Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri 2016-11-13. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri 2016-11-13. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 September 2017

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

Berikut ini adalah berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Download file PDF.

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017
SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4951 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH
TAHUN 2017


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTURAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

b. Bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan program sertifikasi guru madrasah dimaksud, dipandang perlu menetapkan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah Tahun 2017;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017;

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah • dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
  19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 192/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2017

Menetapkan:

KESATU:
Menetapkan nama-nama calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah tahun 2017 sebagaimana terrcantum dalam lampiran keputusan ini melalui Pola Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru;

KEDUA:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 September 2017

An DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, DIREKTUR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
SUYITNO

    Download SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Calon Peserta Sergur Madrasah 2017

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    SK Penetapan Peserta Sertifikasi PLPG Madrasah 2017.pdf
    Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4951 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017 beserta lampiran Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Jumat, 05 Mei 2017

    Download Juknis Penulisan Blanko Ijazah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/SPK Tahun Ajar 2016/2017

    Salam dunia pendidikan. Kali ini kami akan membagikan sebuah Juknis Penulisan Blanko Ijazah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/SPK Tahun Ajar 2016/2017 untuk anda, yang mungkin bisa membantu anda untuk memudahkan pekerjaan, dan semoga bermanfaat.

    Juknis penulisan blanko ijazah merupakan pedoman resmi yang harus diperhatikan oleh Bapak/Ibu Guru yang hendak melakukan penulisan Blanko Ijazah di Sekolah masing - masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SPK Tahun Pelajaran 2016/2017. 

    Juknis Pengisian Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SPK Tahun Pelajaran 2016/2017 ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia    Nomor :  018/H/Ep/2017 Tentang  Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan,  Pendistribusian, dan Pengisian Blangko Ijazah  Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  Tahun Pelajaran 2016/2017.


    Juknis Penulisan Blanko Ijazah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/SPK Tahun Ajar 2016/2017

    Adapun Juknis Pengisian Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SPK dalam Perka Kepala Balitbang Kemendibud Nomor :  018/H/Ep/2017 terdiri dari:

    1. Pedoman Umum
    2. Juknis Pengisian halaman depan blanko Ijazah SD
    3. Juknis Pengisian halaman depan blanko Ijazah SMP
    4. Juknis Pengisian halaman depan blanko Ijazah SMA
    5. Juknis Pengisian halaman depan blanko Ijazah SMK
    6. Juknis Pengisian halaman depan blanko Ijazah SDLB
    7. Juknis Pengisian halaman depan blanko Ijazah SMPLB
    8. Juknis Pengisian halaman depan blanko Ijazah SMALB
    9. Juknis Pengisian halaman depan blanko Ijazah SPK
    10. Juknis Pengisian halaman belakang blanko Ijazah SD
    11. Juknis Pengisian halaman belakang blanko Ijazah SMP
    12. Juknis Pengisian halaman belakang blanko Ijazah SMA
    13. Juknis Pengisian halaman belakang blanko Ijazah SMK
    14. Juknis Pengisian halaman belakang blanko Ijazah SDLB
    15. Juknis Pengisian halaman belakang blanko Ijazah SMPLB
    16. Juknis Pengisian halaman belakang blanko Ijazah SMALB
    17. Juknis Pengisian halaman belakang blanko Ijazah SPK

    Selengkapnya Juknis Penulisan Blanko Ijazah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/SPK Tahun Ajar 2016/2017 dapat diunduh pada link dibawah ini :
    Terimakasih sudah berkunjung di bloog admin semoga semua yang kami sediakan dibloog ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua sekian dan wassalam wr wb.

      Rabu, 26 Juli 2017

      Panduan Supervisi Akademik SMA

      Berikut ini adalah berkas buku atau Naskah Panduan Supervisi Akademik untuk SMA. Download file PDF. Panduan Supervisi Akademik SMA ini merupakan naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud RI.

      Panduan Supervisi Akademik
      Panduan Supervisi Akademik

      Panduan Supervisi Akademik SMA

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas naskah Panduan Supervisi Akademik SMA:

      Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan KebuKurikulum 2013 dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Proses penerapannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak tahun pelajaran 2013/2014 agar terjadi penguatan dan peningkatan mutu di sekolah. Pada tahun pelajaran 2018/2019 seluruh satuan pendidikan diprogramkan sudah menerapkan Kurikulum 2013.

      Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru dari sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013, dan mengembangkan naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 untuk Kepala Sekolah dan Guru. Melaksanakan kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2016 dan 2017 telah mengembangkan naskah-naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 berupa pedoman, panduan, model, dan modul sebagai referensi bagi Kepala Sekolah dan Guru dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian.

      Naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 tersebut dalam penggunaannya dapat diimprovisasi, diinovasi dan dikembangkan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Kepala Sekolah dan Guru dituntut kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif untuk dalam menggunakan naskah tersebut, Semoga naskah ini dapat menginspirasi Kepala Sekolah dan Guru untuk memberikan yang terbaik bagi peningkatan mutu pendidikan di SMA melalui Kurikulum 2013.

      Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun pelajaran 2013/2014 telah menetapkan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas di 1.270 SMA. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2014/2015, Kurikulum 2013 dilaksanakan diseluruh SMA pada kelas X dan XI. Pada tahun 2014 dengan mempertimbangkan masih adanya beberapa kendala teknis, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 dilakukan penataan kembali implementasi Kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud tersebut, Kurikulum 2013 diterapkan secara bertahap di satuan pendidikan mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015 sampai dengan tahun pelajaran 2018/2019.

      Melaksanakan implementasi Kurikulum 2013, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memprogramkan kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi Guru dari sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013. Mendukung kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan fasilitasi pembinaan implementasi Kurikulum 2013 melalui pengembangan naskah pendukung implementasi Kurikulum 2013 berupa modul pelatihan, pedoman, panduan, dan model- model yang telah dikembangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Naskah-naskah tersebut antara lain : (1) Model-Model Pembelajaran; (2) Model Pengembangan RPP; (3) Model Peminatan dan Lintas Minat; (4) Panduan Supervisi Akademik; (5) Panduan Pengembangan Pembelajaran Aktif; (6) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) Di SMA; (7) Panduan Pengembangan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM); (8) Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; (9) Modul Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS); dan (10) Panduan Sukses E-Rapor SMA Versi 2017.

      DAFTAR ISI
      SAMBUTAN
      KATA PENGANTAR
      DAFTAR ISI
      BAB I PENDAHULUAN
      A. Latar Belakang
      B. Landasan Hukum
      C. Tujuan

      BAB II PENGERTIAN, KONSEP DAN PRINSIP SUPERVISI
      A. Pengertian dan Konsep Supervisi
      B. Supervisi Akademik dalam konteks Implementasi Kurikulum 2013
      C. Tujuan dan Manfaat Supervisi Akademik
      1. Tujuan Umum Supervisi Akademik
      2. Tujuan Khusus
      3. Manfaat Supervisi Akademik
      4. Fungsi Supervisi Akademik
      D. Prinsip Supervisi
      E. Prosedur/ Tahapan Supervisi
      F. Pendekatan,Metode dan Teknik Supervisi Akademik
      1. Pendekatan Supervisi Akademik
      2. Metode Supervisi Akademik
      3. Teknik Supervisi Akademik
      4. Indikator Keberhasilan Supervisi Akademik
      5. Penyiapan Instrumen Supervisi

      BAB III PELAKSANAAN, LAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI
      A. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Akademik
      1) Penyusunan Rencana Program Supervisi
      2) Jadwal pelaksanaan supervisi
      3) Pelaksanaan Supervisi
      1. Langkah I Pertemuan Pra-pengamatan (Pra Observasi)
      2. Langkah-II Pengamatan ( Observasi)
      3. Langkah-III Analisis hasil pengamatan (observasi)
      4. Langkah-IV Pertemuan setelah pengamatan (Pasca Observasi)
      5. Langkah ke-V Evaluasi Hasil Pengamatan 
      B. Laporan Hasil Supervisi
      C. Tindak Lanjut Supervisi

      BAB IV PENUTUP
      DAFTAR PUSTAKA

      Lampiran 1 Contoh Format Program Supervisi Akademik
      Lampiran 2 Contoh Format Penilaian kelengkapan Perangkat Pembelajaran
      Lampiran 3 Contoh Instrumen Observasi Kelas Kegiatan Pembelajaran (Perilaku Guru dan Siswa)
      Lampiran 4. Contoh Hasil Rekaman supervisi akademik dengan menggunakan Instrumen pada lampiran 3

      Latar Belakang
      Sekolah adalah sebuah people changing institution, yang dalam proses kerjanya selalu berhadapan dengan uncertainty and interdependence, pada implementasi kurikulum sangatlah dipengaruhi oleh karakteristik sekolah yang akan berpengaruh pada karaktreristik perilaku guru dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya akan menunjukkan baik atau tidaknya hasil pembelajaran dengan karakteristik kelas tertentu. PencapaIan tujuan kurikulum dapat terwujud bila dalam pelaksanaannya dilaksanakan pengawasan atau supervisi yang baik dan berkelanjutan. Pada implementasi kurikulum 2013 terdapat hal-hal baru diseputar kegiatan pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, proses, dan penilaian, sehingga keterlaksanaan implementasi Kurikulum 2013 sebenarnya sudah dapat dideteksi oleh seorang Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Berdasarkan kenyataan tersebut dan untuk mendukung peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolah, dibutuhkan Kepala Sekolah yang memahami kurikulum sehingga diharapkan dapat membimbing, menjadi contoh, dan menggerakkan pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah Salah satu bentuk kontrol dan penjaminan mutu pembelajaran adalah pengawasan proses sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 dan representasi kompetensi kepala sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah menegaskan bahwa seorang Kepala Sekolah harus memiliki lima dimensi kompetensi minimal yaitu: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi,dan sosial. Penguasaan tersebut juga perlu didukung dengan penguasaan teknis dan cara bagaimana melakukan supervisi akademik yang bisa memperlihatkan pengimplementasian Kurikulum 2013 secara utuh pada saat pembelajaran di satuan pendidikan.

      Supervisi akademik adalah salah satu tugas Kepala Sekolah yang harus dilaksanakan dan untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal dan teknis (Glickman, et al., 2007). Oleh sebab itu, setiap Kepala Sekolah harus memiliki dan menguasai konsep supervisi akademik yang meliputi: pengertian dan konsep, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, dan dimensi-dimensi substansi supervisi akademik. Supervisi akademik yang dilakukan Kepala Sekolah berperan antara lain untuk memberi pemahaman kepada guru tentang konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik perkembangan belajar siswa dengan memberikan contoh pembelajaran yang kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan; membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP mata pelajaran di sekolah berlandaskan standar isi, kompetensi inti/KI dan kompetensi dasar/KD, dan prinsip-prinsip pengembangan RPP; membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/model/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang mengarah kepada pendekatan berbasis proses keilmuan/ilmiah/saintifik serta dapat mengembangkan berbagai potensi siswa; membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa; membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran; memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran.

      Kegiatan supervisi adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik adalah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, pengenalan buku ajar, penyusunan RPP, pemilihan strategi/model/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. Memperhatikan hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMA memandang perlu menyusun panduan supervisi akademik untuk memberikan acuan agar pelaksanaan supervisi akademik terarah dan terukur dengan baik.

      Landasan Hukum
      1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
      2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
      3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
      4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013.
      5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007, Tentang Kompetensi Kepala Sekolah.
      6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2010, Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
      7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
      8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
      9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
      10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016, Tentang Standar Penilaian Pendidikan,
      11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

      Tujuan
      Panduan supervisi akademik pendidikini disusun dengan tujuan berikut.
      1. Memberikan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik.
      2. Memberikan acuan dalam penyusunan program supervisi akademik yang dapat diaplikasikan di sekolah.
      3. Memudahkan kepala sekolah dalam menerapkan teknik-teknik supervisi akademik.
      4. Menerapkan model supervisi klinis.
      5. Sebagai acuan bagi Kepala Sekolah melaksanakan program tindak lanjut hasil supervisi.

      Pengertian dan Konsep Supervisi
      Pengertian supervisi secara etimologis menurut Ametembun (1993), menyebutkan bahwa dilihat dari bentuk perkataannya, supervisi terdiri dari dua buah kata super + vision : Super = atas, lebih, Vision = lihat, tilik, awasi. Makna yang terkandung dari pengertian tersebut, bahwa seorang supervisor mempunyai kedudukan atau posisi lebih dari orang yang disupervisi, tugasnya adalah melihat, menilik atau mengawasi orang-orang yang disupervisi.

      Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989 & Glickman, et al., 2007). Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Sergiovanni (1987) menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas?, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas?, aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang bermakna bagi guru dan siswa?, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik?, apa kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya? Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran.

      Selain itu, kegiatan supervisi pembelajaran harus membantu guru agar mampu melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan mandiri. Hal ini senada dengan pendapat Spears (1953) yang menyatakan bahwa supervisi pembelajaran merupakan “...the process of bringing about improvement in instruction by working with people who are helping the pupils. It is a process of stimulating growth and a means of helping teachers to help themselves”Artinya, bahwa supervisi pembelajaran merupakan proses mengupayakan peningkatan proses pembelajaran melalui kerjasama dengan orang yang membimbing siswa, proses melakukan stimulasi perkembangan, dan sebagai media bagi guru untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, supervisi pembelajaran lebih menekankan pada memberi dorongan perbaikan mandiri guru dalam meningkatkan proses pembelajaran.

      Fungsi dukungan dalam supervisi pembelajaran adalah menyediakan bimbingan profesional dan bantuan teknis pada guru untuk meningkatkan proses pembelajaran. Logikanya, dengan mengajar lebih baik berarti membantu siswa untuk belajar lebih bermakna, lebih berkualitas, lebihcepat, lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih banyak, lebih aplikatif dan efektif. Merujuk dari uraian pendapat di atas dalam panduan ini secara operasional yang dimaksud dengan supervisi akademik adalah kegiatan pembinaan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

      Supervisi Akademik dalam konteks Implementasi Kurikulum 2013
      Supervisi akademik secara umum merupakan bantuan profesional kepada guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga guru dapat membantu siswa untuk belajar lebih aktif, kreatif, inovatif, efektif, efisein dan menyenangkan. Dalam konteks kurikulum 2013, kualitas proses pembelajaran yang harus ditingkatkan adalah bagaiman guru membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan kreativitas mereka melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi pembelajaran ini harus dilakukan secara terencana.

      Bentuk kegiatan ini untuk membantu siswa tersebut diharapkan dapat memberi pengalaman proses pembelajaran yang tidak hanya meningkatka npengetahuan saja, tetapi harus meningkatkan kreativitas, inovasi, berfikir kritis, dan berkarakter kuat, di antaranya bertanggung jawab, mandiri, toleran, produktif, bekerja sama, dan lain-lain, di samping dukungan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Oleh karena itu, guru membutuhkan bantuan dan dukungan dalam memahami dan mempraktekkan strategi dan teknik pembelajaran yang dapat meningkat hasil belajar peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum.

      Beberapa upaya yang dapat mendukung guru adalah meningkatkan proses pembelajaran, di antaranya.
      1. Menggunakan buku petunjuk guru dan buku siswa dan bahan pembantu lainnya secara efektif.
      2. Mengembangkan metodologi dan teknik pembelajaran yang bervariasi dan fleksibel sesuai dengan tujuan.
      3. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.
      4. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.
      5. Mengenali karakteristik siswa baik fisik, psikis, bakat, minat maupun kebutuhannya sebagai bahan pertimbangan proses pembelajaran yang akan dilakukan.
      6. Meningkatkan kemampuan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk dikomunikasikan/dipublikasikan.
      7. Mengevaluasi siswa dengan lebih akurat, teliti, dan holistik.
      8. Mengoptimalkan informasi dan teknologi untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas layanan pembelajaran.
      9. Melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan.

      Dalam konteks Kurikulum 2013, upaya tersebut terutama untuk menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan,menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Oleh karena itu prinsip pembelajaran yang digunakan harus memiliki mengarahkan sebagai berikut.
      (1) peserta didik mencari tahu; (2) berbasis aneka sumber belajar; (3) penggunaan pendekatan ilmiah; (4) pembelajaran berbasis kompetensi; (5) manajemen terpadu; (6) pembelajaran dengan jawaban multi dimensi; (7) pembelajaran ketrampilan aplikatif; (8) kesimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dengan keterampilan mental (softskills); (9) pembelajaran pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran yang menerapkan nilai ketaladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas; (11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; (13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efesiensi efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.

      Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan/SKL, sasaran supervisi pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi. Kegiatan pengawasan proses pembelajaran secara berkala, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah berkenaan dengan kompetensi supervisi sekaligus sebagai manifestasi kepemimpinan dalam proses pembelajaran akan berdampak pada suksesnya implementasi kurikulum yang akan mengerucut pada peta mutu pembelajaran dan profil mutu guru, oleh karena itu melalui kegiatan supervisi akademik/pembelajaran penanda itu akan terlihat secara akademik keterukurannya dalam sebuah implementasi kurikulum di sekolah.

      Tujuan dan Manfaat Supervisi Akademik
      1. Tujuan Umum Supervisi Akademik
      Glickman (1981) menyatakan bahwa kegiatan supervisi akademik adalah untuk membantu guru mengembangkan kemampuan mencapai tujuanpembelajaran yang direncanakan bagi murid- muridnya. Dengan demikian tujuan yang paling pokok dalam supervisi pembelajaran bagaimana guru mencapai tujuan pembalajaran yang telah ditetapkan. Pendapat lain menurut Sergiovanni (1987), kegaiatan supervisi akademik bertujuan untuk (a) Pengembangan Profesionalisme; (b) Pengawasan Kualitas; (c) Penumbuhan Motivasi.

      2. Tujuan Khusus
      Tujuan supervisi akademik dalam ruang lingkup pengawasan proses pembelajaran adalah untuk mengetahui berikut. 
      1. Kompetensi guru dalam membuat persiapan atau perencanaan pembelajaran.
      2. Ketepatan dalam memilih pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa.
      3. Kompetensi guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas.
      4. Kompetensi guru dalam mengembangkan intrumen penilaian dalam melaksanakan evaluasi, baik evaluasi selama proses pembelajaran atau evaluasi hasil belajar.
      5. Kemampuan guru dalam memberikan tindak lanjut pembelajaran kepada siswa.
      6. Kelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga profesional di bidang pendidikan.

      Manfaat Supervisi Akademik
      Supervisi akademik memiliki manfaat antara lain sebagai berikut.
      1. Guru yang disupervisi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam membuat perencanaan pembelajaran.
      2. Guru yang bersangkutan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas.
      3. Guru yang bersangkutan akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam merencanakan dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran.
      4. Sebagai bahan refleksi guru untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan.

      Fungsi Supervisi Akademik
      Supervisi akademik dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Menurut Alfonso, Firth, dan Neville (1981) supervisi akademik yang baik adalah supervisi akademik yang mampu berfungsi mencapai multi tujuan tersebut di atas. Tidak ada keberhasilan bagi supervisi akademik jika hanya memerhatikan salah satu tujuan tertentu dengan mengesampingkan tujuan lainnya.

      Prinsip Supervisi
      Prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai berikut sebagai berikut.
      1. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah.
      2. Sistematis, artinya dikembangan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran.
      3. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen.
      4. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.
      5. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi.
      6. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran.
      7. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan pendidikdalam mengembangkan pembelajaran.
      8. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran.
      9. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.
      10. Aktif, artinya pendidik dan supervisor harus aktif berpartisipasi.
      11. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor.
      12. Berkesinambungan (supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh Kepala sekolah).
      13. Terpadu, artinya menyatu dengan dengan program pendidikan.
      14. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik.

      Ada empat kegiatan dalam proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Keempat kegiatan itu adalah perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah dan pengawas sekolah. Hal itu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

      Kegiatan kepengawasan yang dilakukan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi,pelaporan, dan tindak lanjut. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pelaporan disusun dengan substansai hasil pemantauan, hasil supervisi, dan hasil evaluasi. Tindak lanjut diberikan dalam bentuk penguatan, penghargaan, teguran, dan saran mengikuti pelatihan.

      Pengawasan proses pembelajaran merupakan wujud kegiatan penjaminan mutu pembelajaran, sudah selayaknya jika kegiatan supervisi akademik menjadi sebuah kebutuhan bagi guru dalam meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalismenya agar pembelajaran lebih bermakna dan berhasil guna.

      Pentingnya dimiliki panduan adalah supaya ada acuan kerja standar yang mampu membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan supervisi sehingga mampu memperlihatkan pelaksanaan kegiatan pengimplementasian Kurikulum 2013 dalam pelaksanaan tugas seorang guru dan dapat dijadikan tolok ukur serta tindak lanjut untuk melengkapi kekurangannya.

          Download Naskah Panduan Supervisi Akademik SMA

          Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Naskah Panduan Supervisi Akademik SMA ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

          Naskah Panduan Supervisi Akademik SMA



          Download File:
          Panduan Supervisi Akademik SMA.pdf

          Sumber: http://psma.kemdikbud.go.id

          Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Naskah Panduan Supervisi Akademik SMA. Semoga bisa bermanfaat.

          Lihat juga beberapa informasi dan berkas terkait dengan SMA di bawah ini.


          Senin, 04 September 2017

          Format Konsideran SKPBM Lengkap Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP

          Berikut ini adalah berkas Format Konsideran SKPBM Lengkap Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP. Download file format .doc atau .docx Microsoft Word dan format .xls atau .xlsx Microsoft Excel.

          Format Konsideran SKPBM Lengkap Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP
          Format Konsideran SKPBM Lengkap Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP

          Format Konsideran SKPBM Tahun Pelajaran 2017-2018
          Format Konsideran SKPBM Tahun Pelajaran 2017-2018

          Lampiran SKPBM Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP
          Lampiran SKPBM Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP


          Format Konsideran SKPBM Lengkap Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP

          Berikut ini kutipan teks dari salah satu contoh Format Konsideran SKPBM Tahun Pelajaran 2017-2018 yaitu untuk SMP Negeri:

          Menimbang:
          a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;

          b. Bahwa berdasarkan point a untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan pembagian beban mengajar guru dan tugas tambahan bagi guru Tahun Pelajaran 2017-2018.

          Mengingat:
          a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

          b. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

          c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

          d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

          e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

          f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

          g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Mengajar Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

          h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP-MTs; 

          i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum SMP; 

          j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

          k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013; 

          l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013; 

          m. SK Dirjen. Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 374/KEP/D/KR/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen. Dikdasmen Nomor: 305/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pelaksana Kurikulum 2013 (Lampiran II: Keputusan Dirjen. Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 374/KEP/D/KR/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013); 

          n. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah.

          MEMUTUSKAN

          Menetapkan:
          Keputusan Kepala SMP Negeri……….. Kecamatan…….. Surabaya tentang Pembagian Beban Mengajar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2017-2018.

          Pertama: Beban mengajar guru tahun pelajaran 2017–2018 dalam proses belajar mengajar meliputi kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya.

          Kedua: Beban mengajar guru dalam proses belajar mengajar tersebut tertuang dalam daftar terlampir.

          Ketiga: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

            Download Format Konsideran SKPBM Lengkap Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP

            Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Format Konsideran SKPBM Lengkap Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh berkas lainnya pada link di bawah ini:



            Download File:

            Konsideran SKPBM SD Negeri Kurikulum 2013 Tahun 2017-2018-revisi.doc
            Konsideran SKPBM SD Swasta-2006 Tahun 2017-2018-revisi.doc
            Konsideran SKPBM SD Swasta Kurikulum 2013-mandiri Tahun 2017-2018-revisi.doc
            Konsideran SKPBM SD Swasta Kurikulum 2013 Tahun 2017-2018-revisi.doc
            Konsideran SKPBM SMP Negeri Kurikulum 2013 Tahun 2017-2018-revisi.doc
            Konsideran SKPBM SMP Swasta-2006 Tahun 2017-2018-revisi.doc
            Konsideran SKPBM SMP Swasta Kurikulum 2013-mandiri Tahun 2017-2018-revisi.doc
            Konsideran SKPBM SMP Swasta Kurikulum 2013 Tahun 2017-2018-revisi.doc
            Konsideran SKPBM TK Negeri Tahun 2017-2018-revisi1.doc
            Konsideran SKPBM TK Swasta Tahun 2017-2018-revisi.doc
            Lampiran SKPBM SD Negeri Tahun 2017-2018-revisi.xls
            Lampiran SKPBM SD Swasta Tahun 2017-2018-revisi.xls
            Lampiran SKPBM SMP Negeri Tahun 2017-2018-revisi.xls
            Lampiran SKPBM SMP Swasta Tahun 2017-2018-revisi.xls
            Lampiran SKPBM TK Negeri Tahun 2017-2018-revisi.xls
            Lampiran SKPBM TK Swasta Tahun 2017-2018-revisi.xls
            Lembar Verifikasi Pengawas untuk sd1-revisi.xlsx
            Lembar Verifikasi Pengawas untuk smp1-revisi.xlsx
            Lembar Verifikasi Pengawas untuk TK revisi.xlsx

            Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Format Konsideran SKPBM Lengkap Tahun Pelajaran 2017-2018 untuk TK, SD, SMP. Semoga bisa bermanfaat.

            Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


            Jumat, 28 Juli 2017

            Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017

            Berikut ini adalah berkas buku atau modul Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017. Buku modul Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah ini merupakan Cetakan Pertama, April 2017 Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Download file format .docx Microsoft Word dan PDF.

            Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017
            Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017

            Pada Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017 ini berisi juga format-format instrumen supervisi lengkap dalam format file .doc atau .docx Microsoft Word terdiri dari format-format penilaian akademik dan penilaian sekolah keseluruhan untuk tahun 2017 edisi terbaru untuk Guru yang melaksanakan KTSP maupun Kurikulum 2013.

            Lampiran-Lampiran dalam Format File .docx Microsoft Word
            Lampiran-Lampiran dalam Format File .docx Microsoft Word

            Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017

            Berikut ini kutipan teks dari isi berkas buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017:

            Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikkan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, diamanatkan bahwa seorang pengawas sekolah harus memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian Pengembangan, dan Kompetensi Sosial.

            Pada tahun 2015, dalam rangka pemetaan kompetensi pengawas sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayakan menyelenggarakan uji kompetensi pengawas sekolah yang diikuti oleh 24.293 pengawas sekolah dari jenis, jenjang, dan masa kerja yang bervariasi. Nilai rerata kompetensi pengawas sekolah adalah 55,24, untuk dimensi supervisi manajerial adalah 57,53, untuk dimensi supervisi akademik adalah 56,06, untuk dimensi penelitian dan pengembangan adalah 54,24, dan untuk dimensi evaluasi pendidikan adalah 53,12, Data tersebut menunjukkan bahwa pengawas sekolah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam peningkatan kompetensi untuk setiap dimensi kompetensi.

            Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai instansi Pembina melakukan pembinaan pengawas sekolah dengan berbagai strategi, satu diantaranya adalah peningkatan atau penguatan kompetensi pengawas sekolah.

            Salah satu upaya untuk penguatan tersebut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan penyusunan panduan kerja dan menerbitkannya menjadi sebuah buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah.

            Buku kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengawas Sekolah, dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam melakukan pembinaan bagi pengawas Sekolah/Madrasah.

            Daftar isi pada buku ini antara lain:

            KATA PENGANTAR
            DAFTAR ISI
            DAFTAR LAMPIRAN
            BAB I PENDAHULUAN
            A. Latar Belakang
            B. Dasar Hukum
            C. Tujuan
            D. Hasil yang Diharapkan
            E. Ruang Lingkup

            BAB II TUGAS POKOK DAN PERAN PENGAWAS SEKOLAH
            A. Tugas Pokok Pengawas Sekolah
            B. Peran Pengawas Sekolah

            BAB III TAHAPAN KEGIATAN PENGAWASAN
            A. Penyusunan Program Pengawasan
            B. Pelaksanaan Program Pengawasan
            C. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan
            D. Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah

            BAB IV PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
            A. Pengertian
            B. Tujuan
            C. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
            D. Waktu Penilaian
            E. Unsur Penilaian
            F. Alur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah
            G. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
            H. Penilaian Capaian SKP-PS
            I. Penilaian Perilaku Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah
            J. Pengolahan Nilai Capaian SKP dan Perilaku Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah
            K. Penetapan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah

            DAFTAR LAMPIRAN

            PROGRAM PEMBINAAN GURU
            Lampiran 1 Contoh Rencana Pengawasan Akademik
            Lampiran 2 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Pembelajaran (RPP Kurikulum 2006)
            Lampiran 3 Contoh Lembar Kerja Guru
            Lampiran 4 Contoh Daftar Nilai Portofolio RPP
            Lampiran 5 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Guru (Perencanaan Pembelajaran)
            Lampiran 6 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Penilaian Proses dan Hasil Belajar Peserta Didik
            Lampiran 7 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Penyusunan RPP (Perencanaan Pembelajaran)
            Lampiran 8 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Pembelajaran (Observasi Kelas Implementasi Kurikulum 2006)
            Lampiran 9 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Guru Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Pembelajaran (Observasi Kelas Implementasi Kurikulum 2013)
            Lampiran 10 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Guru Bimbingan dan Konseling
            Lampiran 11 Contoh Surat Keterangan Melaksanakan Pembinaan Guru

            PROGRAM PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH
            Lampiran 12 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Program Rencana Kerja Kepala Sekolah
            Lampiran 13 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Kerja Kepala Sekolah
            Lampiran 14 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Verifikasi Dokumen I Kurikulum 2013
            Lampiran 15 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pembiayaan
            Lampiran 16 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Sarana
            Lampiran 17 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian
            Lampiran 18 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kesiswaan
            Lampiran 19 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Perpustakaan
            Lampiran 20 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Supervisi Akademik oleh Kepala Sekolah
            Lampiran 21 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Masyarakat
            Lampiran 22 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Laboratorium
            Lampiran 23 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Sarana Prasarana Ruang Kelas
            Lampiran 24 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Kerja sama dengan Komite Sekolah
            Lampiran 25 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan 7K
            Lampiran 26 Contoh Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah Sebelum dan/atau Sesudah Pelaksanaan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen


            PROGRAM PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU
            Lampiran 27 Contoh Rencana Pengawasan Akademik
            Lampiran 28 Contoh Instrumen Pengukuran Keterampilan Guru Sesudah Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Metode Pembelajaran Saintifik
            Lampiran 29 Contoh Lembar Kerja Guru
            Lampiran 30 Contoh Daftar Nilai Hasil Pengamatan Pembelajaran
            Lampiran 31 Contoh Surat Tugas Melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru

            PROGRAM PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH Lampiran 32 Contoh Instrumen Penilaian Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Kepala Sekolah dalam Penelitian Tindakan Sekolah
            Lampiran 33 Contoh Surat Tugas Melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Kepala Sekolah

            PROGRAM PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH 
            Lampiran 34 Contoh Instrumen Penilaian Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan Kepala Sekolah Dalam Penelitian Tindakan Kelas
            Lampiran 35 Contoh Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan Kepala Sekolah
            Lampiran 36 Contoh Sistematika Laporan Pelaksanaan Program Pembimbingan dan Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah
            Lampiran 37 Contoh Surat Keterangan Melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru/Kepala Sekolah
            Lampiran 38 Contoh Format Jadwal Pembimbingan dan Pelatihan Profesional
            Lampiran 39 Contoh Model Daftar Hadir Pelaksanaaan Pembinaaan/Pembimbingan

            PROGRAM PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
            Lampiran 40 Contoh Rencana Pengawasan Manajerial 

            PROGRAM PEMANTAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
            Lampiran 41 Contoh Instrumen Validasi/Verifikasi Dokumen KTSP
            Lampiran 42 Contoh Rencana Pengawasan Akademik Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
            Lampiran 43 Contoh Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Standar Isi dan SKL
            Lampiran 44 Contoh Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Standar Proses
            Lampiran 45 Contoh Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Standar Penilaian

            Latar Belakang
            Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) butir d menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial. Hal ini seiring dengan Permen PAN dan RB nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II Pasal 5 yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dengan demikian, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. Kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.

            Merujuk pada Permen PAN dan RB nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 menegaskan bahwa instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk itu, dalam rangka pemetaan kompetensi pengawas sekolah, pada tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan uji kompetensi pengawas sekolah yang diikuti oleh 24.293 pengawas sekolah dengan jenis, jenjang, dan masa kerja yang bervariasi. Nilai rerata kompetensi pengawas sekolah adalah
            39,64 untuk dimensi evaluasi pendidikan; 38,24 untuk dimensi penelitian dan pengembangan; 41,87 untuk dimensi supervisi akademik; dan 44,52 untuk dimensi supervisi manajemen. Data tersebut menunjukkan bahwa pengawas sekolah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam peningkatan kompetensi untuk setiap dimensi kompetensi.

            Berkaitan dengan tugas pengawas sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan pembinaan pengawas sekolah dengan berbagai strategi. Satu di antaranya adalah peningkatan atau penguatan kompetensi pengawas sekolah. Salah satu upaya penguatan kompetensi pengawas sekolah adalah dengan menerbitkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengawas sekolah.

            Berdasarkan uraian di atas, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2017.

            Dasar Hukum
            1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
            2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
            3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
            4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
            5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
            6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
            7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
            8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
            9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
            10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
            11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
            12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah
            13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya
            14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
            15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
            16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
            17. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor I/56/XII/2016 tentang Penjelasan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016
            Tujuan
            Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah disusun untuk memudahkan pengawas sekolah dalam:
            1. merencanakan pengawasan (program pengawasan dan sasaran kerja pegawai [SKP] Pengawas Sekolah);
            2. merencanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah;
            3. melaksanakan pengawasan (program pengawasan dan SKP Pengawas Sekolah);
            4. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah;
            5. melaporkan kegiatan pengawasan;
            6. melaporkan kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah;
            7. mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan; dan
            8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah.

            Hasil yang Diharapkan
            Dengan digunakannya Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan Pengawas Sekolah dapat:
            1. melaksanakan tugas pokok Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
            2. melaksanakan pengembangan karier; 
            3. meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya; serta
            4. meningkatkan mutu pendidikan.

            Ruang Lingkup
            Ruang lingkup Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi:
            1. tugas pokok dan peran pengawas sekolah;
            2. tahapan kegiatan pengawasan;
            3. penilaian prestasi kerja pegawai (PKP) pengawas sekolah.

              Download Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017

              Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

              Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017



              Download File:

              Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Tahun 2017.pdf
              Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Tahun 2017.docx


              Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file buku/modul Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 2017. Semoga bisa bermanfaat.

              Lihat juga beberapa informasi dan berkas dengan kategori Pengawas Sekolah lainnya di bawah ini.


              Follow Me

              Popular Posts