Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri 2016-11-20. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri 2016-11-20. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 September 2017

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

Berikut ini adalah berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Download file PDF.

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017
SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4951 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH
TAHUN 2017


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTURAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

b. Bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan program sertifikasi guru madrasah dimaksud, dipandang perlu menetapkan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017;

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah • dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
  19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 192/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2017

Menetapkan:

KESATU:
Menetapkan nama-nama calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah tahun 2017 sebagaimana terrcantum dalam lampiran keputusan ini melalui Pola Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru;

KEDUA:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 September 2017

An DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, DIREKTUR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
SUYITNO

    Download SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    SK Penetapan Peserta Sertifikasi PLPG Madrasah 2017.pdf
    Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Minggu, 10 September 2017

    Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017

    Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 dalam Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017. Download file PDF.

    Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 - Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017
    Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 - Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017

    Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 - Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Ruang Kelas Baru Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017:

    Latar Belakang
    Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang ber-limpah. Jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 18,95 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika di-persiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan.

    Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang dia-manatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi ter-hadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa pen- ingkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi ter-wujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

    Pelaksanaan Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD dimaksudkan untuk membantu lem-baga/satuan PAUD untuk membangun ruang kelas baru dalam rangka menyediakan sarana prasarana yang sesuai standar untuk meningkatkan mutu layanannya. Hal ini sesuai apa yang dinyatakan dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, bahwa sarana prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.

    Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk “Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017”.

    Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017;
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
    5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
    6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
    7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
    9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
    10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Paerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
    13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

    Tujuan Petunjuk Teknis
    Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga, organisasi, yayasan, penerima bantuan, dan berbagai pihak) guna mengetahui prosedur dalam pengajuan, penilaian, penetapan, penyaluran dan pertanggung jawaban bantuan pemerintah, khususnya Bantuan RKB PAUD Tahun 2017.

    Pengertian
    Bantuan Ruang Kelas Baru adalah bantuan untuk membangun ruang kelas baru dalam bentuk uang yang dilaksanakan oleh penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
    Tujuan Bantuan
    1. Meningkatkan akses dan mutu PAUD dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas layanan PAUD yang berkualitas.
    2. Meningkatkan dukungan dan partisipasi lembaga/organisasi mitra dalam peningkatan layanan PAUD berkualitas.
    3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan PAUD berkualitas.

    Hasil yang Diharapkan
    1. Tersalurkannya “Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
    2. Meningkatnya dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD
    3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas ruangan lembaga dalam melayani anak usia dini;
    4. Terciptanya lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.

    Pemberi Bantuan
    Dana Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017 .

    Sasaran Penerima Bantuan
    Sasaran Pemberian “Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017” adalah Lembaga/organisasi/yayasan yang.membutuhkan ruang belajar PAUD.

    Bentuk Bantuan
    Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017 diserahkan dalam bentuk uang, dilaksanakan secara swakelola oleh penerima bantuan.

    Besar Bantuan dan Penggunaan Bantuan
    Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2017 akan diberikan kepada 100 Lembaga/organisasi/yayasan dengan nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per unit, digunakan untuk pembangunan fisik. Apabila harga satuan upah di daerah ybs memungkinkan, dapat juga digunakan untuk menambah luas atau memperbaiki atau restorasi bangunan pada lembaga tersebut.

      Download Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 dalam Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 dalam Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



      Download File:
      Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017.pdf [ Link 1]
      Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017.pdf [Link 2 ]

      Sumber: http://paud.kemdikbud.go.id

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) PAUD 2017 dalam Perdirjen PAUD DIKMAS Nomor 50 Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan PAUD di bawah ini.


      Senin, 16 Oktober 2017

      Panduan Penilaian Kurikulum 2013 SMK Tahun 2017

      Berikut ini adalah berkas Panduan Penilaian Kurikulum 2013 SMK Tahun 2017. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

      Panduan Penilaian Kurikulum 2013 SMK Tahun 2017
      Panduan Penilaian Kurikulum 2013 SMK Tahun 2017

      Panduan Penilaian Kurikulum 2013 SMK Tahun 2017

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan Penilaian Hasil Belajar pada SMK Kurikulum 2013 Tahun 2017:

      Peningkatan kualitas layanan pendidikan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Di samping tersedianya kurikulum yang handal, salah satu aspek terpenting dalam upaya penjaminan kualitas layanan pendidikan adalah melalui penyediaan sistem penilaian yang komprehensif sesuai dendan syandar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk itu Direktorat Jenderal Pendidikan dan Dasar dan Menengah bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Pusat Penilaian Pendidikan dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan), telah menyusun Panduan Penilaian pada satuan pendidikan dasar dan menengah, di antaranya adalah Panduan Penilaian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

      Panduan ini disusun sebagai acuan praktis bagi para guru dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar pserta didik secara sahih, obyektif, sistematis dan komprehensif meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Panduan ini juga sekaligus merupakan pedoman praktis untuk mengolah dan membuat laporan hasil penilaian tersebut secara akuntabel dan informatif. Panduan ini akan sangat bermanfaat bagi para guru karena menyajikan informasi praktis tentang penggunaan beragam teknik penilaian, dilengkapi contoh dan langkah-langkah pelaksanaan penilaian, pengolahan nilai hingga cara mengisi rapor. Diharapkan dengan buku panduan ini para guru dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari di kelas secara lebih profesional sehingga pada gilirannya mutu pendidikan kita dapat lebih terjaga dan terus meningkat.

      Latar belakang
      Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan belum memuat ketentuan-ketentuan yang memadai terkait dengan karakteristik Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) yang spesifik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan standar penilaian PMK.

      Pendidikan Menengah Kejuruan secara khusus diartikan sebagai pendidikan yang menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai tenaga terampil tingkat menengah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di masyarakat atau Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Penyiapan sumber daya manusia melalui PMK akan semakin penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan pekerjaan, terutama sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

      Sebelum diberlakukan MEA, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

      Salah satu jalur pendidikan formal yang menghasilkan tenaga kerja terampil adalah Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) yang lulusannya diakui pada jenjang 2 (dua) atau jenjang 3 (tiga) dalam KKNI. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, secara khusus memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match). Penyempurnaan dan penyelarasan tersebut bertujuan agar lulusan SMK/MAK memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Penyelarasan kompetensi lulusan SMK/MAK dengan kebutuhan DUDI memerlukan informasi kompetensi yang akurat diperoleh melalui proses penilaian yang objektif dan terstandar.

      Tujuan
      Panduan Penilaian Proses dan Hasil Belajar Peserta Didik SMK ini disusun untuk membantu pendidik dan satuan pendidikan dalam:
      1. Meningkatkan pemahaman mengenai penilaian kinerja dan prinsip-prinsip penilaian;
      2. Merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
      3. Mengolah hasil penilaian dan menindak lanjutinya;
      4. Menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif.

      Ruang Lingkup
      Ruang Lingkup Model Penilaian Proses dan Hasil Belajar Peserta Didik SMK ini meliputi penilaian kinerja, prinsip-prinsip penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, teknik dan instrumen penilaian, pengolahan hasil penilaian dan tindak lanjutnya, serta pelaporan capaian kompetensi peserta didik dalam bentuk rapor.

      Landasan Hukum
      1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
      2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
      3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
      4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
      5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
      6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
      7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
      8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
      9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
      10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
      11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
      12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
      13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. 

      Pengertian
      Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup : penilaian kinerja, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Adapun beberapa pengertian pada penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :
      1. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimum mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, instrumen, bentuk, mekanisme, prosedur, dan pelaporan penilaian hasil belajar peserta didik pada PMK.
      2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik.
      3. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
      4. Penilaian pembelajaran adalah kegiatan untuk mengetahui proses dan kemajuan pembelajaran secara berkesinambungan.
      5. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran.
      6. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapakan.
      7. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
      8. Penilaian Harian (PH) merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
      9. Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian tengah semester mepiluti seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 
      10. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
      11. Ujian Tingkat Kompetensi (UTK) merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
      12. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK) merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
      13. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
      14. Ujian Sekolah (US) merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dilakukan oleh satuan pendidikan.
      15. Ujian Nasional (UN) merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
      16. Ujian Unit Kompetensi yang selanjutnya disebut UUK adalah penilaian terhadap pencapaian satu atau beberapa unit kompetensi yang dapat membentuk 1 (satu) Skema Sertifikasi Profesi yang dilaksanakan setiap tahun oleh satuan pendidikan terakreditasi.
      17. Unit Kompetensi terdiri atas beberapa Kompetensi Dasar (KD) untuk mencapai kemampuan melaksanakan satu bidang pekerjaan spesifik.
      18. Skema Sertifikasi Profesi terdiri atas beberapa Unit Kompetensi merupakan paket kompetensi sebagai persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi tertentu.
      19. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi dan penyelesaian belajar peserta didik setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi.
      20. Paspor Keterampilan (Skill Passport) adalah dokumen rekaman pengakuan atas kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik.
      21. Ujian Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) atau satuan pendidikan terakreditasi bersama DUDI dengan memperhatikan paspor keterampilan.
      22. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar untuk mata pelajaran muatan umum ditentukan oleh satuan pendidikan dan mata pelajaran muatan kejuruan ditentukan oleh satuan pendidikan bersama dengan DUDI dan/atau lembaga terkait.
      23. Keterampilan teknis (technical skills) adalah kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dengan mekanisme, prosedur, cara, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai bidang kerjanya.
      24. Keterampilan kebekerjaan (employability skills) adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan iklim kerja di DUDI.
      25. Laboratorium atau sejenisnya adalah tempat kegiatan pembelajaran melalui eksperimen yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu teori.
      26. Bengkel kerja atau sejenisnya adalah tempat kegiatan pembelajaran praktik yang bertujuan untuk menerapkan teori pada proses kerja untuk menghasilkan produk.
      27. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat kerja atau tempat praktik satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan uji kompetensi oleh satuan pendidikan terakreditasi dan/atau LSP.
      28. Teaching factory adalah bentuk pembelajaran berbasis produksi/ layanan jasa yang mengacu pada standar dan prosedur kerja baku yang dilaksanakan di satuan pendidikan dalam suasana dan budaya industri.
      29. Technopark adalah kawasan yang menampung fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta inkubasi yang mempersiapkan suatu temuan (invensi) menjadi produk.
      30. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di DUDI dan/atau lapangan kerja lain untuk penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi.
      31. Pendidikan Sistem Ganda (Dual System Education) yang selanjutnya disebut PSG adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara sistematik dan terpadu antara program pendidikan di sekolah dan program pelatihan di DUDI.
      32. Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran peserta didik yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. 

      Ruang Lingkup
      Secara umum ruang lingkup dalam penilaian pendidikan pada PMK dapat diuraikan sebagai berikut :
      1. Ruang lingkup standar penilaian pada PMK terdiri atas tujuan, manfaat, prinsip, instrumen, bentuk, mekanisme, prosedur, dan pelaporan.
      2. Penilaian pembelajaran bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan pembelajaran secara berkesinambungan.
      3. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dibuktikan dengan rapor, paspor keterampilan dan/atau sertifikat kompetensi.

      Manfaat Penilaian
      Manfaat penilaian pendidikan secara umum maupun secara khusus pada PMK dapat diuraikan sebagai berikut :
      1. bagi peserta didik dan orang tua/wali sebagai pengakuan dan umpan balik tentang perkembangan dan tingkat pencapaian kompetensi;
      2. bagi pendidik sebagai acuan untuk perbaikan pembelajaran peserta didik secara berkesinambungan berdasarkan standar penilaian;
      3. bagi satuan pendidikan sebagai acuan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dalam bentuk profil kompetensi;
      4. bagi pemerintah daerah sebagai acuan untuk menilai pencapaian kinerja dalam bentuk profil satuan pendidikan sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
      5. bagi pemerintah sebagai acuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional dalam bentuk profil satuan pendidikan dan daerah sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
      6. bagi DUDI sebagai acuan untuk menilai pencapaian kompetensi dan memberikan sertifikat kompetensi setelah peserta didik melakukan PKL atau mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh DUDI bersama satuan pendidikan;
      7. bagi satuan pendidikan yang terakreditasi dan LSP adalah sebagai acuan untuk memberikan pengakuan kompetensi dan pemberian sertifikat kompetensi kepada peserta didik.

      Prinsip Penilaian
      Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dalam setiap aktivitas penilaian pendidikan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip penilaian yaitu :
      1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
      2. obyektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
      3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
      4. terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
      5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
      6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
      7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
      8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan;
      9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya; dan
      10. andal, berarti dapat dipercaya dan memberikan hasil yang konsisten pada ujian atau pengukuran yang berulang.

      Jenis Ujian
      Jenis ujian pada PMK terdiri atas ulangan, ujian sekolah/madrasah, ujian nasional, UUK, dan UKK. Secara detil, jenis-jenis ujian dapat dijelaskan sebagai berikut :
      1. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik untuk setiap Kompetensi Dasar (KD). 
      2. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
      3. Ujian nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik.
      4. Ujian Unit Kompetensi adalah penilaian terhadap pencapaian 1 (satu) atau beberapa unit kompetensi yang dapat membentuk satu Skema Sertifikasi Profesi dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi.
      5. Skema Sertifikasi Profesi terdiri atas beberapa Unit Kompetensi merupakan paket kompetensi sebagai persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi tertentu dilakukan oleh satuan pendidikan terakreditasi bersama DUDI atau LSP-P1.
      6. Ujian Kompetensi Keahlian adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI dilaksanakan di akhir masa studi yang dilaksanakan oleh LSP atau satuan pendidikan terakreditasi bersama DUDI dengan memperhatikan paspor keterampilan.

        Download Panduan Penilaian Kurikulum 2013 SMK Tahun 2017

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Penilaian Hasil Belajar pada SMK Kurikulum 2013 Edisi Revisi Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



        Download File:

        Panduan Penilaian Hasil Belajar pada SMK Kurikulum 2013 Edisi Revisi Tahun 2017.pdf
        Panduan Penilaian Hasil Belajar pada SMK Kurikulum 2013 Edisi Revisi Tahun 2017.docx

        Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan Penilaian Hasil Belajar pada SMK Kurikulum 2013 Edisi Revisi Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Penilaian di bawah ini.


        Rabu, 26 Juli 2017

        Panduan Supervisi Akademik SMA

        Berikut ini adalah berkas buku atau Naskah Panduan Supervisi Akademik untuk SMA. Download file PDF. Panduan Supervisi Akademik SMA ini merupakan naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud RI.

        Panduan Supervisi Akademik
        Panduan Supervisi Akademik

        Panduan Supervisi Akademik SMA

        Berikut ini kutipan teks dari isi berkas naskah Panduan Supervisi Akademik SMA:

        Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan KebuKurikulum 2013 dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Proses penerapannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak tahun pelajaran 2013/2014 agar terjadi penguatan dan peningkatan mutu di sekolah. Pada tahun pelajaran 2018/2019 seluruh satuan pendidikan diprogramkan sudah menerapkan Kurikulum 2013.

        Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru dari sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013, dan mengembangkan naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 untuk Kepala Sekolah dan Guru. Melaksanakan kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2016 dan 2017 telah mengembangkan naskah-naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 berupa pedoman, panduan, model, dan modul sebagai referensi bagi Kepala Sekolah dan Guru dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian.

        Naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 tersebut dalam penggunaannya dapat diimprovisasi, diinovasi dan dikembangkan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Kepala Sekolah dan Guru dituntut kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif untuk dalam menggunakan naskah tersebut, Semoga naskah ini dapat menginspirasi Kepala Sekolah dan Guru untuk memberikan yang terbaik bagi peningkatan mutu pendidikan di SMA melalui Kurikulum 2013.

        Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun pelajaran 2013/2014 telah menetapkan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas di 1.270 SMA. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2014/2015, Kurikulum 2013 dilaksanakan diseluruh SMA pada kelas X dan XI. Pada tahun 2014 dengan mempertimbangkan masih adanya beberapa kendala teknis, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 dilakukan penataan kembali implementasi Kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud tersebut, Kurikulum 2013 diterapkan secara bertahap di satuan pendidikan mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015 sampai dengan tahun pelajaran 2018/2019.

        Melaksanakan implementasi Kurikulum 2013, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memprogramkan kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi Guru dari sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013. Mendukung kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan fasilitasi pembinaan implementasi Kurikulum 2013 melalui pengembangan naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 berupa modul pelatihan, pedoman, panduan, dan model- model yang telah dikembangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Naskah-naskah tersebut antara lain : (1) Model-Model Pembelajaran; (2) Model Pengembangan RPP; (3) Model Peminatan dan Lintas Minat; (4) Panduan Supervisi Akademik; (5) Panduan Pengembangan Pembelajaran Aktif; (6) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) Di SMA; (7) Panduan Pengembangan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM); (8) Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; (9) Modul Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS); dan (10) Panduan Sukses E-Rapor SMA Versi 2017.

        DAFTAR ISI
        SAMBUTAN
        KATA PENGANTAR
        DAFTAR ISI
        BAB I PENDAHULUAN
        A. Latar Belakang
        B. Landasan Hukum
        C. Tujuan

        BAB II PENGERTIAN, KONSEP DAN PRINSIP SUPERVISI
        A. Pengertian dan Konsep Supervisi
        B. Supervisi Akademik dalam konteks Implementasi Kurikulum 2013
        C. Tujuan dan Manfaat Supervisi Akademik
        1. Tujuan Umum Supervisi Akademik
        2. Tujuan Khusus
        3. Manfaat Supervisi Akademik
        4. Fungsi Supervisi Akademik
        D. Prinsip Supervisi
        E. Prosedur/ Tahapan Supervisi
        F. Pendekatan,Metode dan Teknik Supervisi Akademik
        1. Pendekatan Supervisi Akademik
        2. Metode Supervisi Akademik
        3. Teknik Supervisi Akademik
        4. Indikator Keberhasilan Supervisi Akademik
        5. Penyiapan Instrumen Supervisi

        BAB III PELAKSANAAN, LAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI
        A. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Akademik
        1) Penyusunan Rencana Program Supervisi
        2) Jadwal pelaksanaan supervisi
        3) Pelaksanaan Supervisi
        1. Langkah I Pertemuan Pra-pengamatan (Pra Observasi)
        2. Langkah-II Pengamatan ( Observasi)
        3. Langkah-III Analisis hasil pengamatan (observasi)
        4. Langkah-IV Pertemuan setelah pengamatan (Pasca Observasi)
        5. Langkah ke-V Evaluasi Hasil Pengamatan 
        B. Laporan Hasil Supervisi
        C. Tindak Lanjut Supervisi

        BAB IV PENUTUP
        DAFTAR PUSTAKA

        Lampiran 1 Contoh Format Program Supervisi Akademik
        Lampiran 2 Contoh Format Penilaian kelengkapan Perangkat Pembelajaran
        Lampiran 3 Contoh Instrumen Observasi Kelas Kegiatan Pembelajaran (Perilaku Guru dan Siswa)
        Lampiran 4. Contoh Hasil Rekaman supervisi akademik dengan menggunakan Instrumen pada lampiran 3

        Latar Belakang
        Sekolah adalah sebuah people changing institution, yang dalam proses kerjanya selalu berhadapan dengan uncertainty and interdependence, pada implementasi kurikulum sangatlah dipengaruhi oleh karakteristik sekolah yang akan berpengaruh pada karaktreristik perilaku guru dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya akan menunjukkan baik atau tidaknya hasil pembelajaran dengan karakteristik kelas tertentu. PencapaIan tujuan kurikulum dapat terwujud bila dalam pelaksanaannya dilaksanakan pengawasan atau supervisi yang baik dan berkelanjutan. Pada implementasi kurikulum 2013 terdapat hal-hal baru diseputar kegiatan pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, proses, dan penilaian, sehingga keterlaksanaan implementasi Kurikulum 2013 sebenarnya sudah dapat dideteksi oleh seorang Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Berdasarkan kenyataan tersebut dan untuk mendukung peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolah, dibutuhkan Kepala Sekolah yang memahami kurikulum sehingga diharapkan dapat membimbing, menjadi contoh, dan menggerakkan pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah Salah satu bentuk kontrol dan penjaminan mutu pembelajaran adalah pengawasan proses sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 dan representasi kompetensi kepala sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah menegaskan bahwa seorang Kepala Sekolah harus memiliki lima dimensi kompetensi minimal yaitu: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi,dan sosial. Penguasaan tersebut juga perlu didukung dengan penguasaan teknis dan cara bagaimana melakukan supervisi akademik yang bisa memperlihatkan pengimplementasian Kurikulum 2013 secara utuh pada saat pembelajaran di satuan pendidikan.

        Supervisi akademik adalah salah satu tugas Kepala Sekolah yang harus dilaksanakan dan untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal dan teknis (Glickman, et al., 2007). Oleh sebab itu, setiap Kepala Sekolah harus memiliki dan menguasai konsep supervisi akademik yang meliputi: pengertian dan konsep, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, dan dimensi-dimensi substansi supervisi akademik. Supervisi akademik yang dilakukan Kepala Sekolah berperan antara lain untuk memberi pemahaman kepada guru tentang konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik perkembangan belajar siswa dengan memberikan contoh pembelajaran yang kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan; membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP mata pelajaran di sekolah berlandaskan standar isi, kompetensi inti/KI dan kompetensi dasar/KD, dan prinsip-prinsip pengembangan RPP; membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/model/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang mengarah kepada pendekatan berbasis proses keilmuan/ilmiah/saintifik serta dapat mengembangkan berbagai potensi siswa; membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa; membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran; memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran.

        Kegiatan supervisi adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik adalah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, pengenalan buku ajar, penyusunan RPP, pemilihan strategi/model/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. Memperhatikan hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMA memandang perlu menyusun panduan supervisi akademik untuk memberikan acuan agar pelaksanaan supervisi akademik terarah dan terukur dengan baik.

        Landasan Hukum
        1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
        2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
        3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
        4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013.
        5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007, Tentang Kompetensi Kepala Sekolah.
        6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2010, Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
        7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
        8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
        9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
        10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016, Tentang Standar Penilaian Pendidikan,
        11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

        Tujuan
        Panduan supervisi akademik pendidikini disusun dengan tujuan berikut.
        1. Memberikan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik.
        2. Memberikan acuan dalam penyusunan program supervisi akademik yang dapat diaplikasikan di sekolah.
        3. Memudahkan kepala sekolah dalam menerapkan teknik-teknik supervisi akademik.
        4. Menerapkan model supervisi klinis.
        5. Sebagai acuan bagi Kepala Sekolah melaksanakan program tindak lanjut hasil supervisi.

        Pengertian dan Konsep Supervisi
        Pengertian supervisi secara etimologis menurut Ametembun (1993), menyebutkan bahwa dilihat dari bentuk perkataannya, supervisi terdiri dari dua buah kata super + vision : Super = atas, lebih, Vision = lihat, tilik, awasi. Makna yang terkandung dari pengertian tersebut, bahwa seorang supervisor mempunyai kedudukan atau posisi lebih dari orang yang disupervisi, tugasnya adalah melihat, menilik atau mengawasi orang-orang yang disupervisi.

        Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989 & Glickman, et al., 2007). Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Sergiovanni (1987) menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas?, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas?, aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang bermakna bagi guru dan siswa?, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik?, apa kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya? Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran.

        Selain itu, kegiatan supervisi pembelajaran harus membantu guru agar mampu melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan mandiri. Hal ini senada dengan pendapat Spears (1953) yang menyatakan bahwa supervisi pembelajaran merupakan “...the process of bringing about improvement in instruction by working with people who are helping the pupils. It is a process of stimulating growth and a means of helping teachers to help themselves”Artinya, bahwa supervisi pembelajaran merupakan proses mengupayakan peningkatan proses pembelajaran melalui kerjasama dengan orang yang membimbing siswa, proses melakukan stimulasi perkembangan, dan sebagai media bagi guru untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, supervisi pembelajaran lebih menekankan pada memberi dorongan perbaikan mandiri guru dalam meningkatkan proses pembelajaran.

        Fungsi dukungan dalam supervisi pembelajaran adalah menyediakan bimbingan profesional dan bantuan teknis pada guru untuk meningkatkan proses pembelajaran. Logikanya, dengan mengajar lebih baik berarti membantu siswa untuk belajar lebih bermakna, lebih berkualitas, lebihcepat, lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih banyak, lebih aplikatif dan efektif. Merujuk dari uraian pendapat di atas dalam panduan ini secara operasional yang dimaksud dengan supervisi akademik adalah kegiatan pembinaan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

        Supervisi Akademik dalam konteks Implementasi Kurikulum 2013
        Supervisi akademik secara umum merupakan bantuan profesional kepada guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga guru dapat membantu siswa untuk belajar lebih aktif, kreatif, inovatif, efektif, efisein dan menyenangkan. Dalam konteks kurikulum 2013, kualitas proses pembelajaran yang harus ditingkatkan adalah bagaiman guru membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan kreativitas mereka melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi pembelajaran ini harus dilakukan secara terencana.

        Bentuk kegiatan ini untuk membantu siswa tersebut diharapkan dapat memberi pengalaman proses pembelajaran yang tidak hanya meningkatka npengetahuan saja, tetapi harus meningkatkan kreativitas, inovasi, berfikir kritis, dan berkarakter kuat, di antaranya bertanggung jawab, mandiri, toleran, produktif, bekerja sama, dan lain-lain, di samping dukungan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Oleh karena itu, guru membutuhkan bantuan dan dukungan dalam memahami dan mempraktekkan strategi dan teknik pembelajaran yang dapat meningkat hasil belajar peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum.

        Beberapa upaya yang dapat mendukung guru adalah meningkatkan proses pembelajaran, di antaranya.
        1. Menggunakan buku petunjuk guru dan buku siswa dan bahan pembantu lainnya secara efektif.
        2. Mengembangkan metodologi dan teknik pembelajaran yang bervariasi dan fleksibel sesuai dengan tujuan.
        3. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.
        4. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.
        5. Mengenali karakteristik siswa baik fisik, psikis, bakat, minat maupun kebutuhannya sebagai bahan pertimbangan proses pembelajaran yang akan dilakukan.
        6. Meningkatkan kemampuan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk dikomunikasikan/dipublikasikan.
        7. Mengevaluasi siswa dengan lebih akurat, teliti, dan holistik.
        8. Mengoptimalkan informasi dan teknologi untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas layanan pembelajaran.
        9. Melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan.

        Dalam konteks Kurikulum 2013, upaya tersebut terutama untuk menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan,menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Oleh karena itu prinsip pembelajaran yang digunakan harus memiliki mengarahkan sebagai berikut.
        (1) peserta didik mencari tahu; (2) berbasis aneka sumber belajar; (3) penggunaan pendekatan ilmiah; (4) pembelajaran berbasis kompetensi; (5) manajemen terpadu; (6) pembelajaran dengan jawaban multi dimensi; (7) pembelajaran ketrampilan aplikatif; (8) kesimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dengan keterampilan mental (softskills); (9) pembelajaran pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran yang menerapkan nilai ketaladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas; (11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; (13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efesiensi efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.

        Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan/SKL, sasaran supervisi pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi. Kegiatan pengawasan proses pembelajaran secara berkala, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah berkenaan dengan kompetensi supervisi sekaligus sebagai manifestasi kepemimpinan dalam proses pembelajaran akan berdampak pada suksesnya implementasi kurikulum yang akan mengerucut pada peta mutu pembelajaran dan profil mutu guru, oleh karena itu melalui kegiatan supervisi akademik/pembelajaran penanda itu akan terlihat secara akademik keterukurannya dalam sebuah implementasi kurikulum di sekolah.

        Tujuan dan Manfaat Supervisi Akademik
        1. Tujuan Umum Supervisi Akademik
        Glickman (1981) menyatakan bahwa kegiatan supervisi akademik adalah untuk membantu guru mengembangkan kemampuan mencapai tujuanpembelajaran yang direncanakan bagi murid- muridnya. Dengan demikian tujuan yang paling pokok dalam supervisi pembelajaran bagaimana guru mencapai tujuan pembalajaran yang telah ditetapkan. Pendapat lain menurut Sergiovanni (1987), kegaiatan supervisi akademik bertujuan untuk (a) Pengembangan Profesionalisme; (b) Pengawasan Kualitas; (c) Penumbuhan Motivasi.

        2. Tujuan Khusus
        Tujuan supervisi akademik dalam ruang lingkup pengawasan proses pembelajaran adalah untuk mengetahui berikut. 
        1. Kompetensi guru dalam membuat persiapan atau perencanaan pembelajaran.
        2. Ketepatan dalam memilih pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa.
        3. Kompetensi guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas.
        4. Kompetensi guru dalam mengembangkan intrumen penilaian dalam melaksanakan evaluasi, baik evaluasi selama proses pembelajaran atau evaluasi hasil belajar.
        5. Kemampuan guru dalam memberikan tindak lanjut pembelajaran kepada siswa.
        6. Kelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga profesional di bidang pendidikan.

        Manfaat Supervisi Akademik
        Supervisi akademik memiliki manfaat antara lain sebagai berikut.
        1. Guru yang disupervisi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam membuat perencanaan pembelajaran.
        2. Guru yang bersangkutan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas.
        3. Guru yang bersangkutan akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam merencanakan dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran.
        4. Sebagai bahan refleksi guru untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan.

        Fungsi Supervisi Akademik
        Supervisi akademik dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Menurut Alfonso, Firth, dan Neville (1981) supervisi akademik yang baik adalah supervisi akademik yang mampu berfungsi mencapai multi tujuan tersebut di atas. Tidak ada keberhasilan bagi supervisi akademik jika hanya memerhatikan salah satu tujuan tertentu dengan mengesampingkan tujuan lainnya.

        Prinsip Supervisi
        Prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai berikut sebagai berikut.
        1. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah.
        2. Sistematis, artinya dikembangan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran.
        3. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen.
        4. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.
        5. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi.
        6. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran.
        7. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan pendidikdalam mengembangkan pembelajaran.
        8. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran.
        9. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.
        10. Aktif, artinya pendidik dan supervisor harus aktif berpartisipasi.
        11. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor.
        12. Berkesinambungan (supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh Kepala sekolah).
        13. Terpadu, artinya menyatu dengan dengan program pendidikan.
        14. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik.

        Ada empat kegiatan dalam proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Keempat kegiatan itu adalah perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah dan pengawas sekolah. Hal itu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

        Kegiatan kepengawasan yang dilakukan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi,pelaporan, dan tindak lanjut. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pelaporan disusun dengan substansai hasil pemantauan, hasil supervisi, dan hasil evaluasi. Tindak lanjut diberikan dalam bentuk penguatan, penghargaan, teguran, dan saran mengikuti pelatihan.

        Pengawasan proses pembelajaran merupakan wujud kegiatan penjaminan mutu pembelajaran, sudah selayaknya jika kegiatan supervisi akademik menjadi sebuah kebutuhan bagi guru dalam meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalismenya agar pembelajaran lebih bermakna dan berhasil guna.

        Pentingnya dimiliki panduan adalah supaya ada acuan kerja standar yang mampu membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan supervisi sehingga mampu memperlihatkan pelaksanaan kegiatan pengimplementasian Kurikulum 2013 dalam pelaksanaan tugas seorang guru dan dapat dijadikan tolok ukur serta tindak lanjut untuk melengkapi kekurangannya.

            Download Naskah Panduan Supervisi Akademik SMA

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Naskah Panduan Supervisi Akademik SMA ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

            Naskah Panduan Supervisi Akademik SMA



            Download File:
            Panduan Supervisi Akademik SMA.pdf

            Sumber: http://psma.kemdikbud.go.id

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Naskah Panduan Supervisi Akademik SMA. Semoga bisa bermanfaat.

            Lihat juga beberapa informasi dan berkas terkait dengan SMA di bawah ini.


            Minggu, 10 September 2017

            Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017

            Berikut ini adalah berkas Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017.  Download file PDF.

            Juknis Bantuan Rehabilitasi-Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017
            Juknis Bantuan Rehabilitasi-Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017

            Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017:

            Latar Belakang
            Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah. Jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 18,95 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jika dipersiapkan dengan baik sejak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan. Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Nawa Cita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD dimaksudkan untuk membantu memperbaiki gedung PAUD yang rusak. Hal ini sesuai apa yang dinyatakan dalam Permendikbud no. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, bahwa sarana prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. 

            Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta akuntabilitas pelaksanaan bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD, agar tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017.

            Dasar Hukum
            1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
            2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
            3. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
            4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
            5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
            6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
            7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
            8. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud tahun 2015-2019;
            9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga;
            10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2017. 

            Tujuan Petunjuk Teknis
            Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, Yayasan, Lembaga serta Pemangku kepentingan dalammemahami proses pengajuan dan penilaian proposal, penetapan dan penyaluran “Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017” 


            Pengertian
            Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD adalah bantuan untuk merehabilitasi/merenovasi gedung PAUD dalam bentuk uang yang dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

            Tujuan Bantuan
            1. Meningkatkan akses dan mutu PAUD dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas layanan PAUD yang berkualitas.
            2. Meningkatkan dukungan dan partisipasi lembaga/organisasi mitra dalam peningkatan layanan PAUD berkualitas.
            3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan PAUD berkualitas.

            Hasil Yang Diharapkan
            1. Tersalurkannya “Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
            2. Meningkatnya dukungan dan peranserta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD.
            3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD.
            4. Terciptanya lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.

              Download Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



              Download File:
              Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017.pdf [ Link 1 ]
              Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017.pdf [ Link 2 ]

              Sumber: http://paud.kemdikbud.go.id

              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file 
              Juknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

              Lihat juga beberapa informasi dan berkas dengan kategori PAUD lainnya di bawah ini.


              Follow Me

              Popular Posts