Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri 2016-12-18. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri 2016-12-18. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Minggu, 10 September 2017

Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017

Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 dalam Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017. Download file PDF.

Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 - Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017
Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 - Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017

Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 - Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Ruang Kelas Baru Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017:

Latar Belakang
Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang ber-limpah. Jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 18,95 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika di-persiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan.

Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang dia-manatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi ter-hadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa pen- ingkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi ter-wujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

Pelaksanaan Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD dimaksudkan untuk membantu lem-baga/satuan PAUD untuk membangun ruang kelas baru dalam rangka menyediakan sarana prasarana yang sesuai standar untuk meningkatkan mutu layanannya. Hal ini sesuai apa yang dinyatakan dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, bahwa sarana prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.

Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk “Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017”.

Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Paerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

Tujuan Petunjuk Teknis
Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga, organisasi, yayasan, penerima bantuan, dan berbagai pihak) guna mengetahui prosedur dalam pengajuan, penilaian, penetapan, penyaluran dan pertanggung jawaban bantuan pemerintah, khususnya Bantuan RKB PAUD Tahun 2017.

Pengertian
Bantuan Ruang Kelas Baru adalah bantuan untuk membangun ruang kelas baru dalam bentuk uang yang dilaksanakan oleh penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
Tujuan Bantuan
  1. Meningkatkan akses dan mutu PAUD dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas layanan PAUD yang berkualitas.
  2. Meningkatkan dukungan dan partisipasi lembaga/organisasi mitra dalam peningkatan layanan PAUD berkualitas.
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan PAUD berkualitas.

Hasil yang Diharapkan
  1. Tersalurkannya “Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
  2. Meningkatnya dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
  3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas ruangan lembaga dalam melayani anak usia dini;
  4. Terciptanya lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.

Pemberi Bantuan
Dana Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017 .

Sasaran Penerima Bantuan
Sasaran Pemberian “Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017” adalah Lembaga/organisasi/yayasan yang.membutuhkan ruang belajar PAUD.

Bentuk Bantuan
Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017 diserahkan dalam bentuk uang, dilaksanakan secara swakelola oleh penerima bantuan.

Besar Bantuan dan Penggunaan Bantuan
Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017 akan diberikan kepada 100 Lembaga/organisasi/yayasan dengan nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per unit, digunakan untuk pembangunan fisik. Apabila harga satuan upah di daerah ybs memungkinkan, dapat juga digunakan untuk menambah luas atau memperbaiki atau restorasi bangunan pada lembaga tersebut.

    Download Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 dalam Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 dalam Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017.pdf [ Link 1]
    Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017.pdf [Link 2 ]

    Sumber: http://paud.kemdikbud.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 dalam Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan PAUD di bawah ini.


    Rabu, 06 Desember 2017

    KEMENDIKBUD : TAK ADA MAKSUD MENDIKBUD UNTUK MERENDAHKAN MASYARAKAT NTT

    Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

    Salam Sejahtera

    Mendikbudku.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi protes yang dilayangkan Komunitas Pena Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Protes terkait pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengenai hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menyangkut provinsi NTT.

    Kemendikbud: Tidak Ada Maksud Mendikbud Untuk Merendahkan Masyarakat NTT
    Gambar Ilustrasi

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BKLM Kemendikbud), Ari Santoso, menegaskan tidak ada maksud Mendikbud untuk merendahkan masyarakat NTT.

    Ari pun menjelaskan konteks yang disampaikan Mendikbud sebagai satu sampel untuk laporan PISA, kualitas pendidikan di NTT masih di bawah rata-rata nasional.

    “Mendikbud menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Saat ini Kemendikbud fokus mengatasi kesenjangan melalui berbagai program afirmasi, khususnya untuk Indonesia di bagian timur,” kata Ari dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).

    Ari menekankan, dalam PISA, seorang siswa dikatakan memiliki tingkat literasi yang baik apabila ia mampu menganalisis, bernalar, dan mengomunikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam matematika, sains dan membaca dengan baik.

    Tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekosistem pendidikan secara umum di suatu wilayah yang dijadikan sampel.

    Kepala BKLM memaparkan, kita bisa melihat bahwa secara umum, kondisi pembangunan manusia di NTT masih di bawah rata-rata nasional.

    Indeks Pembangunan Nasional NTT sebesar 63,13; sedangkan rata-rata nasional sebesar 70,18.

    Capaian Ujian Nasional tahun 2016 provinsi NTT juga masih di bawah rata-rata nasional.

    Adapun rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru provinsi NTT di bawah rata-rata nasional, yakni 50 dari rata-rata nasional 56.

    Serta jumlah akreditasi sekolah juga masih rendah.

    “Sebanyak 70 persen sekolah di NTT belum terakreditasi,” ujarnya.

    Berangkat dari data tersebut, Mendikbud Muhadjir, menurut Ari, menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di provinsi NTT.

    “Kemendikbud masih dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan di NTT. Setidaknya sudah ada sekitar 400 miliar dana bantuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di NTT sejak tahun 2016,” tutur Ari.

    Dilanjutkannya, Kemendikbud juga menjadikan NTT sebagai prioritas pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

    Di tahun 2016, Kemendikbud menyalurkan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp.1.282,34 miliar untuk provinsi NTT.

    Untuk membantu siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin agar terus melanjutkan pendidikan, pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar kepada 567.827 siswa.

    Berbagai lokakarya, pelatihan, dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan juga terus dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas profesi seperti kelompok kerja guru (KKG), dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

    “Dua tahun terakhir ini, pemerintah menugaskan lebih dari seribu orang guru garis depan untuk membantu pendidikan di daerah terdepan, terluar, tertinggal di NTT,” kata Kepala BKLM.

    Kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi NTT semakin menunjukkan hasil capaian positif.

    Rata-rata Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) provinsi NTT di tahun 2015 sebesar 73,12; sedangkan secara nasional sebesar 63,28.

    Secara umum, tren positif nampak pada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) provinsi NTT yang semakin meningkat di semua jenjang.

    APK untuk Sekolah Dasar mencapai 110,33; untuk Sekolah Menengah Pertama sebesar 103,12; dan untuk Sekolah Menengah Atas/Kejuruan sebesar 85,1.

    Diberitakan puluhan aktifis asal Nusa Tenggara Timur (NTT) berunjuk rasa lakukan aksi damai meminta Presiden Jokowi copot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Rabu (6/12/2017) siang di Depan Monumen Perjuangan Bajra Sandhi, Denpasar,

    Hal ini dikarenakan ucapannya di sebuah media dinilai melecehkan warga NTT dimana dalam pemberitaan tersebut ditulis, "saya khawatir yang dijadikan sampel Indonesia adalah siswa-siswa dari NTT."

    Bentangan spanduk mengecam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mewarnai aksi yang dikawal ketat petugas Polsek Denpasar Timur

    Mereka menyatakan kekecewaannya atas ucapan M Effendy tidak mencerminkan seorang pemangku jabatan Negara.

    Dimana seharusnya M. Effendy memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan bukan justru melecehkan.

    Hingga selesai aksi ini berjalan lancar dan damai.

    Sumber : tribunnews.com

    Demikian berita terkini yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare.

    Jumat, 28 Juli 2017

    Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017

    Berikut ini adalah berkas buku atau modul Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017. Buku modul Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah ini merupakan Cetakan Pertama, April 2017 Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

    Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017
    Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017

    Pada Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017 ini berisi juga format-format instrumen supervisi lengkap dalam format file .doc atau .docx Microsoft Word terdiri dari format-format penilaian akademik dan penilaian sekolah keseluruhan untuk tahun 2017 edisi terbaru untuk Guru yang melaksanakan KTSP maupun Kurikulum 2013.

    Lampiran-Lampiran dalam Format File .docx Microsoft Word
    Lampiran-Lampiran dalam Format File .docx Microsoft Word

    Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017:

    Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikkan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, diamanatkan bahwa seorang pengawas sekolah harus memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian Pengembangan, dan Kompetensi Sosial.

    Pada tahun 2015, dalam rangka pemetaan kompetensi pengawas sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayakan menyelenggarakan uji kompetensi pengawas sekolah yang diikuti oleh 24.293 pengawas sekolah dari jenis, jenjang, dan masa kerja yang bervariasi. Nilai rerata kompetensi pengawas sekolah adalah 55,24, untuk dimensi supervisi manajerial adalah 57,53, untuk dimensi supervisi akademik adalah 56,06, untuk dimensi penelitian dan pengembangan adalah 54,24, dan untuk dimensi evaluasi pendidikan adalah 53,12, Data tersebut menunjukkan bahwa pengawas sekolah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam peningkatan kompetensi untuk setiap dimensi kompetensi.

    Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai instansi Pembina melakukan pembinaan pengawas sekolah dengan berbagai strategi, satu diantaranya adalah peningkatan atau penguatan kompetensi pengawas sekolah.

    Salah satu upaya untuk penguatan tersebut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan penyusunan panduan kerja dan menerbitkannya menjadi sebuah buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah.

    Buku kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengawas Sekolah, dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam melakukan pembinaan bagi pengawas Sekolah/Madrasah.

    Daftar isi pada buku ini antara lain:

    KATA PENGANTAR
    DAFTAR ISI
    DAFTAR LAMPIRAN
    BAB I PENDAHULUAN
    A. Latar Belakang
    B. Dasar Hukum
    C. Tujuan
    D. Hasil yang Diharapkan
    E. Ruang Lingkup

    BAB II TUGAS POKOK DAN PERAN PENGAWAS SEKOLAH
    A. Tugas Pokok Pengawas Sekolah
    B. Peran Pengawas Sekolah

    BAB III TAHAPAN KEGIATAN PENGAWASAN
    A. Penyusunan Program Pengawasan
    B. Pelaksanaan Program Pengawasan
    C. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan
    D. Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah

    BAB IV PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
    A. Pengertian
    B. Tujuan
    C. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
    D. Waktu Penilaian
    E. Unsur Penilaian
    F. Alur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah
    G. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
    H. Penilaian Capaian SKP-PS
    I. Penilaian Perilaku Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah
    J. Pengolahan Nilai Capaian SKP dan Perilaku Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah
    K. Penetapan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah

    DAFTAR LAMPIRAN

    PROGRAM PEMBINAAN GURU
    Lampiran 1 Contoh Rencana Pengawasan Akademik
    Lampiran 2 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Pembelajaran (RPP Kurikulum 2006)
    Lampiran 3 Contoh Lembar Kerja Guru
    Lampiran 4 Contoh Daftar Nilai Portofolio RPP
    Lampiran 5 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Guru (Perencanaan Pembelajaran)
    Lampiran 6 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Penilaian Proses dan Hasil Belajar Peserta Didik
    Lampiran 7 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Penyusunan RPP (Perencanaan Pembelajaran)
    Lampiran 8 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Pembelajaran (Observasi Kelas Implementasi Kurikulum 2006)
    Lampiran 9 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Pembelajaran (Observasi Kelas Implementasi Kurikulum 2013)
    Lampiran 10 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Guru Bimbingan dan Konseling
    Lampiran 11 Contoh Surat Keterangan Melaksanakan Pembinaan Guru

    PROGRAM PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH
    Lampiran 12 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Program Rencana Kerja Kepala Sekolah
    Lampiran 13 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Kerja Kepala Sekolah
    Lampiran 14 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Verifikasi Dokumen I Kurikulum 2013
    Lampiran 15 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pembiayaan
    Lampiran 16 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Sarana
    Lampiran 17 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian
    Lampiran 18 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kesiswaan
    Lampiran 19 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Perpustakaan
    Lampiran 20 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Supervisi Akademik oleh Kepala Sekolah
    Lampiran 21 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Masyarakat
    Lampiran 22 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Laboratorium
    Lampiran 23 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Sarana Prasarana Ruang Kelas
    Lampiran 24 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Kerja sama dengan Komite Sekolah
    Lampiran 25 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan 7K
    Lampiran 26 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen


    PROGRAM PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU
    Lampiran 27 Contoh Rencana Pengawasan Akademik
    Lampiran 28 Contoh Instrumen Pengukuran Keterampilan Guru Sesudah Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Metode Pembelajaran Saintifik
    Lampiran 29 Contoh Lembar Kerja Guru
    Lampiran 30 Contoh Daftar Nilai Hasil Pengamatan Pembelajaran
    Lampiran 31 Contoh Surat Tugas Melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru

    PROGRAM PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH Lampiran 32 Contoh Instrumen Penilaian Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Kepala Sekolah dalam Penelitian Tindakan Sekolah
    Lampiran 33 Contoh Surat Tugas Melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Kepala Sekolah

    PROGRAM PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH 
    Lampiran 34 Contoh Instrumen Penilaian Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan Kepala Sekolah Dalam Penelitian Tindakan Kelas
    Lampiran 35 Contoh Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan Kepala Sekolah
    Lampiran 36 Contoh Sistematika Laporan Pelaksanaan Program Pembimbingan dan Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah
    Lampiran 37 Contoh Surat Keterangan Melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru/Kepala Sekolah
    Lampiran 38 Contoh Format Jadwal Pembimbingan dan Pelatihan Profesional
    Lampiran 39 Contoh Model Daftar Hadir Pelaksanaaan Pembinaaan/Pembimbingan

    PROGRAM PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
    Lampiran 40 Contoh Rencana Pengawasan Manajerial 

    PROGRAM PEMANTAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
    Lampiran 41 Contoh Instrumen Validasi/Verifikasi Dokumen KTSP
    Lampiran 42 Contoh Rencana Pengawasan Akademik Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
    Lampiran 43 Contoh Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Standar Isi dan SKL
    Lampiran 44 Contoh Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Standar Proses
    Lampiran 45 Contoh Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Standar Penilaian

    Latar Belakang
    Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) butir d menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial. Hal ini seiring dengan Permen PAN dan RB nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II Pasal 5 yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dengan demikian, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. Kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.

    Merujuk pada Permen PAN dan RB nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 menegaskan bahwa instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk itu, dalam rangka pemetaan kompetensi pengawas sekolah, pada tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan uji kompetensi pengawas sekolah yang diikuti oleh 24.293 pengawas sekolah dengan jenis, jenjang, dan masa kerja yang bervariasi. Nilai rerata kompetensi pengawas sekolah adalah
    39,64 untuk dimensi evaluasi pendidikan; 38,24 untuk dimensi penelitian dan pengembangan; 41,87 untuk dimensi supervisi akademik; dan 44,52 untuk dimensi supervisi manajemen. Data tersebut menunjukkan bahwa pengawas sekolah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam peningkatan kompetensi untuk setiap dimensi kompetensi.

    Berkaitan dengan tugas pengawas sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan pembinaan pengawas sekolah dengan berbagai strategi. Satu di antaranya adalah peningkatan atau penguatan kompetensi pengawas sekolah. Salah satu upaya penguatan kompetensi pengawas sekolah adalah dengan menerbitkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengawas sekolah.

    Berdasarkan uraian di atas, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2017.

    Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
    4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
    11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
    12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah
    13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya
    14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
    15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
    16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    17. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor I/56/XII/2016 tentang Penjelasan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016
    Tujuan
    Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah disusun untuk memudahkan pengawas sekolah dalam:
    1. merencanakan pengawasan (program pengawasan dan sasaran kerja pegawai [SKP] Pengawas Sekolah);
    2. merencanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah;
    3. melaksanakan pengawasan (program pengawasan dan SKP Pengawas Sekolah);
    4. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah;
    5. melaporkan kegiatan pengawasan;
    6. melaporkan kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah;
    7. mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan; dan
    8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah.

    Hasil yang Diharapkan
    Dengan digunakannya Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan Pengawas Sekolah dapat:
    1. melaksanakan tugas pokok Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. melaksanakan pengembangan karier; 
    3. meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya; serta
    4. meningkatkan mutu pendidikan.

    Ruang Lingkup
    Ruang lingkup Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi:
    1. tugas pokok dan peran pengawas sekolah;
    2. tahapan kegiatan pengawasan;
    3. penilaian prestasi kerja pegawai (PKP) pengawas sekolah.

      Download Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017



      Download File:

      Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Tahun 2017.pdf
      Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Tahun 2017.docx


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file buku/modul Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas dengan kategori Pengawas Sekolah lainnya di bawah ini.


      Minggu, 10 September 2017

      Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017

      Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017.  Download file PDF.

      Juknis Bantuan Rehabilitasi-Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017
      Juknis Bantuan Rehabilitasi-Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017

      Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017:

      Latar Belakang
      Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah. Jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 18,95 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan. Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD dimaksudkan untuk membantu memperbaiki gedung PAUD yang rusak. Hal ini sesuai apa yang dinyatakan dalam Permendikbud no. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, bahwa sarana prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. 

      Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta akuntabilitas pelaksanaan bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD, agar tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017.

      Dasar Hukum
      1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
      3. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
      4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
      5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
      6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
      7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
      8. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud tahun 2015-2019;
      9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga;
      10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2017. 

      Tujuan Petunjuk Teknis
      Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, Yayasan, Lembaga serta Pemangku kepentingan dalammemahami proses pengajuan dan penilaian proposal, penetapan dan penyaluran “Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017” 


      Pengertian
      Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD adalah bantuan untuk merehabilitasi/merenovasi gedung PAUD dalam bentuk uang yang dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

      Tujuan Bantuan
      1. Meningkatkan akses dan mutu PAUD dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas layanan PAUD yang berkualitas.
      2. Meningkatkan dukungan dan partisipasi lembaga/organisasi mitra dalam peningkatan layanan PAUD berkualitas.
      3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan PAUD berkualitas.

      Hasil Yang Diharapkan
      1. Tersalurkannya “Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
      2. Meningkatnya dukungan dan peranserta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD.
      3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD.
      4. Terciptanya lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.

        Download Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:
        Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017.pdf [ Link 1 ]
        Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017.pdf [ Link 2 ]

        Sumber: http://paud.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file 
        Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas dengan kategori PAUD lainnya di bawah ini.


        Senin, 11 September 2017

        Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

        Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017. Download file format PDF.

        Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017
        Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

        Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017:

        Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017 selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

        Latar Belakang
        Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah. Jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 18,95 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan.

        Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

        Sejak tahun 2003 hingga saat ini berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah terdepan, terluar dan terisolir  serta daerah-daerah yang belum terlayani PAUD. Data tahun 2013/2014 menunjukan, anak usia dini yang berumur 3-6 tahun berjumlah 18.855.593 yang tersebar di 77.559 desa di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani PAUD baru mencapai 12.224.971 anak (65.16%) yang tersebar di sekitar 53.832 desa. Data lain menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 dari 80.858 desa di Indonesia, baru sekitar 57.526 desa yang sudah ada layanan PAUD.

        Dari data tersebut di atas masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84% yang belum memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Sedangkan dari data desa masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Anak-anak yang belum memperoleh layanan PAUD dan desa yang belum ada PAUD ini akan menjadi fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia pada RPJMN tahun 2015-2019. Fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini pada RPJMN tahun 2015-2019 menargetkan capaian APK 77,20%. Rendahnya jumlah anak yang terlayani di PAUD, antara lain disebabkan (1) belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatas jumlah lembaga PAUD, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan perbatasan, (3) tidak semua lembaga PAUD bisa memberikan layanan bagi anak-anak disekitarnya, dan (4) terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD.

        Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdibud. Sesuai Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD, yang salah satunya adalah “melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana dan prasarana dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana PAUD”.

        Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu serta kapasitas lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis) Direktorat Pembinaan PAUD melalui Subdit Sarana dan Prasarana PAUD pada tahun 2017 akan menyiapkan: (1) bahan kebijakan/NSPK Sarana Prasarana PAUD, (2) bimbingan teknis dan supervisi Sarana dan Prasarana PAUD, (3) fasilitasi bantuan sarana dan prasarana PAUD, dan (4) kegiatan sejenis yang terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana PAUD. 

        Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017”. Dengan adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia.

        Dasar Hukum
        1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
        2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
        3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
        4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
        5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
        6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
        7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
        8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
        9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
        10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019;
        11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
        12. Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SP DIPA-023.05.1.666845/2017, tanggal 7 Desember 2016 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun 2017.

        Tujuan Petunjuk Teknis
        Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Yayasan Pendidikan serta pemangku kepentingan dalam memahami proses pengajuan dan penilaian Proposal, penetapan dan penyaluran “Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”. 

        Pengertian Bantuan
        Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru adalah bantuan Pemerintah untuk membangun gedung baru dalam bentuk uang yang dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

        Tujuan Bantuan
        Tujuan pemberian bantuan adalah untuk: (a) meningkatkan dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD; (b) meningkatkan akses anak usia dini yang terlayani di lembaga PAUD; dan (c) meningkatkan mutu layanan PAUD.

        Hasil Yang Diharapkan dari Bantuan
        1. Tersalurkannya “Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
        2. Meningkatnya dukungan dan peranserta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
        3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang menjadi rujukan bagi lembaga- lembaga PAUD di sekitarnya.

        Manfaat Bantuan
        Manfaat Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017sebagai berikut:
        1. Dapat meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia
        2. Meningkatnya dukungan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
        3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD;
        4. Menciptakan lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak. 

        Pemberi Bantuan
        Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017.

        Sasaran Bantuan
        Sasaran Pemberian Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 adalah: lembaga PAUD yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan.

        Bentuk Bantuan
        Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan disalurkan dalam bentuk uang.

        Besaran Bantuan
        Besarnya “Paket Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017” yang diberikan adalah sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang.

          Download Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



          Download File:
          Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.pdf [ Link 1 ]
          Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.pdf [ Link 2 ]

          Sumber: http://paud.kemdikbud.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

          Lihat juga beberapa informasi dan berkas terkait dengan PAUD lainnya di bawah ini.


          Kamis, 27 Juli 2017

          Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA

          Berikut ini adalah berkas buku atau Naskah Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA. Download file PDF. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA ini merupakan naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud RI.

          Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA
          Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA

          Panduan Penyelenggaraan SKS ini sangat lengkap dan memuat banyak hal, mulai dari pengertian, 7 (tujuh) prinsip penyelenggaraan SKS, pengelolaan SKS, layanan utuh pembelajaran, Peta Jalan (Road Map) penyelenggaraan SKS, pengelolaan SKS pada masa transisi, mekanisme penyelenggaraan SKS, pengelolaan pembelajaran, penilaian dan pengolahan nilai, layanan mutasi peserta didik hingga penyelenggaraan SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, setiap SMA penyelenggaraan SKS wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam Pedoman ini. Selanjutnya, Untuk memahami layanan utuh pembelajaran individu disarankan membaca Panduan Pembelajaran Tuntas. Sedangkan untuk memahami pengembangan UKBM disarankan membaca naskah Panduan Pengembangan UKBM. Keduanya diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Tahun 2017.

          Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA

          Berikut ini kutipan teks dari isi berkas naskah Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA:

          Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan KebuKurikulum 2013 dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Proses penerapannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak tahun pelajaran 2013/2014 agar terjadi penguatan dan peningkatan mutu di sekolah. Pada tahun pelajaran 2018/2019 seluruh satuan pendidikan diprogramkan sudah menerapkan Kurikulum 2013.

          Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru dari sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013, dan mengembangkan naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 untuk Kepala Sekolah dan Guru. Melaksanakan kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2016 dan 2017 telah mengembangkan naskah-naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 berupa pedoman, panduan, model, dan modul sebagai referensi bagi Kepala Sekolah dan Guru dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian.

          Naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 tersebut dalam penggunaannya dapat diimprovisasi, diinovasi dan dikembangkan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Kepala Sekolah dan Guru dituntut kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif untuk dalam menggunakan naskah tersebut. Semoga naskah ini dapat menginspirasi Kepala Sekolah dan Guru untuk memberikan yang terbaik bagi peningkatan mutu pendidikan di SMA melalui Kurikulum 2013.

          Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun pelajaran 2013/2014 telah menetapkan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas di 1.270 SMA. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2014/2015, Kurikulum 2013 dilaksanakan diseluruh SMA pada kelas X dan XI. Pada tahun 2014 dengan mempertimbangkan masih adanya beberapa kendala teknis, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 dilakukan penataan kembali implementasi Kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud tersebut, Kurikulum 2013 diterapkan secara bertahap di satuan pendidikan mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015 sampai dengan tahun pelajaran 2018/2019.

          Melaksanakan implementasi Kurikulum 2013, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memprogramkan kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi Guru dari sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013. Mendukung kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan fasilitasi pembinaan implementasi Kurikulum 2013 melalui pengembangan naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 berupa modul pelatihan, pedoman, panduan, dan model- model yang telah dikembangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Naskah-naskah tersebut antara lain : (1) Model-Model Pembelajaran; (2) Model Pengembangan RPP; (3) Model Peminatan dan Lintas Minat; (4) Panduan Supervisi Akademik; (5) Panduan Pengembangan Pembelajaran Aktif; (6) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) Di SMA; (7) Panduan Pengembangan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM); (8) Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; (9) Modul Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS); dan (10) Panduan Sukses E-Rapor SMA Versi 2017.

          Latar Belakang
          Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pasal tersebut secara tegas mengedepankan kepentingan peserta didik sebagai bagian penting dari komponen pendidikan. Dalam kajian filosofisnya, peserta didik dipandang sebagai manusia seutuhnya yang unik, dimana mereka dipandang sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam pendidikan, hak-hak peserta didik haruslah lebih dikedepankan daripada kepentingan lainnya. Peserta didik sebagai individu yang unik memiliki bakat, minat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Setiap peserta didik harus mendapatkan layanan pendidikan masal untuk peserta didik secara individual (mass education of individual) bukan pendidikan individual bagi peserta didik masal (individual education of the mass) agar dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 12 ayat (1) point b bahwa peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

          Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, dan ayat (2) menegaskan bahwa beban belajar dapat dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester. Dalam kaitannya dengan ini, dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 12 ayat (1) point f menyatakan bahwa peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, bakat, minat dan kecepatan belajar peserta didik yang berbeda harus difasilitasi oleh sekolah.

          Dalam konteks layanan utuh pendidikan dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) antara lain adalah konteks layanan utuh pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester. Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan keseluruhan beban belajar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajarnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pasal 4 menyebutkan bahwa pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya. Untuk itu, harus ada diversifikasi layanan pembelajaran dalam penyelenggaraan SKS. Layanan utuh pembelajaran mengacu kepada konsep pembelajaran tuntas (mastery learning), yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh Kompetensi Inti (KI) maupun Kompetesi Dasar (KD) mata pelajaran. Pembelajaran yang demikian memberi kesempatan dan kualitas pengajaran yang berbeda kepada peserta didik.

          Selanjutnya, pasal 2 pada Permendikbud tersebut, mengamatkan bahwa SKS diselenggarakan dengan prinsip (a) fleksibel; dalam arti penyelenggaraan SKS dengan fleksibilitas pilhan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri; (b) keunggulan; dalam arti penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar; (c) maju berkelanjutan yang mengandung makna penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain;dan (d) keadilan, yang mengandung makna penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan. Prinsip-prinsip ini memperjelas dan mempertegas bahwa SKS bukan program percepatan sebagaimana dimaksudkan pada program akselerasi yang telah dicabut ijin penyelenggaraannya. SKS lebih mengedepankan layanan utuh pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar yang unik. Oleh karena itu, strategi belajar, kesempatan mencapai tingkat kemampuan optimal, kesempatan mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut serta prestasi belajar yang dicapai benar-benar ditentukan oleh peserta didik itu sendiri dan bukan ditentukan oleh pihak di luar diri peserta didik termasuk oleh pihak sekolah. Tugas sekolah menyediakan fasilitas layanan utuh pembelajaran dalam bentuk unit-unit belajar utuh setiap mata pelajaran, sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh unit belajar utuh setiap mata pelajaran tersebut tergantung dari bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar peserta didik. Adanya unit-unit belajar utuh setiap mata pelajaran dalam penyelenggaraan SKS tersebut, maka bagi pembelajar cepat, normal, maupun lambat dapat terfasilitasi dengan baik sesuai dengan toleransi waktu yang tersedia. Unit belajar utuh tersebut sekaligus sebagai sarana diversifikasi layanan pembelajaran 3 (tiga) kelompok pembelajar.

          Hingga Tahun 2016 jumlah sekolah penyelenggara SKS yang telah terdata oleh Direktorat pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebanyak lebih dari 100 sekolah baik negeri maupun swasta. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun yang diselenggarakan beberapa kali oleh Direktorat Pembinaan SMA, memberikan informasi bahwa (1) terdapat keragaman varian implementasi SKS di lebih dari 100 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia; (b) penyelenggaraan SKS sebagai pengganti program akselerasi yang telah dicabut ijin penyelenggaraannya sehingga muncul layanan pola 4, 5, dan 6 semester; (c) terdapat penggunaan istilah yang tidak terwadahi dalam ketentuan perundang-undangan, misalnya kontinu, diskontinu, on-off, seri mata pelajaran, semester pendek, dan lain- lain. Keragaman varian implementasi SKS tersebut ternyata menimbulkan kendala bagi penyelenggara SKS utamanya berkaitan dengan sinkronisasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan), di samping kendala yang lain. Untuk itu, perlu segera dibangun satu sistem penyelenggaraan SKS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

          Memperhatikan kesenjangan antara prinsip penyelenggaraan SKS sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundangan dengan penyelenggaraan SKS di lebih dari 100 sekolah sebagaimana dikemukakan di atas, maka Direktorat Pembina SMA memandang perlu untuk menyusun Panduan Penyelenggaraan SKS agar tetap konsisten dan koheren dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang bersifat nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

          Tujuan
          Panduan Penyelenggaraan SKS ini bertujuan agar dapat membantu satuan pendidikan dalam hal berikut.
          1. Memahami pengertian, prinsip penyelenggaraan dan pengelolaan SKS secara utuh.
          2. Memahami tentang layanan utuh pembelajaran dengan SKS.
          3. Mengelola SKS pada masa transisi khususnya bagi lebih dari 100 sekolah penyelenggara SKS mulai Juli 2017 s.d TP 2019/2020.
          4. Menyelenggarakan SKS sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan yang benar.
          5. Mengelola pembelajaran dengan SKS secara efektif dan bermakna.
          6. Menilai dan mengolah nilai hasil belajar.
          7. Melayani mutasi peserta didik.
          8. Menyelenggaraan SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
          Ruang Lingkup
          Ruang lingkup Panduan Penyelenggaraan SKS di SMA sebagai berikut.
          1. Pengertian, prinsip penyelenggaraan dan pengelolaan SKS meliputi pengertian SKS, prinsip penyelenggaraan SKS, layanan utuh pembelajaran dengan SKS, pengelolaan SKS, peta jalan penyelenggaraan SKS, dan pengelolaan SKS pada masa transisi.
          2. Mekanisme penyelenggaraan SKS meliputi mekanisme penyelenggaraan secara umum, pengelolaan pembelajaran, penilaian dan pengolahan nilai hasil belajar, mutasi peserta didik, dan ketentuan penyelenggaraan SKS.

          Landasan
          1. Undang-Undang Dasar Negera Republik IndonesiaTahun 1945.
          2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
          3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
          4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
          5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
          6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
          7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59/2014 tentang Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
          8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61/2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
          9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62/2014 tentang Ekstrakurikuler.
          10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63/2014 tentang Pendidikan Kepramukaan.
          11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64/2014 tentang Peminatan.
          12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111/2014 tentang BK.
          13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
          14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53/2015 tentang Penilaian Hasil Belajar.
          15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahuan 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
          16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor sd 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.
          17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tentang Standar Proses.
          18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23tentang Standar Penilaian.
          19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
          20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
          21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan.

          Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)
          Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan/atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya. SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Unit pembelajaran utuh disebut juga dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM). Unit Kegiatan Belajar merupakan satuan pelajaran yang kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah sampai ke yang sukar. Satuan pelajaran tersebut merupakan pelabelan penguasaan belajar peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan yang disusun menjadi unit-unit kegiatan belajar yang melibatkan satuan waktu belajar, misalnya 2x45 menit (90 menit). UKBM tersebut memuat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta strategi pembelajaran individual untuk mencapai ketuntasan beban belajar yang telah ditentukan. Dalam UKBM di samping sebagai pelabelan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan diharapkan juga memberikan dampak pengiring terbangunnya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan abad 21 seperti berpikir kritis, bertindak kreatif, bekerjasama, berkomunikasi, dan lain-lain.

          Prinsip Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS)
          Penyelenggaraan SKS di beberapa sekolah selama ini belum semuanya selaras dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam rangka penguatan/pemantapan program implementasi penyelenggaraan SKS sesuai dengan NSPK tersebut, setiap SMA penyelenggaraan SKS wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh prinsip-prinsip sebagai berikut.
          1. Setiap Peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan gaya belajar serta kebutuhan ekosistem pendidikan yang mendukung. Implementasi SKS dimaksudkan untuk melayani semua kelompok peserta didik yang termasuk pembelajar cepat, pembelajar normal, dan pembelajar lambat, jadi, bukan hanya untuk peserta didik pembelajar cepat (vide Pasal 1, 2, dan 3).
          2. Proses belajar dan pembelajaran harus dirancang dan dikembangkan sebagai proses interaktif yang mengorganisasikan pengalaman belajar untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta karakter melalui tranformasi pengalaman belajar melalui pembelajaran tatap muka, terstruktur, dan mandiri yang bersifat sistematik dan sistemik. (videPasal 3, 4, dan Pasal 6).
          3. Setiap peserta didik harus difasilitasi demikian rupa agar mampu mencapai ketuntasan belajar dalam setiap mata pelajaran secara optimal sesuai kecepatan belajarnya. Bagi peserta didik termasuk kelompok pembelajar lambat harus dibantu dengan program remediasi yang memadai untuk mengejar penuntasan kompetensi paling tidak sama dengan peserta didik yang normal, dan bagi peserta didik yang termasuk pembelajar cepat harus difasilitasi untuk mempelajari paket belajar berikutnya sehingga dapat menyelesaikan setiap mata pelajaran, dan pada akhirnya seluruh mata pelajaran dalam waktu yang lebih cepat dari waktu yang tersedia secara formal (Baca juga Naskah Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Tuntas yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Tahun 2017). (videPasal 6,7, 8,9, dan 10).
          4. Penilaian hasil belajar peserta didik harus menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi atau tugas otomatis. Artinya penguasaan/capaian belajar setiap peserta didik diukur dari penguasaan kompetensi yang dicapai secara individual. Penguasaan kompetensi peserta didik diukur dari kriteria ketuntasan setiap KD masing-masing mata pelajaran pada semester berjalan. Kelulusan setiap peserta didik ditentukan oleh penyelesaian seluruh mata pelajaran secara tuntas dan diakhiri dengan ujian sekolah atau ujian yang bersifat nasional sebagai penilaian sumatif yang dapat diadakan pada setiap semester.(vide Pasal 2,3, dan 13).
          5. Bahan belajar dan pembelajaran harus menggunakan paket belajar utama yang ditetapkan oleh pihak berwenang atau oleh satuan pendidikan dan tersedia secara publik di pasaran, yang dapat berbentuk Buku Teks Pelajaran (BTP) dan/atau modul, yang berbentuk kemasan unit-unit pembelajaran utuh individual yang dapat dipelajari secara mandiri disertai sumber belajar lain yang tercetak dan/atau digital. Buku teks pelajaran menggunakan buku yang telah ditetapkan secara resmi oleh Kemendikbud atau dikembangkan bahan belajar baru yang bersifat moduler yang sepenuhnya atau sebagian bersifat membelajarkan sendiri. Disamping itu harus dikembangkan Unit Kegiatan Belajar (UKBM) berbasis KD yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik secara bertahap-berlanjut mempelajari dan menguasai unit-unit pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Dengan demikian setiap peserta didik dapat belajar untuk menguasai kompetensi sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya. (videPasal 3,6,7,8, dan 9).
          6. Program pendidikan harus sepenuhnya menggunakan Struktur Kurikulum 2013 beserta semua perangkat pendukungnya yang relevan; dan pengambilan mata pelajaran oleh peserta didik dilakukan secara fleksibel secara individual atau kelompok kecil. Seluruh mata pelajaran yang diwajibkan harus ditempuh oleh setiap peserta didik. Karena itu setiap peserta didik memiliki kuota belajar di SMA sama selama 6 (enam) semester, tidak boleh ada pemampatan ke dalam program kurang dari enam semester. Dalam implementasi SKS proses pendidikan diprogramkan agar setiap peserta didik dapat belajar lebih efisien sehingga lama belajarnya bisa kurang dari 6 (enam) semester dengan cara menyelesaikan penguasaan setiap/seluruh mata pelajaran lebih cepat. Bagi peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan seluruh mata pelajaran sesuai waktu belajar yang tersedia (8 semester) harus tetap difasilitasi sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratan dalam Kurikulum.(videPasal 1, 2, 3, 4, 6,7,8, 9, 12, 13, dan 14).
          7. Guru dan/atau sekolah harus berperan sebagai: fasilitator belajar, pengorganisasi belajar, penopang kajian, pembangun karakter, dan sumber belajar. Pada dasarnya setiap guru, sesuai dengan kewenangannya, harus menyelenggarakan pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan pembelajaran individual sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang bervariasi. Jadwal semua pembelajaran diatur sepenuhnya oleh masing-masing satuan pendidikan dengan pimpinan Kepala Sekolah dan seluruh perangkatnya. Demikian juga untuk pengelolaan sarana dan prasarananya sepenuhnya menjadi kewenangan masing- masing satuan pendidikan dalam kerangka peningkatan mutu berbasis sekolah. (vide Pasal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17).

          Layanan Utuh Pembelajaran dengan SKS
          1. Pengaturan Beban Belajar
          Pengaturan beban belajar sepenuhnya mengikuti ketentuan Struktur Kurikulum 2013. Dalam Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah pada Pasal 7 ayat (3) s.d (9), disebutkan bahwa (1) beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran; (2) beban belajar tersebut terdiri atas: kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri; (3) beban belajar kegiatan tatap muka dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu, dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit; (4) beban belajar kegiatan terstruktur dan beban belajar kegiatan mandiri paling banyak 60% (enam puluh persen) dari waktu kegiatan tatap muka yang bersangkutan; (5) beban belajar satu minggu untuk: Kelas X adalah 42 (empat puluh dua) jam pelajaran, Kelas XI adalah 44 (empat puluh empat) jam pelajaran, dan Kelas XII adalah 44 (empat puluh empat) jam pelajaran; (6) beban belajar satu semester di Kelas X dan Kelas XI masing-masing paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif; (7) Beban belajar di kelas XII semester ganjil paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif dan semester genap paling sedikit 14 (empat belas) minggu efektif.

          Selanjutnya masih relevan dengan beban belajar, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Dengan demikian, pengaturan beban belajar dalam penyelenggaraan SKS adalah pengaturan beban belajar setiap unit pembelajaran utuh atau dalam hal ini disebut UKBM dalam rangka mencapai ketuntasan belajar atau penguasaan substansi pada UKBM, dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar sebagaimana ditetapkan pada Struktur Kurikulum 2013. Berikut adalah pengaturan beban belajar setiap UKBM.

          a. Beban Belajar setiap UKBM diatur secara proporsional dengan jumlah pasangan KD total untuk setiap mata pelajaran SMA.

          b. Beban Belajar setiap UKBM disesuaikan dengan tugas belajar (learning task) dan pengalaman belajar (learning experiences) yang dituntut untuk masing-masing pasangan KD. 

          Mengacu kepada 2 (dua) pengaturan beban belajar setiap UKBM di atas, maka penghitungan beban belajar setiap UKBM yang dinyatakan dalam jam pelajaran (JP). 
          a. RPP mata pelajaran tertentu memuat 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu misalnya 4 JP (2 pertemuan) dengan 1 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 4x45 menit (180 menit) minimal 72 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 108 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.

          b. RPP mata pelajaran tertentu memuat 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu misalnya ada 4 JP (2 pertemuan) dengan 2 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 4x45 menit (180 menit) minimal 72 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 108 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.

          c. RPP mata pelajaran tertentu memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu misalnya 6 JP (3 pertemuan) dengan 1 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 6x45 menit (270 menit) minimal 108 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 162 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.

          d. RPP mata pelajaran tertentu memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD, alokasi waktu 6 JP (3 pertemuan) dengan 3 UKBM. Dari satuan waktu yang tersedia, yaitu 6x45 menit (270 menit) minimal 108 menit untuk kegiatan tatap muka dan paling banyak 162 menit untuk kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri setiap minggu dalam satu semester.

          Berdasarkan 4 (empat) contoh penghitungan beban belajar UKBM di atas, maka penghingan beban belajar pada setiap UKBM didasarkan pada alokasi waktu dari pasangan KD dalam RPP setiap minggu dalam satu semester. Apabila dalam RPP memuat lebih dari 1 (satu) pasangan KD atau memuat 1 (satu) pasang KD namun tugas belajar dan pengalaman belajar yang dituntut dalam pasangan KD tersebut banyak, maka 2 (dua) macam RPP tersebut alokasi waktunya banyak. Untuk itu, beban belajar UKBM dari RPP tersebut banyak. Dengan demikian, beban belajar pada setiap UKBM disesuaikan dengan tugas belajar dan pengalaman belajar yang dituntut pada pasangan KD dengan tetap memperhatikan satuan waktu untuk kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Pengaturan alokasi waktu pada setiap UKBM secara proporsional harus dilakukan pada saat melakukan pemetaan KD pada waktu menyusun Promes. Pengelolaan layanan utuh pembelajaran dengan SKS dapat diilustrasikan pada Lampiran 3.

          Pengelolaan Sistem Kredit Semester (SKS)

          Pengelolaan SKS memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SKS beserta perannya disampaikan berikut.

          1) Pemerintah
          Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 15 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan SKS di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka peran pemerintah sebagai berikut.
          a. Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran sebagai berikut. 
          1. Menindaklanjuti regulasi tentang SKS melalui penyusunan dan penyebarluasan naskah-naskah pendukung penyelenggaraan SKS, misalnya Pedoman Penyelenggaraan SKS, Panduan Pembelajaran Tuntas, Panduan Pembimbing Akademik, Panduan Pengembangan UKBM, dan lain-lain.
          2. Memfasilitasi terjalinnya kerjasama untuk memperkuat dan tindaklanjut penyelenggaraan SKS, misalnya dengan: Perguruan Tinggi, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, DAPODIK, dan lain-lain.
          3. Menyelenggarankan diksusi kelompok terpumpun untuk menggali praktik- praktik baik dari sekolah-sekolah penyelenggara SKS untuk dijadikan inspirasi perbaikan penyelenggaraan SKS secara berkala dan berkelanjutan.
          4. Berkoordinasi dengan LPMP dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam rangka pembinaan dan penguatan penyelenggaraan SKS.
          5. Memberikan Bantuan Pemerintah (Bantah) pendampingan penyelenggaraan SKS.
          6. Menyusun aplikasi pemantauan perkembangan pelaksanaan Bantah pendampingan penyelenggaraan SKS.
          7. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi SKS.
          8. Menyusun instrumen Sistem Penjaminan Mutu (SPM) penyelenggaraan SKS.
          9. Bersama LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SKS.
          10. Menyetujui surat ijin penyelenggaraan SKS dari Dinas Pendidikan Provinsi dan mengeluarkan surat ijin penyelenggaraan SKS yang disahkan oleh Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
          b. LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)
          Mengacu kepada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), di mana LPMP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah tanggung jawab kepada Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, maka peran LPMP dalam penyelenggraan SKS di SMA sebagai berikut.
          1. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan SKS.
          2. Melakukan pemetaan mutu penyelenggaraan SKS.
          3. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi mutu penyelenggaraan.
          4. Melaksanakan supervisi pencapaian standar mutu penyelenggaraan SKS.
          5. Fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan SKS di SMA.
          6. Melaksanakan kerjasama di bidang penjaminan mutu penyelenggaraan SKS.

          c. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi memiliki peran sebagai berikut.
          1. Memberikan pembinaan penyusunan kurikulum penyelenggaraan SKS (KTSP) sekaligus mengesahkannya.
          2. Memberikan pembinaan perencanaan penyusunan anggaran penyelenggaraan SKS (RKAS/M) sekaligus mengesahkannya.
          3. Memberikan pembinaan terhadap Sistem Penjaminan Mutu penyelenggaraan SKS.
          4. Memberikan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam penyusunan unit-unit pembelajaran utuh atau UKBM.
          5. Pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggraan SKS.
          6. Melakukan verifikasi dokumen-dokumen kesiapan sebelum memberikan rekomendasi kepada satuan pendidikan untuk mendapatkan surat ijin penyelenggaraan SKS dari Direktorat Pembinaan SMA.
          7. Mengatur secara kolektif pengurusan ijin penyelenggaraan SKS ke Direktorat Pembinaan SMA.

          2) Pengawas
          Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 57 yang menyatakan bahwa supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepalasatuan pendidikan, maka peran pengawas dalam penyelenggaraan SKS sebagai berikut.
          a. Membina pengembangan kualitas sekolah, Kepala Sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah dalam penyelenggaraan SKS.
          b. Mendampingi guru dalam menyusun UKBM dan perangkat pembelajaran lain pendukung layanan utuh pembelajaran SKS.
          c. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dalam penyelenggaran SKS.
          d. Mensupervisi pengelolaan sekolah dalam penyelenggaraan SKS.
          e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya dalam penyelenggaraan SKS.
          f. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah dalam penyelenggaran SKS.
          g. Melakukan penilaian kinerja Kepala Sekolah dan penilaian kinerja guru dalam menyelenggarakan SKS.

          3) Komite Sekolah
          Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 56 ayat (3) bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, maka peran komite sekolah dalam penyelenggaran SKS sebagai berikut.
          a. Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksaaan kebijakan penyelenggaraan SKS.
          b. Memberi dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan SKS.
          c. Mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan SKS. d. Mediator antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan SKS

          4) Kepala Sekolah
          Mengacu kepada Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, makaperan Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan SKS sebagai berikut.
          a. Membentuk dan menyusun Surat Keputusan (SK) Tim Pengembang Sekolah (TPS). 
          b. Menyusun berbagai tingkat perencanaan penyelenggaraan SKS, meliputi rencana strategis empat tahun (RKJM), rencana operasional satu tahun (RKT), RKAS/M, KTSP, Peraturan Akademik (PA), penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), kalender akademik, dan dokumen perencanaan lain pendukung terselenggaranya SKS sesuai dengan prinsip penyelenggaraan SKS.
          c. Menentukan dan menyusun SK penugasan guru sebagai PA.
          d. Menyusun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian penyelenggara SKS.
          e. Mengembangkan organisasi sekolah pendukung penyelenggaraan SKS.
          f. Menyiapkan guru dan staf dalam merealisasi seluruh perencanaan program pendukung penyelenggaraan SKS.
          g. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan SKS.
          h. Mengelola sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan SKS. 
          i. Mengatur tata laksana sistem administrasi penyelenggaraan SKS.
          j. Mengelola semua sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka mendukung penyelenggaraan SKS.
          k. Membantu mengembangkan profesional guru dalam menyusun dan melaksanakan layanan utuh unit-unit pembelajaran atau UKBM-UKBM.
          l. Membangun karakter warga sekolah untuk mensukseskan penyelenggaraan SKS.
          m. Mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas adiministrasi penyelenggaraan SKS.
          n. Memberikan dorongan kepada warga sekolah agar seluruh komponen pendidikan dapat berkembangsecara optimal dalam penyelenggaraan SKS.
          o. Mengembangkan kepekaan untuk melihat adanya peluang dan memanfaatkan peluang untuk kepentingan penyelenggara SKS.

          5) Guru
          Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka peran guru adalah mengembangkan kompetensinya untuk mendukung penyelenggaraan SKS seperti berikut.
          a. Mengembangkan wawasan atau landasan kependidikan untuk mendukung tugas profesionalnya dalam melaksanakan pembelajaran dengan SKS untuk mengembangkan karakter dan kemampuan Higher Order Thinking Skills (HOTS)
          b. Memahami terhadap peserta didik dalam memberikan layanan pembelajaran individu.
          c. Menyusun Pedoman Guru.
          d. Mengembangkan silabus.
          e. Merancangan pembelajaran (RPP) yang kondusif untuk mengembangkan karakter dan kemampuan Higher Order Thinking Skills (HOTS)
          f. Mengembangkan kurikulum mata pelajaran dalam bentuk unit-unit utuh pembelajaran atau UKBM.
          g. Melaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis yang bermuara pada berkembangnya karakter dan kemampuan Higher Order Thinking Skills (HOTS) peserta didik
          h. Memanfaatan teknologi pembelajaran sesuai dengan konsep dan prinsip Techno Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
          i. Mengembangkan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) dilengkapi dengan kisi-kisi dan telaah soal. 
          j. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.
          k. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai pembelajar cepat, normal, dan lambat.

          6) BK
          Mengacu kepada Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah, maka peran BK sebagai berikut.
          a. Memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara SKS, dalam hal: pemahaman diri dan lingkungan, fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan, penyaluran pemilihan pendidikan, pekerjaan dan karir, pencegahan timbulnya masalah, perbaikan dan penyembuhan, pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri peserta didik, pengembangan potensi optimal, advokasi diri terhadap perlakukan deskriminatif, dan membangun adaptasi pendidikan dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan peserta didik.
          b. Membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir.
          c. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar satuan pendidikan untuk melaksanakan layanan.

          7) Pembimbing Akademik (PA)
          Satuan pendidikan penyelenggara SKS di samping mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling juga wajib menyedia PA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 6 ayat (1), di mana peran PA dilaksanakan oleh Wali Kelas, dengan tugas sebagai berikut.
          a. Membimbing sejumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.
          b. Membimbing perkembangan prestasi akademik peserta didik hingga akhir masa studi.
          c. Membimbing peserta didik pada saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pemilihan peminatan, dan pembagian rapor, dan/atau melaksanakan konsultasi akademik.
          d. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pendalaman minat apabila satuan pendidikan telah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
          e. Membuat laporan hasil penilaian setiap semester.
          f. Memberikan pertimbangan dan menetapkan peserta didik yang dapat mengambil UKBM setiap semester.
          g. Menetapkan mata pelajaran yang harus diikuti dalam program remediasi atau pengayaan.
          h. Memantau dan melakukan analisis terhadap data bakat, minat, dan prestasi yang diperoleh dari BK, serta memberikan rekomendasi konstruktif selama mengikuti pendidikan di satuan pendidikan agar peserta didik berkembang potensi akademiknya secara maksimal.
          i. Melakukan pendampingan secara intensif sehingga peserta didik dapat menyelesaikan masa studinya sesuai atau lebih cepat dari kuota belajar di SMA yaitu 6 (enam) semester. 
          j. Mengelola hasil penilaian akhlak mulia dan kepribadian berdasarkan hasil penilaian dari guru mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan dan masukan dari guru mata pelajaran lainnya.
          k. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orangtua, BK, dan guru mata pelajaran lainnya untuk mendukung pengembangan potensi peserta didik.
          l. Memberikan layanan konsultasi akademik sesuai kebutuhan dalam tiap semester.
          m. Saling berkoordinasi dengan PA pengganti apabila ada penggantian PA (PA dapat berganti sesuai dengan pertimbangan dan kebijakan satuan pendidikan masing-masing).

          8) Tenaga Kependidikan
          Mengacu kepada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, maka peran tenaga kependidikan sebagai berikut.
          a. Merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil rancangan administrasi penyelenggraan SKS (disarankan berbasis digital) kepada Kepala Sekolah.
          b. Melaksanakan pengadministrasian bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan, penggunaan dan laporan keuangan serta ketatausahaan lainnya.
          c. Melaksanakan operasional e-rapot SKS.
          d. Mengelola dan mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa(PDSS).
          e. Melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada Kepala Sekolah

            Download Naskah Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Naskah Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA



            Download File:
            Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA.pdf

            Sumber: http://psma.kemdikbud.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Naskah Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA. Semoga bisa bermanfaat.

            Lihat juga beberapa informasi dan berkas terkait dengan SMA di bawah ini.


            Follow Me

            Popular Posts