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit 2 (dua) sks.

      (10) PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
      a. perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen pembimbing dan Guru Pamong;
      b. pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di satuan pendidikan;
      c. pelaporan hasil pengamatan; 
      d. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen dan Guru Pamong; dan
      e. beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks.

      (11) Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir atau karya ilmiah yang setara, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

      (12) Beban belajar mahasiswa Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      Bagian Keempat
      Standar Penilaian

      Pasal 10
      (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di perguruan tinggi dan Sekolah Mitra dan/atau satuan pendidikan yang terdiri atas:
      a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
      b. penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong dan Dosen pembimbing.

      (3) Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.

      (4) Lulusan Program Sarjana Pendidikan berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana Pendidikan. 

      Bagian Kelima
      Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

      Pasal 11
      (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

      (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

      (4) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

      (5) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan paling rendah Guru Muda.

      (6) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan berlatar belakang bidang pendidikan atau nonpendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diampu.

      (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi.

      (8) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian. 

      Bagian Keenam
      Standar Sarana dan Prasarana

      Pasal 12
      (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.

      (2) LPTK penyelenggara Program Sarjana Pendidikan harus memenuhi syarat sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
      a. laboratorium Pembelajaran Mikro; dan
      b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

      (3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

      (4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
      a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
      b. laboratorium sains dan/atau teknologi;
      c. studio;
      d. praktik bengkel; dan
      e. jenis laboratorium lain yang relevan.

      (5) Sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
      a. ruang monitor;
      b. ruang praktik; dan
      c. ruang pengendali. 

      (6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
      a. bahan ajar;
      b. bahan uji; atau
      c. produk akademik.

      (7) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu tim paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
      a. teknologi informasi dan komunikasi;
      b. penelitian pendidikan; dan
      c. teknologi pembelajaran.

      (8) Sarana dan prasarana tersedia secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

      Bagian Ketujuh
      Standar Pengelolaan

      Pasal 13
      (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.

      (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

      (3) Pengelolaan PLP dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan satuan pendidikan.

      (4) PLP dikoordinasikan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga khusus yang dapat berbentuk unit pelaksana atau bentuk lain. 

      Bagian Kedelapan
      Standar Pembiayaan

      Pasal 14
      Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      BAB IV
      STANDAR PENELITIAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

      Pasal 15
      (1) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (2) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
      a. kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan; dan
      b. keunggulan bidang pendidikan dan keguruan.

      (3) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan:
      a. kebijakan pendidikan;
      b. ilmu pendidikan;
      c. ilmu keguruan; dan
      d. pendidikan Guru.

      BAB V
      STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

      Pasal 16
      (1) Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (2) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

      BAB VI
      STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM PPG

      Pasal 17
      Standar Pendidikan Program PPG terdiri atas:
      a. standar kompetensi lulusan;
      b. standar isi;
      c. standar proses;
      d. standar penilaian;
      e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
      f. standar sarana dan prasarana;
      g. standar pengelolaan; dan 
      h. standar pembiayaan.


      Bagian Kesatu
      Standar Kompetensi Lulusan

      Pasal 18
      (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

      (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
      a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
      b. memiliki kesetaraan dengan jenjang 7 (tujuh) kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

      (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat:
      a. kompetensi pedagogik;
      b. kompetensi kepribadian;
      c. kompetensi profesional; dan 
      d. kompetensi sosial.

      (4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

      Bagian Kedua
      Standar Isi

      Pasal 19
      (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan materi pembelajaran dan keilmuan dan/atau keahlian Program PPG.

      (2) Standar isi untuk Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan:
      a. kompetensi pedagogik;
      b. kompetensi kepribadian;
      c. kompetensi profesional; dan 
      e. kompetensi sosial.

      (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

      Bagian Ketiga
      Standar Proses

      Pasal 20
      (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional.

      (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

      (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup:
      a. karakteristik proses pembelajaran;
      b. perencanaan proses pembelajaran;
      c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 
      d. beban belajar.

      (4) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas sifat:
      a. interaktif;
      b. holistik;
      c. integratif;
      d. saintifik;
      e. kontekstual;
      f. tematik;
      g. efektif;
      h. kolaboratif;
      i. inovatif;
      j. berpusat pada peserta didik; dan
      k. mandiri.

      (5) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (6) Pelaksanaan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
      a. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
      b. pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa Program PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan;
      c. lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;
      d. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
      e. PPL; dan
      f. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

      (7) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur dengan ketentuan: 
      a. direncanakan dan dikoordinasikan antara LPTK, dinas pendidikan, Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra;
      b. dilaksanakan di Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, pusat pelatihan, atau yang setara pada satuan pendidikan tertentu;
      c. dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester;
      d. dilaksanakan dengan beban 16 (enam belas) sks; dan
      e. disupervisi dan dinilai oleh Dosen bersertifikat pendidik dan Guru Pamong bersertifikat pendidik sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

      (8) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
      a. orientasi dan adaptasi;
      b. diskusi dan revisi perangkat pembelajaran dengan Guru Pamong;
      c. praktik pembelajaran;
      d. pelaksanaan penelitian tindakan kelas; dan
      e. praktik melaksanakan tugas profesi Guru yang lain.

      (9) Program PPG diselenggarakan:
      a. setelah Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG;
      b. setelah program sarjana nonpendidikan atau sarjana terapan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG; atau
      c. setelah program sarjana atau sarjana terapan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara LPTK dengan perguruan tinggi nonkependidikan atau dunia usaha dan dunia industri untuk Guru produktif pada sekolah kejuruan.

      (10) Beban belajar Program PPG Prajabatan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) sks.

      (11) Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. 

      (12) Mahasiswa Program PPG yang belum memenuhi kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional dapat diberikan program penguatan kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional.

      Bagian Kelima
      Standar Penilaian

      Pasal 21
      (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

      (2) Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
      b. proses dan produk PPL;
      c. uji kompetensi; dan
      d. penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

      (3) Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.

      (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru.

      (5) Peserta yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.

      (6) Sertifikat pendidik diperoleh melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh LPTK bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi. 

      Bagian Keenam
      Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

      Pasal 22
      (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

      (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

      (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

      (4) Selain latar belakang bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dosen untuk pendidikan produktif kejuruan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan.

      (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

      (6) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

      (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

      (8) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.

      (9) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki jabatan paling rendah Guru Madya. 

      Bagian Ketujuh
      Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

      Pasal 23
      (1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

      (2) LPTK penyelenggara Program PPG disamping memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki:
      a. laboratorium Pembelajaran Mikro;
      b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi;
      c. Asrama Mahasiswa/sarana lain; dan
      d. Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra.

      (3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.

      (4) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap bidang kajian keilmuan pendidikan paling sedikit terdiri atas:
      a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro;
      b. laboratorium sains dan atau teknologi;
      c. studio;
      d. praktik bengkel; dan
      e. jenis laboratorium lainnya yang relevan.

      (5) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
      a. bahan ajar;
      b. bahan uji; atau 
      c. produk akademik.

      (6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin kepala dan dibantu tim yang paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
      a. teknologi informasi dan komunikasi;
      b. penelitian pendidikan; dan
      c. teknologi pembelajaran.

      (7) Asrama Mahasiswa/sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.

      (8) Sekolah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai sarana penyiapan calon Guru profesional, serta untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.

      (9) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai Sekolah Laboratorium dan atau tempat pelaksanaan PPL.

      (10) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa satuan pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B dan ditetapkan melalui nota kesepahaman antar lembaga.

      Bagian Kedelapan
      Standar Pengelolaan

      Pasal 24
      (1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian pembelajaran pada tingkat Program Studi dan LPTK.

      (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

      (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran melibatkan Sekolah Mitra.

      (4) Pengelolaan PPL dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama dengan Program Studi dan Sekolah Mitra.

      (5) Peserta Program PPG dalam satu kelas paling banyak 20 (dua puluh) orang.

      (6) Pengelolaan pendidikan di asrama merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyiapan calon Guru profesional.

      Bagian Kesembilan
      Standar Pembiayaan

      Pasal 25
      Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      BAB VII
      STANDAR PENELITIAN PROGRAM PPG

      Pasal 26
      (1) Standar penelitian Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (2) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program PPG berupa penelitian yang relevan dengan permasalahan pembelajaran.

      BAB VIII
      STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PPG

      Pasal 27
      (1) Standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

      (2) Lembaga penyelenggara Program PPG melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

      BAB IX 
      PENYELENGGARA PROGRAM PPG

      Pasal 28

      (1) LPTK penyelenggara Program PPG terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

      (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Program Studi.

      (3) LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG yang akan diselenggarakan.

      (4) Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM.

      (5) Ketentuan mengenai peringkat terakreditasi yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Program PPG ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

      Pasal 29
      (1) Dosen tetap yang ditugaskan untuk mengelola Program PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
      a. Dosen pengelola program; dan
      b. Dosen bidang studi.

      (2) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang.

      (3) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

      (4) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan.

      (5) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik magister atau magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor. 

      (6) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.

      (7) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

      (8) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

      (9) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.

      (10) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

      Pasal 30
      (1) LPTK penyelenggara Program PPG produktif kejuruan melibatkan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, industri, dan praktisi yang relevan dalam proses pembelajaran.

      (2) Penyelenggaraan Program PPG yang berkaitan dengan karakteristik bidang keahlian kejuruan, seni, olah raga, dan keahlian khusus lainnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

      (3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian baik nasional dan atau internasional. 

      BAB X
      KETENTUAN LAIN-LAIN

      Pasal 31
      Standar Pendidikan Guru dievaluasi dan disempurnakan oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global serta perkembangan bidang ilmu.

      BAB XI
      KETENTUAN PERALIHAN

      Pasal 32
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
      a. pengelolaan dan penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
      b. ketentuan mengenai program pendidikan Guru yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

      BAB XII
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 33
      Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 34
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta
      pada tanggal 18 Agustus 2017

      MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, TTD.
      MOHAMAD NASIR

        Download Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.pdf

        Sumber: http://bsnp-indonesia.org

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


        Follow Me

        Popular Posts